PERAI

Kata itu meluncur dari mulut teman. Sungguh, kata itu sudah lama tak saya dengar. Saat ia mengucapkan kata itu, saya teringat masa kecil saya. Bagi saya dan teman-teman malam itu yang mengurus keredaksian, kata PERAI terasa membahagiakan.
PERAI dalam bahasa Bangka diartikan libur. Masyarakat Bangka dulu memang menggunakan kata PERAI dibandingkan kata libur, untuk menandai hari bebas kerja. Konteks penggunaan kalimatnya seperti ini, Isok pagi kite perai ape dak ge.” Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia artinya kira-kira seperti ini, besok pagi kita libur atau tidak.
Namun kata itu sudah lama tak digunakan bagi kebanyakan masyarakat Bangka. Tetapi teman saya malam itu bukan salah satunya.

Memetakan Langkah untuk Menyelamatkan Bahasa Melayu Bangka

Berdasarkan catatan Multamia MT Lauder (Kompas,12 Agustus 2008), ada 169 bahasa di Indonesia yang terancam punah. Jika catatan Multamina adalah benar, maka hal ini akan menjadi hal yang mengerikan. Jika tidak ada tindakan, maka akan semakin banyak bahasa yang akan mengalami kepunahan.

 Tak cuma bahasa di Indonesia yang terancam punah, bahkan banyak juga bahasa di dunia ini  mengalami hal yang serupa. Pergerakan ke arah kepunahan itu terutama terjadi di negara-negara berkembang dan miskin.

Menurut Grimes dan Landweer yang dikutif Gufran Ali Ibrahim dalam makalahnya yang disampaikannya pada Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia di Jakarta, 28 Oktober s.d. 1 November 2008, penyebab utama kepunahan bahasa-bahasa adalah karena para orangtua tak lagi mengajarkan bahasa ibu kepada anak-anaknya dan tidak lagi secara aktif menggunakannya di rumah dalam berbagai ranah komunikasi. Sebab yang lainnya adalah, bukan karena penuturnya berhenti bertutur, melainkan akibat dari pilihan penggunaan bahasa sebagian besar masyarakat tuturnya.

Ada-ada Saja Ulah Si Caleg

Baliho ini benar-benar menuai tanggapan dari banyak orang. Mungkin Anda yang kebetulan melihatnya, juga akan memberikan komentar. Mungkin komentar Anda akan lebih aneh lagi.

Suatu ketika saya berhenti di lampu merah. Sebuah baliho berukuran 2×2 cm berdiri tegak. Sekilas memang tak ada yang beda dengan baliho ini. Tapi setelah diperhatikan dengan saksama, sunggu benar-benar beda. Apa sebab?

Jika Anda atau saya menjadi caleg mungkin akan melakukan hal serupa. Memasang baliho di jalan-jalan, di pohon, di pagar tetangga, di lahan-lahan kosong. Pokoknya, asal ada tempat harus dipasang. Nah pada musim Pilkada ini, musim keramaian yang mengerut kening. Di mana-mana, baliho, spanduk, poster para caleg hampir menguasai lahan kota.

Untuk baliho caleg yang satu ini menampilkan bentuk dan corak yang agak aneh. Saya anggap aneh karena gambar pendukungnya ‘lucu’. Gambar pertama tentang makam bung Karno. Bahkan gambar itu didukung tulisan Makam Alm. Bung Karno Blitar. Tampak bayangan macan putih sedang menjilati anaknya. Yang kedua (tengah) gambar sebuah kris, dengan tulisan “Bayu Bumi” kenang-kenangan dari alm. Bung Karno semasa pengasingan di Pulau Bangka. Dan yang ketiga gambar si caleg yang memegang tongkat dengan latar belakang gambar Bung Karno.

Sekali Lagi, Meyontek!

Minggu lalu saya mengawasi ujian akhir semester mahasiswa Universitas Terbuka (UT). Sebenarnya saya sudah menduga akan ada sesuatu yang akan terjadi, namun firasat itu saya buang jauh-jauh…

Hari itu saya mengawasi ujian untuk tiga mata mata kuliah di ruangan yang sama. Seperti biasa, saya tak banyak basa-basi kepada peserta ujian. Bahkan untuk membaca tata tertib pelaksanaan ujian pun tidak saya lakukan. Saya pikir, itu tak prinsip karena peserta sudah paham soal hak dan kewajibannya masing-masing, termasuk kewajiban dan hak saya sebagai pengawas yang ditugaskan UT Pangkalpinang untuk melaksanakan pengawasan ujian itu.

