Tak cuma bahasa di Indonesia yang terancam punah, bahkan banyak juga bahasa di dunia ini  mengalami hal yang serupa. Pergerakan ke arah kepunahan itu terutama terjadi di negara-negara berkembang dan miskin.

Menurut Grimes dan Landweer yang dikutif Gufran Ali Ibrahim dalam makalahnya yang disampaikannya pada Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia di Jakarta, 28 Oktober s.d. 1 November 2008, penyebab utama kepunahan bahasa-bahasa adalah karena para orangtua tak lagi mengajarkan bahasa ibu kepada anak-anaknya dan tidak lagi secara aktif menggunakannya di rumah dalam berbagai ranah komunikasi. Sebab yang lainnya adalah, bukan karena penuturnya berhenti bertutur, melainkan akibat dari pilihan penggunaan bahasa sebagian besar masyarakat tuturnya.

           Lalu bagaimana dengan bahasa Melayu Bangka? Apakah juga akan mengalami kepunahan atau terancam kepunahan? Kalau ingin menyebutnya akan mengalami kepunahan, iya (jika ada niat untuk membuatnya punah serta tidak ada upaya untuk mempertahankan dan menjadikannya sebagai sebuah asset yang berharga).

           Dalam makalah singkat ini saya ingin mengatakan bahwa di Pulau Bangka ini ada bahasa lain yang digunakan selain bahasa Melayu Bangka, bahasa itu adalah bahasa Toinghoa Bangka.

           Bahasa Melayu Bangka pun dalam suatu daerah pun kecendrungan memiliki cara pengucapan dan bunyi yang berbeda. Misalnya bahasa Melayu Bangka di Muntok Kabupaten Bangka Barat, bahasa ini lebih condong ke bahasa Melayu di Sabang Malaysia. Namun makalah ini tak membahas tentang bentuk dan corak penggunaan bahasa di setiap daerah tersebut. Pembatasan dalam makalah singkat ini hanya kepada bahasa Melayu Bangka dan upaya untuk ‘menyelamatkannya’.

           Kita sadar bahwa lambat laun pun bahasa Melayu Bangka akan juga musnah jika tidak ada upaya untuk mempertahankannya. Tak ada salahnya, semua orang yang menggunakan bahasa ini,  orang yang merasa bertanggung jawab akan kelangsungan bahasa Melayu Bangka berpikir bagaiamana bahasa ini tidak terncam punah.

           Bahasa Melayu Bangka sebagai asset yang tidak ternilai harus pula dipertahankan keberadaannya. Semua orang, pemerintah, akademisi, kalangan LSM, guru dan yang lainnya harus merasa bertanggung jawab untuk mempertahankan bahasa ini agar tidak punah atau terancam punah.

           Kita sadar, sebagian generasi tua dan dan banyak generasi muda di Pulau Bangka ini yang ‘tidak lagi’ menggunakan kosa kata Bahasa Melayu Bangka. Mereka enggan, mungkin malu menggunakan kosa kata itu. Atau sebab lain, seperti mereka tak kenal lagi karena tidak pernah diperdengarkan dan diajarkan.

           Sebab lain akan terancamnya bahasa Melayu Bangka ini oleh pihak-pihak tertentu yang kurang andil dalam mengembangkan dan menyosialisasikan bahasa ini. Di sekolah-sekolah, hampir tak ada gelar mengarang atau membacakan cerita dengan bahasa Melayu Bangka. Pun saat lomba yang diselenggarakan di luar lingungan sekolah, masih belum banyak yang menempatkan bahasa Melayu Bangka sebagai bahan yang diperlombakan. Jadi tak heran, suatu saat kita akan kehilangan pengguna dan kehilangan bahasa ini.

Bahasa dan Sastra Melayu Bangka Sebagai Muatan Lokal

           Salah satu langkah untuk menyelamatkan bahasa dan (sastra) Melayu Bangka adalah dengan memasukkannya dalam muatan lokal. Hal ini penting kiranya untuk dipikirkan semua pihak terutama pemerintah, pemerhati bahasa dan ahli bahasa, untuk menjadikan bahasa Melayu Bangka sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah, terutama sekolah dasar.

           Kiranya semua pihak yang merasa ‘bertanggung jawab’ perlu merumuskan bagaimana sistem dan pola pengajaran bahasa Melayu Bangka jika nantinya dijadikan muatan lokal. Sebab mengajarkan bahasa bukan sekadar mengajarkan bahasa, melainkan siswa diajak belajar berbahasa. Belajar bahasa berbeda belajar berbahasa. Kalau belajar bahasa berkaitan dengan pengetahuan kebahasaan, belajar berbahasa berarti langsung mempraktekkan bahasa yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, minimal saat sedang berlangsung proses belajar-mengajar.

           Dalam makalah ini saya lebih menekankan pada bahasa Melayu Bangka, bukan berarti mengeyampingkan sastra Melayu Bangka. Sebab dalam pengamatan saya saat ini belum banyak karya yang memang benar ditulis dalam bahasa Melayu Bangka yang selanjutnya karya ini akan dijadikan bahan pengajaran bahasa Melayu Bangka.

           Saat ini yang perlu kita banggakan cukup banyak hasil karya dari penulis Bangka. Namun saya belum banyak menemukan karya sastra (dalam bentuk buku) yang semua karya yang disajikan benar-benar murni di tulis dalam bahasa Melayu Bangka. Mungkin hal ini dipengaruhi oleh karakter masyarakat Bangka yang lebih cendrung menggunakan bahasa lisan ketimbang bahasa tulisan. Jadi ketika harus dihadapkan pada sastra Melayu Bangka dalam pengajaran di sekolah sebagai muatan lokal, saya agak mengalami kesulitan karena tidak ada refrensi berupa buku karya sastra Melayu Bangka yang ditulis murni semuanya dengan bahasa Melayu Bangka.

           Untuk itu bagi saya ketika berbicara sastra melayu Bangka, adalah bahasa yang digunakan dalam karya itu menggunakan bahasa Melayu Bangka, bukan menggunakan bahasa Indonesia atau kombinasi keduanya.         Pun yang kiranya perlu dipikirkan juga adalah bagaimana menghadirkan seorang guru yang piawai dan handal untuk mengajarkan bahasa dan sastra Melayu Bangka ini.           Ini juga tidak mudah, perlu tenaga pengajar muatan lokal yang mampu memahami bahasa dan mampu berbahasa Melayu Bangka.

           Bagaimana  menjadikan bahasa Melayu Bangka sebagai muatan lokal yang mengena, tercapai sesuai dengan yang diinginkan? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya kebijakan formal/status pelajaran bahasa Melayu Bangka, kurikulum, tenaga pengajar (guru), pembelajar/siswa, dan fasilitas/faktor  pendukung.

           Untuk faktor pendukung yang saya maksud berkaitan dengan lembaga bahasa, media massa, dan kondisi penggunaan bahasa bahasa Melayu Bangka. Lembaga yang dimaksud adalah Pusat Bahasa dan Balai Bahasanya yang yang bias menerbitkan acuan/buku tentang bahasa Melayu Bangka, kaidah ejaan, pengucapan, kamus, tata bahasa atau hal lainnya). Sedangkan media massa, terutama media cetak dapat dimanfaatkan sebagai sumber, materi, dan media pembelajaran.

           Menjadikan bahasa Melayu Bangka sebagai muatan lokal, selain untuk ‘menyelematkan’ bahasa ini dari kepunahan juga ada semacam penambahan pengetahuan/wawasan, ketrampilan, dan sikap dalam siswa dalam berbahasa. Dengan harapan, siswa kita mampu menghargai dan membanggakan bahasa Melayu Bangka serta bisa memahami bahasa Melayu Bangka dari segi bentuk, makna, dan fungsi, serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan, keperluan,dan keadaan.

           Karena bahasa Melayu Bangka memiliki ‘raham’ (bunyi dan pengucapan yang berbeda, kadang dalam artian) maka perlu dipikirkan juga kebijakan pemerintah daerah untuk mendukung bahasa Melayu Bangka yang akan dijadikan muatan lokal. Maksudnya adalah apakah kebijakan ini dikeluarkan langsung oleh gubernur seperti adanya peraturan gubernur atau perda (tentunya sudah merupakan kesepakatan kepala dinas kabupaten/kota) atau peraturan/perda yang dikeluarkan oleh masing-masing bupati atau walikota yang sifatnya otonom.  (*)

Baliho ini benar-benar menuai tanggapan dari banyak orang. Mungkin Anda yang kebetulan melihatnya, juga akan memberikan komentar. Mungkin komentar Anda akan lebih aneh lagi.

Suatu ketika saya berhenti di lampu merah. Sebuah baliho berukuran 2×2 cm berdiri tegak. Sekilas memang tak ada yang beda dengan baliho ini. Tapi setelah diperhatikan dengan saksama, sunggu benar-benar beda. Apa sebab?

Jika Anda atau saya menjadi caleg mungkin akan melakukan hal serupa. Memasang baliho di jalan-jalan, di pohon, di pagar tetangga, di lahan-lahan kosong. Pokoknya, asal ada tempat harus dipasang. Nah pada musim Pilkada ini, musim keramaian yang mengerut kening. Di mana-mana, baliho, spanduk, poster para caleg hampir menguasai lahan kota.

Untuk baliho caleg yang satu ini menampilkan bentuk dan corak yang agak aneh. Saya anggap aneh karena gambar pendukungnya ‘lucu’. Gambar pertama tentang makam bung Karno. Bahkan gambar itu didukung tulisan Makam Alm. Bung Karno Blitar. Tampak bayangan macan putih sedang menjilati anaknya. Yang kedua (tengah) gambar sebuah kris, dengan tulisan “Bayu Bumi” kenang-kenangan dari alm. Bung Karno semasa pengasingan di Pulau Bangka. Dan yang ketiga gambar si caleg yang memegang tongkat dengan latar belakang gambar Bung Karno.

Kenapa harus ada gambar seperti itu? Apa masud si caleg ini dengan menampilkan gambar seperti itu? Mungkin dia ingin ‘menyebut’ kenal dengan Bung Karno, atau dia ingin menyebut bahwa ada hubungan spritualitas dengan sang Proklamator Kemerdekaan ini. Atau dia ingin menarik perhatian para penggemar Sukarno. Atau memang si caleg ini ingin membuat sensasi, yang nantinya akan menjadi bahan obrolan sehingga membentuk stigma dari para pelihat gambar atau masyarakat, yang para hari pencoblosan nanti, orang menconteng nama si caleg. Entalah, saya sungguh tak bisa menjawab tebakan yang saya lontarkan itu.