Peserta ujian kali ini adalah mahasiswa D2 PGSD yang melajutkan ke jenjang S1. Mereka adalah guru sekolah dasar yang ada di Belinyu dan di Sungailiat. Sehabis subuh mereka sudah melangsang menuju Pangkalpinang, berharap tak telat mengikuti pelaksanaan ujian. Jumlah peserta di ruangan itu ada 20 orang, hanya satu peserta laki-laki, lainnya perempuan. Saya tahu mereka kuliah karena dibiaya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Namun saya tak memiliki data pasti berapa bantuan atau beasiswa yang didapatkan mahasiswa ini.

Saya kagum kepada ‘niat’ para guru ini untuk melanjutkan pendidikan, walau umur mereka sudah terbilang tua. Rata-rata umur mahasiswa itu 45 sampai 50-an tahun. Data itu saya lihat dari tanggal kelahiran mereka yang ada di LJK dan dikumpulkan kepada saya.
Soal ‘niat’ ini yang menjadi masalahnya. Apakah memang ingin mendapatkan pengetahuan baru untuk memperkaya pengetahuan yang sudah ada, atau sekadar ingin medapatkan ijazah. Sebab dengan mendapatkan ijazah S1, mereka bisa mengikuti ujian sertivikasi, yang artinya jika lulus ujian sertvikasi itu, maka gaji naik dua kali lipat. Pemerintah membuat patokan, salah satu syarat bagi guru untuk ikut dalam sertivikasi adalah memiliki ijazah S1.

Untuk mendapatkan ijazah ini, pemerintah memberikan beasiswa kepada guru dan bekerjasama dengan UT untuk menyelenggarakan perkuliahan itu. Mungkin di sanalah biangnya. Saya memang khawatir dengan perkuliahan ala UT ini. Kuliah yang dipadatkan dua hari pertemuan seminggu, bagi saya tak akan maksimal hasil yang diperoleh. Bagaimana tidak, mahasiswa yang juga guru yang sudah ‘tua’ harus konsentrasi dengan perkuliahan, pekerjaan mengajar, dan mengurus rumah tangga. Saya pikir kesempatan guru untuk belajar, membaca buku yang diberikan oleh UT minim sekali, apalagi buku lainnya yang terkait dengan mata kuliah. Kosentrasi mereka tentu akan ‘pecah’ dengan hal-hal yang lainnya. Kuliah ala UT ini memang tak efektif. Sepertinya hanya mengejar target dan target. UT kurang memerhatikan bagaimana beban psikolgis mahasiswa.

Pengakuan ini pun diakui peserta ujian di ruangan saya. “Pak kami tak sempat untuk membaca buku,” kata salah seorang peserta yang diamini oleh peserta lainnya.
Firasat saya pun terjadi. Para peserta ujian yang sudah tua-tua ini meminta agar diberikan kesempatan untuk membuka buku atau diperbolehkan menyontek. Saya tentu tak bisa menerima permintaan itu, bagi saya jika memperbolehkan peserta menyontek akan gimana gitu. Lagi-lagi alasan yang mereka kemukakan karena tak sempat membaca buku. Kesibukan mereka mengajar dan mengurusi keluarga, menyebabkan mereka tak kosentrasi dengan perkuliahan. Dalam hati saya hanya bisa mengatakan bahwa itu urusan ibu-ibu dan bapak-bapak, bukan urusan saya. Kalau nggak bisa mengatur waktu, ya jangan kuliah. Kalau nggak sanggup lagi untuk belajar di perkuliahan, ya nggak usah kuliah. Tapi itu hanya saya ucapkan di dalam hati, sebab saya tak ingin menyinggung perasaan mereka.

Malah ada seorang peserta ( ibu-ibu yang sudah tua) meminta kebaikan saya agar dia diperbolehkan membuka buku. Dan kebaikan itu katanya akan dibalas oleh Tuhan. Lalu saya berpikir apakah membiarkan peserta ujian menyontek itu namanya kebaikan? Apakah Tuhan akan memberikan balasan kebaikan atas apa yang saya lakukan? Ah, sesederhana itukah orang menafsirkan kebaikan Tuhan?