Tapi saya ingin menegaskan, sungguh tak wajar menampilkan gambar-gambar seperti itu. Megawati dan anak-anak Sukarno pun tak pernah memuat gambar-gambar seperti itu. Kalau pun ada, mereka cuma menampilkan sosok Sukarno dengan kopiah dan kaca mata hitam. Tapi itu pun hak semua orang sih. Seorang teman berkomentar, sudah bukan waktunya menampilkan hal-hal yang ‘gaib’ di tengah kondisi saat ini. Orang butuh realitas, hal-hal yang empiris. Bukan hal-hal yang berbau ‘mistis’ seperti itu. Tapi saya berfikir, toh itu kan hak semua orang. Kan tak ada peraturan yang mengatur hal seperti itu.

***

Pilkada yang akan berlangsung beberapa bulan lagi, memang menjadikan ajang baliho bagi politikus dadakan. Wajah mereka menghiasi segala sudut kota. Di manapun. Selain menampilkan wajah diri, mereka pun menulis dengan embel-embel yang beragam. Mohon doa restu dan doanya……atau Karena Anda kami ada….

Memang harus maklum. Para caleg kini berebut perhatian. Membuat citra diri, menjadi orang yang baik dan peduli. Yang laki-laki mengenakan kopiah, atau yang perempuan mengenakan kerudung. Apalagi musim tahun baru ini. Semuanya berebut perhatian. Semuanya ingin menjadi terkenal, ya minimal ada suara rakyat yang jatuh ke tangan mereka.

Memang, menjadi wakil rakyat dambaan semua orang. Gaji besar dengan tunjangan yang besar. Apalagi kerjanya tak seberapa. Saban waktu kunjungan ke sana-kemari. Makanya, tak heran pekerjaan ini memang menjadi rebutan.

Pemilu tahun ini memang menyedot perhatian, juga menyedot uang. Seorang caleg nomor satu dari Partai Hanura untuk daerah pemilihan Bangka Tengah sudah menghabiskan uang sekitar Rp 200 juta. Tapi kini dia stress gara-gara keputusan MA, yang menganulir nomor urut dan menggunakan suara terbanyak.

Juga seorang teman, sehari setelah keputusan MA, dia meminum empat bodrek. Dia yang nomor urut satu ini kalah terkenal dengan nomor urut dua, yang merupakan putra asli daerah. Padahal dia sudah habis-habisan agar bisa terpilih. Padahal semua caleg di bawahnya, termasuk caleg nomor dua tadi dia yang memberi dana kampanye. Termasuk mengurus surat-surat untuk pendaftaran sebagai caleg beberapa waktu lalu. Tapi apa boleh buat, kalau teman saya ini kepilih, itu sudah rezeki dia. Yang saya takutkan dia tak kepilih, taku ada apa-apa dengan dia, dan caleg-caleg yang lain.

Hari itu saya mengawasi ujian untuk tiga mata mata kuliah di ruangan yang sama. Seperti biasa, saya tak banyak basa-basi kepada peserta ujian. Bahkan untuk membaca tata tertib pelaksanaan ujian pun tidak saya lakukan. Saya pikir, itu tak prinsip karena peserta sudah paham soal hak dan kewajibannya masing-masing, termasuk kewajiban dan hak saya sebagai pengawas yang ditugaskan UT Pangkalpinang untuk melaksanakan pengawasan ujian itu.

Peserta ujian kali ini adalah mahasiswa D2 PGSD yang melajutkan ke jenjang S1. Mereka adalah guru sekolah dasar yang ada di Belinyu dan di Sungailiat. Sehabis subuh mereka sudah melangsang menuju Pangkalpinang, berharap tak telat mengikuti pelaksanaan ujian. Jumlah peserta di ruangan itu ada 20 orang, hanya satu peserta laki-laki, lainnya perempuan. Saya tahu mereka kuliah karena dibiaya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Namun saya tak memiliki data pasti berapa bantuan atau beasiswa yang didapatkan mahasiswa ini.

Saya kagum kepada ‘niat’ para guru ini untuk melanjutkan pendidikan, walau umur mereka sudah terbilang tua. Rata-rata umur mahasiswa itu 45 sampai 50-an tahun. Data itu saya lihat dari tanggal kelahiran mereka yang ada di LJK dan dikumpulkan kepada saya.
Soal ‘niat’ ini yang menjadi masalahnya. Apakah memang ingin mendapatkan pengetahuan baru untuk memperkaya pengetahuan yang sudah ada, atau sekadar ingin medapatkan ijazah. Sebab dengan mendapatkan ijazah S1, mereka bisa mengikuti ujian sertivikasi, yang artinya jika lulus ujian sertvikasi itu, maka gaji naik dua kali lipat. Pemerintah membuat patokan, salah satu syarat bagi guru untuk ikut dalam sertivikasi adalah memiliki ijazah S1.

Untuk mendapatkan ijazah ini, pemerintah memberikan beasiswa kepada guru dan bekerjasama dengan UT untuk menyelenggarakan perkuliahan itu. Mungkin di sanalah biangnya. Saya memang khawatir dengan perkuliahan ala UT ini. Kuliah yang dipadatkan dua hari pertemuan seminggu, bagi saya tak akan maksimal hasil yang diperoleh. Bagaimana tidak, mahasiswa yang juga guru yang sudah ‘tua’ harus konsentrasi dengan perkuliahan, pekerjaan mengajar, dan mengurus rumah tangga. Saya pikir kesempatan guru untuk belajar, membaca buku yang diberikan oleh UT minim sekali, apalagi buku lainnya yang terkait dengan mata kuliah. Kosentrasi mereka tentu akan ‘pecah’ dengan hal-hal yang lainnya. Kuliah ala UT ini memang tak efektif. Sepertinya hanya mengejar target dan target. UT kurang memerhatikan bagaimana beban psikolgis mahasiswa.

Pengakuan ini pun diakui peserta ujian di ruangan saya. “Pak kami tak sempat untuk membaca buku,” kata salah seorang peserta yang diamini oleh peserta lainnya.
Firasat saya pun terjadi. Para peserta ujian yang sudah tua-tua ini meminta agar diberikan kesempatan untuk membuka buku atau diperbolehkan menyontek. Saya tentu tak bisa menerima permintaan itu, bagi saya jika memperbolehkan peserta menyontek akan gimana gitu. Lagi-lagi alasan yang mereka kemukakan karena tak sempat membaca buku. Kesibukan mereka mengajar dan mengurusi keluarga, menyebabkan mereka tak kosentrasi dengan perkuliahan. Dalam hati saya hanya bisa mengatakan bahwa itu urusan ibu-ibu dan bapak-bapak, bukan urusan saya. Kalau nggak bisa mengatur waktu, ya jangan kuliah. Kalau nggak sanggup lagi untuk belajar di perkuliahan, ya nggak usah kuliah. Tapi itu hanya saya ucapkan di dalam hati, sebab saya tak ingin menyinggung perasaan mereka.

Malah ada seorang peserta ( ibu-ibu yang sudah tua) meminta kebaikan saya agar dia diperbolehkan membuka buku. Dan kebaikan itu katanya akan dibalas oleh Tuhan. Lalu saya berpikir apakah membiarkan peserta ujian menyontek itu namanya kebaikan? Apakah Tuhan akan memberikan balasan kebaikan atas apa yang saya lakukan? Ah, sesederhana itukah orang menafsirkan kebaikan Tuhan?

Mengawasi ujian UT beberapa hari lalu memang menjadi beban bagi saya. Bahkan saya disebut seorang peserta kejam. Ini terjadi karena saya menegur peserta untuk menyimpan buku yang dibukanya hampir mendekati bagian atas meja. Ini memang beban bagi saya. Benarkah saya kejam? Hanya karena saya menegur peserta yang membuka buku. Ah aneh-aneh saja sifat mahluk yang ada di bumi ini.
Tentu saya dalam posisi dilematis. Yang saya awasi adalah guru-guru SD yang umurnya sudah tua, dimana mereka ingin lulus ujian sehingga bisa mengikuti sertivikasi. Namun saya juga tak bisa membiarkan kecurangan itu. Saya tak ingin ini terjadi. Saya ingin mengubah masa depan dengan hal yang baik, dengan hal yang jujur.

Walau saya tak memberikan restu mereka membuka buku, ada juga peserta yang di belakang, kucing-kucingan membuka buku. Benarkah ini wajah pendidikan kita? Seorang guru ternyata menyontek juga! Guru yang melarang siswanya menyontek ketika ulangan, ternyata juga melakukannya! Ha….ha saya hanya bisa tertawa di dalam hati melihat kejadian ini. Tapi saya tak ingin mengatakan atau menceramahi peserta yang sudah tua-tua ini. Saya anggap mereka sudah paham tentang ini. Atau mungkin dalam kondisi seperti itu, bisa juga saya melakukannya.

Kondisi pelaksanaan ujian UT di mana-mana mungkin rawan kecurangan. Tak ada yang bisa menapik itu. Bahkan ada pengawan yang merestui mahasiswa menyontek. Bahkan salah seorang teman mendapat amplop berisi uang ratusan ribu dari peserta yang diawasinya. Ternyata peserta sudah melakukan kesepakatan, pengawas yang melegalkan mereka menyontek akan mendapat hadiah. Ya itu tadi buktinya!

Saya tak tahu dimana letak kesalahan ini. Apakah UT yang memang gegabah dengan perkuliahaan seperti itu, atau memang pribadi-pribadi orang Indonesia yang memang seperti itu. Lalu apakah harus terus seperti ini wajah pendidikan kita? (*)