Mengawasi ujian UT beberapa hari lalu memang menjadi beban bagi saya. Bahkan saya disebut seorang peserta kejam. Ini terjadi karena saya menegur peserta untuk menyimpan buku yang dibukanya hampir mendekati bagian atas meja. Ini memang beban bagi saya. Benarkah saya kejam? Hanya karena saya menegur peserta yang membuka buku. Ah aneh-aneh saja sifat mahluk yang ada di bumi ini.
Tentu saya dalam posisi dilematis. Yang saya awasi adalah guru-guru SD yang umurnya sudah tua, dimana mereka ingin lulus ujian sehingga bisa mengikuti sertivikasi. Namun saya juga tak bisa membiarkan kecurangan itu. Saya tak ingin ini terjadi. Saya ingin mengubah masa depan dengan hal yang baik, dengan hal yang jujur.

Walau saya tak memberikan restu mereka membuka buku, ada juga peserta yang di belakang, kucing-kucingan membuka buku. Benarkah ini wajah pendidikan kita? Seorang guru ternyata menyontek juga! Guru yang melarang siswanya menyontek ketika ulangan, ternyata juga melakukannya! Ha….ha saya hanya bisa tertawa di dalam hati melihat kejadian ini. Tapi saya tak ingin mengatakan atau menceramahi peserta yang sudah tua-tua ini. Saya anggap mereka sudah paham tentang ini. Atau mungkin dalam kondisi seperti itu, bisa juga saya melakukannya.

Kondisi pelaksanaan ujian UT di mana-mana mungkin rawan kecurangan. Tak ada yang bisa menapik itu. Bahkan ada pengawan yang merestui mahasiswa menyontek. Bahkan salah seorang teman mendapat amplop berisi uang ratusan ribu dari peserta yang diawasinya. Ternyata peserta sudah melakukan kesepakatan, pengawas yang melegalkan mereka menyontek akan mendapat hadiah. Ya itu tadi buktinya!

Saya tak tahu dimana letak kesalahan ini. Apakah UT yang memang gegabah dengan perkuliahaan seperti itu, atau memang pribadi-pribadi orang Indonesia yang memang seperti itu. Lalu apakah harus terus seperti ini wajah pendidikan kita? (*)

Kisah Perempai

hujan kadang lebat kadang cepat

sering juga berkelabat

menyapu butir-butir debu

yang bergulir di andir sendu

siapa yang menemukan hati yang resah

saat aroma wangi diraba lobang pori,

terkikis dihanyut hujan

menggelanang di bandar-bandar besar

dicium rumput, bergelut bersama maut

menempel di ujung tali

berserabut mencipta maut

di sana perempai masih saja tegar

melekat di ujung tali berserabut mencipta kabut

di sana perempai masih saja tegar

saat gelombang bertubi-tubi datang mencium,

menggoyang dan menggerayang

di sinilah aku memulai

tentang kisah sepasang perempai

yang sering mengurai bajuku

dan baju-baju tetanggaku

kala hujan dan panas memancar

kala warna awan tak beraturan

kala angin mempercepat kelam

perempai itu menunggu waktu

lidah-lidahnya ke luar menjalar

badan-badanya kering

tubuh-tubuhnya langsing

bau-baunya pesing

kulit-kulitnya kering

di sinilah aku memulai

tentang kisah perempai yang lunglai

dimakan api, asap, dan kabut

tentang akar yang tak menjalar

didendang daun, cabang, dan ranting

tentang tanah yang tak mau kalah

di sinilai aku selesai

tentang kisah sepasang perempai

Pemilu 2009, Berjudi Politik Berebut Kursi

Ritual untuk memilih anggota dewan, yang katanya sebagai wakil rakyat tinggal hitungan bulan. Namun, aroma ritual itu sudah semakin semerbak dengan banyaknya gambar-gambar partai dan calon wakil rakyat di ruas-ruas jalan kota dan desa.

Para kandidat yang masuk dalam calon daftar sementara (DCS) yang dikeluarkan KPUD Bangka Belitung, kini memang sudah sibuk berkampanye dan mengatur strategi untuk mencuri hati rakyat. Foto diri sudah menyebar, beberapa atribut lainnya sudah disebarluaskan. Semua itu tiada lain agar lolos menuju kursi empuk dewan.

Menjadi anggota dewan memang menjadi pilihan banyak orang. Siapa yang tak mau mendapat gaji, tanpa kerja yang tak banyak menguras tenaga dan pikiran? Gaji itu belum termasuk dengan tunjangan, atau belum termasuk dana reses, kunker, dana pansus, dan dana dari sidang lainnya. Tak salah, kursi dewan itu memang empuk dan menjadi rebutan banyak orang.