sering juga berkelabat

menyapu butir-butir debu

yang bergulir di andir sendu

siapa yang menemukan hati yang resah

saat aroma wangi diraba lobang pori,

terkikis dihanyut hujan

menggelanang di bandar-bandar besar

dicium rumput, bergelut bersama maut

menempel di ujung tali

berserabut mencipta maut

di sana perempai masih saja tegar

melekat di ujung tali berserabut mencipta kabut

di sana perempai masih saja tegar

saat gelombang bertubi-tubi datang mencium,

menggoyang dan menggerayang

di sinilah aku memulai

tentang kisah sepasang perempai

yang sering mengurai bajuku

dan baju-baju tetanggaku

kala hujan dan panas memancar

kala warna awan tak beraturan

kala angin mempercepat kelam

perempai itu menunggu waktu

lidah-lidahnya ke luar menjalar

badan-badanya kering

tubuh-tubuhnya langsing

bau-baunya pesing

kulit-kulitnya kering

di sinilah aku memulai

tentang kisah perempai yang lunglai

dimakan api, asap, dan kabut

tentang akar yang tak menjalar

didendang daun, cabang, dan ranting

tentang tanah yang tak mau kalah

di sinilai aku selesai

tentang kisah sepasang perempai

Para kandidat yang masuk dalam calon daftar sementara (DCS) yang dikeluarkan KPUD Bangka Belitung, kini memang sudah sibuk berkampanye dan mengatur strategi untuk mencuri hati rakyat. Foto diri sudah menyebar, beberapa atribut lainnya sudah disebarluaskan. Semua itu tiada lain agar lolos menuju kursi empuk dewan.

Menjadi anggota dewan memang menjadi pilihan banyak orang. Siapa yang tak mau mendapat gaji, tanpa kerja yang tak banyak menguras tenaga dan pikiran? Gaji itu belum termasuk dengan tunjangan, atau belum termasuk dana reses, kunker, dana pansus, dan dana dari sidang lainnya. Tak salah, kursi dewan itu memang empuk dan menjadi rebutan banyak orang.

Demi lebel sebagai wakil rakyat itu, tak heran dari mereka ini rela berinvestasi sampai miliaran rupiah. Mengeluarkan segepok uang untuk sosialisasi atau kampanye. Asal bisa menang dan melenggang ke kursi legislatif, itu mungkin tak jadi soal. Namun masalahnya, apakah sudah siap mental untuk semua itu? Sudah siapkah jika tak terpilih?

KPUD Bangka Belitung telah mengeluarkan DCS, dan tanggal 31 Oktober 2008 akan mengeluarkan daftar calon tetap (DCT). Ribuan orang di Bangka Belitung berebut kursi DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kota dan Kabupaten.

Namun sayang tak semua calon-calon itu sesuai dengan yang diharapkan. Masih cukup banyak dari calon-calon itu menggunakan ijazah Paket C sebagai syarat pencalonan. Ini memang akan menjadi masalah kata Ibrahim, pengamat politik dari Universitas Bangka Belitung. Jika terpilih caleg ini, katanya, tak akan membawa perubahan bagi suatu daerah, karena tak akan mengerti tentang mekanisme kerja. Mereka ini menjadi pendengar pasif dan tak mampu membaca arah kebijakan dari eksekutif.  “Yakinlah bahwa kualitas kontrol dari lembaga legeslatif tidak akan berjalan secara maksimal, karena anggotanya tidak mengerti mekanisme kerja mereka,” katanya.

Selain itu, hal yang jauh lebih penting lagi adalah bagiamana para anggota dewan mampu mengemban amanah rakyat dengan menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Bukan memperkaya diri dengan perilaku korupsi.

Bersaing untuk merebut kuris empuk DPR atau DPRD tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Nilainya bisa puluhan juta, ratusan juta bahkan sampai miliaran. Inilah ladang invertasi yang bisa dipanen lima tahun ke depan, jika dipilih oleh masyarakat.

Seorang caleg nomor urut satu untuk merebut kursi DPRD di Bangka Tengah misalnya, sampai kini telah mengeluarkan dana sekitar Rp50 juta. Padahal pelaksanaan pemilu masih satu tahun lagi. Uang itu digunakannya untuk berbagai keperluan. Seperti disetorkan ke parpol untuk sewa kantor, pengadaan baju dan atribut partai, mengadakan acara berbuka bersama, memasang baliho, mengurus kelengkapan caleg, mengadakan pertemuan di desa-desa, uang bensin ke sana-ke mari, mengajak teman dan kolega  makan di restoran, sampai diberikan langsung kepada beberapa warga yang dianggap bisa memilih dirinya.

Dana yang dikeluarkan itu pasti akan membengkak lagi menjelang pelaksanaan pemilu. Misalnya untuk keperluan mencetak kalender, memperbanyak baju kaos, menambah baliho, mengadakan pertemuan dengan warga dan acara lainnya, dengan harapan bisa lolos menjadi anggota DPRD.

“Menjadi caleg memang membutuhkan pengorbanan materi,” katanya.

Jika caleg DPRD Kabupaten atau Kota sudah mengeluarkan dana seperti itu, mungkin caleg DPRD Provinsi akan lebih besar lagi. Sebab istilah pemilih binaan cakupannya lebih luas. Mewakili beberapa desa dan kecamatan. Semua warga di masing-masing desa ini harus dibina agar pada pelaksanaan pemilu nanti bisa memberikan suaranya kepada caleg bersangkutan.

Oleh berbagai kalangan, caleg yang memiliki usaha atau bekerja dengan penghasilan yang mapan atau sudah mempersiapkan dana untuk mengikuti kompetisi bukan menjadi masalah. Namun yang menjadi soal adalah caleg dengan modal minim, atau medapatkan dana itu dengan meminjam ke mana-mana.

Menurut  H Haryadi, SE, MBA, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Bangka Belitung, Partai Hanura merupakan partai organik yang pembentukan pengurus ranting dan pengurus cabangnya menggunakan dana dari masyarakat tidak ada dana bantuan dari pusat.

Sumber dana Partai Hanura Bangka Belitung pun saat ini, tambah Haryadi, diambil dari dana pribadi dan bantuan dari simpatisan beserta dari caleg Partai Hanura. Ketentuannya, setiap caleg dibebankan biaya administrasi untuk tingkat II ditetapkan sebesar Rp500 ribu, dan untuk tingkat provinsi sebesar Rp1 juta. “Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembelian artribut partai, sedangkan dana yang tersedia untuk DPD Hanura sebesar Rp400 juta lebih,” ungkap Haryadi.

Dikatakan Haryadi, untuk caleg terpilih di kursi legislatif, berdasarkan aturan partai, yang bersangkutan diwajibkan memberikan kontribusinya kepada partai. “Apabila tidak ada kontribusinya kepada partai, juga terbukti melakukan tindakan yang melawan hukum dan melanggar anggaran dasar dan rumah tangga partai, maka akan ditarik haknya untuk menjadi wakil dari Partai Hanura dan digantikan dengan yang lain,” ujarnya.

Tak jauh berbeda, di Partai Golkar, menurut Dharma Sutomo, dana yang disediakan untuk pemilu dari Partai Golkar Bangka Belitung di back-up  oleh masing-masing caleg. “Para caleg inilah yang mempromosikan partai dan dirinya sendiri, ” tegas Dharma.

Sedangkan Partai Gerindra untuk dana pemilu berharap dari swadaya masyarakat. “Dana merupakan swadaya masyarakat dan  nantinya partai kami akan mengutamakan kerja sama dan kesetiakawanan, dimana yang kuat akan membantu yang lemah. Masalah dana merupakan sebuah sinergitas dan nantinya kaum yang lemah dapat berbuat yang terbaik,” kata Ramli Surtanegara, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bangka Belitung.

Sementara itu, PDIP, menurut Ismiryadi, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PDIP Kepulauan Bangka Belitung, partainya tidak menerapkan aturan khusus kepada masing-masing caleg yang diajukan PDIP. Dana PDIP untuk pemilu, kata Ismiryadi, merupakan dana gotong royong caleg yang penggunaannya untuk kepentingan bersama, dan tidak ada subsidi dari pusat.

“PDIP tidak ada setoran khusus. Kami  mempunyai dana gotong royong. Artinya begini untuk menyosialisasikan kepada masyarakat butuh dana seperti untuk pembuatan baliho, bendera, baju dan sebagainya. Dan kami tidak membebankannya kepada caleg, hanya saja kami sampaikan bahwa untuk membuat  semua itu dibutuhkan dana, dan kami tidak ada subsidi dari pusat. Jadi kami berinisiatif bergotong-royong di daerah masing-masing sampai di tingkat DPC. Kemudian jumlah dana masing-masing daerah itu berbeda karena tergantung dengan luas wilayah, untuk keseluruhan Bangka Belitung sebesar Rp3,5 milyar,” ungkap Isrmiryadi, yang merupakan caleg nomor satu untuk dapil I Pangkalpinang di DPRD Provinsi.

Jika caleg nanti terpilih menjadi anggota dewan, tambah Ismiryadi yang kerap disapa Dodot ini, maka kontribusi caleg yang bersangkutan kepada partai hanyalah berupa sumbangan sebesar 15 persen dari gaji setiap bulannya, yang diberikan kepada partai.

“Hanya saja setiap ada acara partai, mereka juga gotong royong mengeluarkan dana untuk acara tersebut. Jadi semuanya bermuara kepada gotong royong sampai dengan membangun negeri pun dengan bergotong royong, tidak bisa sendiri-sendiri,” ujarnya.

Sedangkan Lina Wen, caleg DPR RI dari Partai Gerindra untuk dapil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masing enggan berapa dana yang ia siapkan untuk lolos ke Senayan. Soal dana yang harus disetor ke partai pun katanya belum menemukan angka final, masih dibahas di tingkat partai.

 “Pada intinya yang diutamakan adalah bekerja keras dari seluruh caleg Partai Gerindra dan tidak mementingkan jumlah nominal yang disediakan. “Tentang masalah dana caleg di partai kami belum final atau belum mendapat jumlah yang pasti,” ujarnya. (M-102/ M-103/M-105/M-EDR)

Lebaran lalu, para politisi sibuk memperkenalkan diri dan partainya. Melalui spanduk, poster, dan baliho yang dipasang di pinggir jalan, semua memberikan ucapan Selamat Idul Fitri. Inilah salah satu ladang kampanye agar terpilih menjadi anggota dewan.

Kota Pangkalpinang pada Idul Fitri lalu diwarnai dengan bentangan spanduk, postur, dan baliho. Di ruang-ruang publik, beragam media promosi menghiasi kota. Walau pelaksanaan pemilu masih satu tahun lagi, namun para kandidat yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS) sudah sibuk memperkenalkan diri untuk mencuri hati pemilih guna mendongkrak perolehan suara.

Persaingan untuk merebut kursi DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten memang sengit. Agak berbeda dengan pemilu 2004 lalu. Pada pemilu 2009 ini, para kandidat harus berjuang keras agar bisa lolos untuk duduk di kursi empuk legislatif. Kandidat dengan nomor urut atas tak bisa berleha. Sementara untuk kandidat dengan nomor sepatu pun masih memiliki kesempatan untuk menjadi pemenang.