Demi lebel sebagai wakil rakyat itu, tak heran dari mereka ini rela berinvestasi sampai miliaran rupiah. Mengeluarkan segepok uang untuk sosialisasi atau kampanye. Asal bisa menang dan melenggang ke kursi legislatif, itu mungkin tak jadi soal. Namun masalahnya, apakah sudah siap mental untuk semua itu? Sudah siapkah jika tak terpilih?

KPUD Bangka Belitung telah mengeluarkan DCS, dan tanggal 31 Oktober 2008 akan mengeluarkan daftar calon tetap (DCT). Ribuan orang di Bangka Belitung berebut kursi DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kota dan Kabupaten.

Namun sayang tak semua calon-calon itu sesuai dengan yang diharapkan. Masih cukup banyak dari calon-calon itu menggunakan ijazah Paket C sebagai syarat pencalonan. Ini memang akan menjadi masalah kata Ibrahim, pengamat politik dari Universitas Bangka Belitung. Jika terpilih caleg ini, katanya, tak akan membawa perubahan bagi suatu daerah, karena tak akan mengerti tentang mekanisme kerja. Mereka ini menjadi pendengar pasif dan tak mampu membaca arah kebijakan dari eksekutif.  “Yakinlah bahwa kualitas kontrol dari lembaga legeslatif tidak akan berjalan secara maksimal, karena anggotanya tidak mengerti mekanisme kerja mereka,” katanya.

Selain itu, hal yang jauh lebih penting lagi adalah bagiamana para anggota dewan mampu mengemban amanah rakyat dengan menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Bukan memperkaya diri dengan perilaku korupsi.

 

Pemilu Seperti Bermain Judi

Kompetisi untuk menjadi anggota dewan ibarat bermain judi. Jika menang akan senang, sebaliknya jika kalah akan merana.

Bersaing untuk merebut kuris empuk DPR atau DPRD tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Nilainya bisa puluhan juta, ratusan juta bahkan sampai miliaran. Inilah ladang invertasi yang bisa dipanen lima tahun ke depan, jika dipilih oleh masyarakat.

Seorang caleg nomor urut satu untuk merebut kursi DPRD di Bangka Tengah misalnya, sampai kini telah mengeluarkan dana sekitar Rp50 juta. Padahal pelaksanaan pemilu masih satu tahun lagi. Uang itu digunakannya untuk berbagai keperluan. Seperti disetorkan ke parpol untuk sewa kantor, pengadaan baju dan atribut partai, mengadakan acara berbuka bersama, memasang baliho, mengurus kelengkapan caleg, mengadakan pertemuan di desa-desa, uang bensin ke sana-ke mari, mengajak teman dan kolega  makan di restoran, sampai diberikan langsung kepada beberapa warga yang dianggap bisa memilih dirinya.

Dana yang dikeluarkan itu pasti akan membengkak lagi menjelang pelaksanaan pemilu. Misalnya untuk keperluan mencetak kalender, memperbanyak baju kaos, menambah baliho, mengadakan pertemuan dengan warga dan acara lainnya, dengan harapan bisa lolos menjadi anggota DPRD.

Bersaing Merebut Kursi Empuk Legislatif

    

Lebaran lalu, para politisi sibuk memperkenalkan diri dan partainya. Melalui spanduk, poster, dan baliho yang dipasang di pinggir jalan, semua memberikan ucapan Selamat Idul Fitri. Inilah salah satu ladang kampanye agar terpilih menjadi anggota dewan.

 

Kota Pangkalpinang pada Idul Fitri lalu diwarnai dengan bentangan spanduk, postur, dan baliho. Di ruang-ruang publik, beragam media promosi menghiasi kota. Walau pelaksanaan pemilu masih satu tahun lagi, namun para kandidat yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS) sudah sibuk memperkenalkan diri untuk mencuri hati pemilih guna mendongkrak perolehan suara.

Persaingan untuk merebut kursi DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten memang sengit. Agak berbeda dengan pemilu 2004 lalu. Pada pemilu 2009 ini, para kandidat harus berjuang keras agar bisa lolos untuk duduk di kursi empuk legislatif. Kandidat dengan nomor urut atas tak bisa berleha. Sementara untuk kandidat dengan nomor sepatu pun masih memiliki kesempatan untuk menjadi pemenang.