Dalam UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan, bilangan pembagi pemilih (BPP) adalah jumlah suara yang diperlukan untuk sebuah kursi di daerah pemilihan tertentu. Artinya jumlah suara yang sah dibagi dengan jumlah kursi.

Pada pasal 214 huruf (a) dalan undang-undang itu disebutkan, calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30 persen (tiga puluh per seratus) dari BPP.

Sementara itu, jika kandidat tidak berhasil memperoleh suara sekurang-kurangnya 30 persen, yang mendapat kursi kandidat urutan pertama. Dalam pasal 214 huruf (e) dijelaskan, jika tak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30 persen dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.

Ketat

Persaingan untuk memperebutkan kursi dewan memang sangat ketat, termasuk di Bangka Belitung. Dari 45 jumlah kursi di DPRD Provinsi Bangka Belitung, akan direbut oleh 572 kandidat berdasarkan DCS yang dikeluarkan oleh KUPD. Dari 572 calon kandidat itu, 390 calon laki-laki dan 182 calon adalah perempuan.

Jumlah kursi itu dibagi daerah pemilihan (dapil) I Pangkalpinang, alokasi 6 kursi, dapil II (Bangka) 11 kursi, dapil III (Bangka Tengah) 4 kursi, dapil IV (Bangka Barat) 6 kursi, dapil V (Bangka Selatan) 6 kursi, dan dapil VI (Belitung dan Belitung Timur) 12 kursi.

Bagi calon yang serius, jauh-jauh hari telah mempersiapkan diri, termasuk dana kampanye. Tapi tak sedikit dari calon hanya sekadar coba-coba. Tapi ada juga untuk memecahsuara dari kandidat parpol lain. Mereka yang termasuk kalangan ini dalam nomor urut bawah, dengan modal kampanye yang minim.

Mesin Parpol

Untuk sukses dalam persaingan merebut kursi legislatif itu, selain strategi dari masing-masing kandidat, juga bagaimana mesin parpol dapat berjalan dengan sempurna. Soal strategi, masing-masing parpol akan berbeda-beda, mungkin juga sama.

Partai Golkar Bangka Belitung sendiri, menurut Dharma Sutomo, SH, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, strategi yang akan diterapkan dalam Pemilu 2009 tergantung dari eksistensi partainya. Artinya, selama ini parpol tidak berpihak kepada rakyat, otomatis rakyat tidak bersedia atau tidak mau memilih partai yang bersangkutan.

“Untuk itu, Partai Golkar harus memberikan keberpihakan kepada rakyat,” katanya.

Sebagai caleg DPRD Provinsi Bangka Belitung yang berada nomor urut satu untuk dapil I, sosok yang juga seorang pengacara ini, akan melakukan pendekatan politik kepada masyarakat dengan tidak akan menghambur-hamburkan atau mengiming-imingi duit.

Menurut H Haryadi, SE, MBA, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Bangka Belitung, strategi khusus untuk memperoleh simpati dari masyarakat itu dengan mengadakan sosialisasi, memberi santunan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

“Bahkan kami telah membagi-bagikan kacamata gratis sebanyak 2.000 buah kepada masyarakat yang mengalami permasalahan pada mata,” tegas Haryadi sembari menambahkan, dananya dibebankan kepada caleg.

Terkait dengan target suara pada pemilu 2009, Hanura menargetkan 30 persen atau minimal 2 kursi untuk setiap daerah pemilihan. ”Kami hanya bisa menargetkan, namun itu kembali kepada hati nurani masyarakat dan tak ada paksaan, walau menerima santunan dari Hanura.

”Target tersebut harus terpenuhi, jika tidak Hanura akan dibubarkan,” kata Haryadi. Ia mengatakan, sasaran pemilih yang usia 30 tahun ke atas.

Lain halnya dengan PDIP Perjuangan. Partai berlambang banteng moncong putih ini menerapkan strategi nasional, yaitu gotong royong memantapkan struktur partai, sejak yang tertinggi sampai yang terendah.

“Semua struktur dimantapkan, baik berupa organisasi dan sumber daya manusia. Tanpa sruktur partai yang kuat, maka partai tidak akan bisa mencapai kehendak dari masyarakat,” ungkap Ismiryadi, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PDIP Kepulauan Bangka Belitung, yang juga caleg nomor satu untuk dapil I DPRD Provinsi Bangka Belitung.

Pemilu kali ini, PDIP membidik pemilih pemula untuk memenangkan pemilu. ”Untuk saat ini yang paling dominan itu adalah pemilih pemula. Jumlahnya cukup signifikan, yaitu 25 persen sampai 30 persen. Pemilih ini target PDIP untuk memperoleh suara pada pemilu 2009. Sedangkan target kursi di DPRD Provinsi, PDIP berharap memperoleh 12 kursi,” katanya.

Sementra itu, menurut HMA Ramli Sutanegara, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terkait strategi yang akan digunakan, partai Prabowo Subianto ini tak membuat ekspos yang muluk-muluk. Soal perolehan kursi memang bukan tujuan semata, tapi bagaimana Gerindra bisa mengajak masyarakat memperjuangkan lingkungannya.

Sementara itu, salah satu kontestan baru di Pemilu 2009 nanti, Partai Pemuda Indonesia (PPI) Provinsi Bangka Belitung akan menggalangkan kaum muda untuk lebih bisa terlibat.