Dalam UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan, bilangan pembagi pemilih (BPP) adalah jumlah suara yang diperlukan untuk sebuah kursi di daerah pemilihan tertentu. Artinya jumlah suara yang sah dibagi dengan jumlah kursi.

Jadi Anggota Dewan Modal Ijazah Paket C

Sekitar 30 persen calon legislatif (caleg) di Bangka Belitung menggunakan ijazah Paket C untuk lolos seleksi menjadi anggota dewan. Banyak kalangan menganggap, mereka terpilih dengan Paket C ini tak akan mampu mengemban amanat rakyat.

 

Menurut Djamilah Mahari SH, Anggota KPUD Bangka Belitung, latar belakang pendidikan calon legeslatif (caleg) di Bangka Belitung untuk pemilu 2009 ini sangat beragam. Mulai dari jenjang SMA sampai pascasarjana (S2), dan ada juga yang hanya bermodalkan ijazah Paket C. “Sekitar 30 persen calon legeslatif berijazah Paket C,” kata Djamilah kepada Metro Bangka Belitung, di ruang kerjanya, pekan lalu.

Uniknya, dari yang beberapa calon yang bermodalkan pendidikan Paket C  ini, ada yang hanya berbekal surat keterangan dari Diknas. “Ini terjadi karena ijazahnya belum diterima. Karena itu kami minta surat keterangan dari Diknas untuk menerangkan bahwa yang bersangkutan  memang benar telah lulus ujian hanya ijazahnya saja yang belum ke luar,” terang Djamilah.

Sementara itu Ibrahim, pengamat politik dari Universitas Bangka Belitung, menilai, caleg yang berbekal Paket C ini tak akan membawa perubahan bagi suatu daerah jika ia telah menjadi anggota dewan. Ibrahim mengatakan, jika mereka terpilih menjadi anggota dewan, maka tak akan mengerti tentang mekanisme kerja. Ia menjadi pendengar pasif dan tak mampu membaca arah kebijakan dari eksekutif.

“Yakinlah bahwa kualitas kontrol dari lembaga legeslatif tidak akan berjalan secara maksimal, karena anggotanya tidak mengerti mekanisme kerja mereka,” kata Ibrahim sembari mengharapkan ke depannya minimal anggota legeslatif harus berpendidikan sarjana.

Rindu Bik Minah

 

Daun-daun itu mencium tanah. Tanah yang lembab sejak hujan dua pagi lalu. Desir angin lirih mengibas jauh. Di belakang rumah itu, Bik Minah tersandar di bawah pohon jambu. Semakin rindang. Sejak ditinggal anak gadisnya lima tahun lalu.

 

Di pohon itu lah, Dayang, anaknya, belajar memanjat dan sering memanjat. Sering pula ia terjatuh. Menangis tak henti-henti. Namun tak pernah menyesal untuk berhenti memanjat. Jika pohon itu memusim buah, ada tambahan untuk beli belacin, sasa, garem, bahkan tuk beli beras. Apalagi musimnya bertepatan dengan puasa, semakin banyaklah rezeki yang didapat Bik Minah.

 

Dayang lah yang memetiknya. Ia pula yang menusuk jambu itu dengan sebatang lidi kelapa. Lalu dijualnya dengan tampah keliling kampung. Jika musim puasa, Dayang tak perlu berlama-lama. Sebentar saja jambu itu habis terjual. Orang membelinya untuk berbuka. Manis pula rasanya.

 

Namun, di puasa ini jambu itu tak berbuah. Kembangnya pun tak ada. Hanya daun-daun tua saja yang setiap saat jatuh dan jatuh ke tanah. Setelah disapu, jatuh lagi dan jatuh lagi. Namun sejak pagi tadi, daun itu belum sekali pun disentuh dengan penyapu.

 

Bik Minah masih tersandar di bawah pohon jambu itu. Ia rindu sekali dengan Dayang. Tak terasa, pipi Bik Minah basah karena tetes air matanya. Sudah lima puasa ia tak bersama Dayang. Telaga kenangannya menyeruak. Lima tahun sudah ia tak melihat lentik bulu mata anaknya. Tak menyisir rambutnya. Tak membelainya. Dulu ia sering merapi dan menguncit rambut Dayang di bawah pohon jambu itu. Kadang ia beri minyak kemiri biar berkilau. Dayang tak pernah protes dan selalu bahagia bila Bik Minah menyentuh rambutnya.