 Salah satu Dewan Pendiri PPI Provinsi Bangka Belitung, David Wijaya, mengatakan, pada pemilu 2009 ini, PPI punya warna dan platform sendiri. PPI  diharapkan menjadi motor kaum muda. “Saat ini, PPI menyediakan saluran aspirasi kaum muda. Aksi politik kaum muda sering dikebiri jika bergabung dengan parpol yang lama atau yang mapan,” ujar David yang sehari-harinya  sebagai pengacara ini kepada Metro Bangka Belitung di ruang kerjanya, pekan lalu.

Ia merupakan Ketua DPC PPI Kota Pangkalpinang dan caleg nomor satu untuk dapil Pangkalbalam ini menambahkan, PPI saat ini berada dalam tahap pembelajaran dan pematangan. “Target PPI pada Pemilu 2009 sebanyak 1 kursi dan itu sudah merupakan tonggak sejarah dan perjuangan bagi PPI itu sendiri,” katanya.

Menurut Djamilah Mahari, SH, anggota KPUD Bangka Belitung, soal peluang partai-partai baru dalam pemilu 2009 nanti, tergantung dari pemetaan politik dan strategi partai tersebut. “Belum bisa dipastikan partai-partai baru akan eksis, partai-partai lama saja kadang-kadang gambar calegnya di coret-coret orang. Nah kita bertanya ada apa ini sebenarnya?” kata Djamilah. (M-102/M-103/M-105/M-EDR)

Sekitar 30 persen calon legislatif (caleg) di Bangka Belitung menggunakan ijazah Paket C untuk lolos seleksi menjadi anggota dewan. Banyak kalangan menganggap, mereka terpilih dengan Paket C ini tak akan mampu mengemban amanat rakyat.

Menurut Djamilah Mahari SH, Anggota KPUD Bangka Belitung, latar belakang pendidikan calon legeslatif (caleg) di Bangka Belitung untuk pemilu 2009 ini sangat beragam. Mulai dari jenjang SMA sampai pascasarjana (S2), dan ada juga yang hanya bermodalkan ijazah Paket C. “Sekitar 30 persen calon legeslatif berijazah Paket C,” kata Djamilah kepada Metro Bangka Belitung, di ruang kerjanya, pekan lalu.

Uniknya, dari yang beberapa calon yang bermodalkan pendidikan Paket C  ini, ada yang hanya berbekal surat keterangan dari Diknas. “Ini terjadi karena ijazahnya belum diterima. Karena itu kami minta surat keterangan dari Diknas untuk menerangkan bahwa yang bersangkutan  memang benar telah lulus ujian hanya ijazahnya saja yang belum ke luar,” terang Djamilah.

Sementara itu Ibrahim, pengamat politik dari Universitas Bangka Belitung, menilai, caleg yang berbekal Paket C ini tak akan membawa perubahan bagi suatu daerah jika ia telah menjadi anggota dewan. Ibrahim mengatakan, jika mereka terpilih menjadi anggota dewan, maka tak akan mengerti tentang mekanisme kerja. Ia menjadi pendengar pasif dan tak mampu membaca arah kebijakan dari eksekutif.

“Yakinlah bahwa kualitas kontrol dari lembaga legeslatif tidak akan berjalan secara maksimal, karena anggotanya tidak mengerti mekanisme kerja mereka,” kata Ibrahim sembari mengharapkan ke depannya minimal anggota legeslatif harus berpendidikan sarjana.

Tak jauh berbeda dengan Ibrahim, Dharma Sutomo, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menilai, seorang caleg haruslah berkualitas dan mampu menerjemahkan konsep intelektualnya untuk menjalankan roda pemerintahan.

“Saat ini, kualitas caleg menjadi pertimbangan dalam menghadapi pemilu 2009. Kini yang berperan menjalankan roda pemerintahan ini adalah eksekutif dan legislatif. Keduanya harus kuat. Jadi yang dibutuhkan orang-orang yang dapat menterjemahkan konsep intelektual dan memiliki keberpihakan kepada rakyat,” ujar Dharma.

Dalam penetuan caleg sendiri, Partai Gokar membuat kebijakan bahwa persyaratan caleg untuk tingkat II menimal memiliki ijazah SLTA dan caleg tingkat I ijazah S1.

Sementara itu H Haryadi, SE, MBA, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Bangka Belitung mengatakan, dalam perenkrutan caleg di partainya, diperbolehkan menggunakan ijazah Paket C. Namun dari keseluruhan caleg Hanura yang menggunakan ijazah Paket C hanya satu orang, yang berasal dari daerah pemilihan Bangka Barat.

Di PDIP pun, kebijakan partai tidak mempermasalahkan pencalonan caleg menggunakan ijazah Paket C. “Berdasarkan aturan yang ada minimal pendidikannya SMA/sederajat, namun sekarang caleg-caleg dari PDIP banyak yang S1 bahkan melebihi dari 30 persen dari jumlah caleg yang ada. Juga ada yang tamat dari Paket C, akan tetapi bukan Paket C murni, melainkan Paket C persamaan.

Artinya mereka menjalani pendidikan selama 3 tahun, tetapi tidak lulus. Maka mereka melakukan tes persamaan di Paket C, berbeda dengan Paket C murni kebanyakan tidak ikut pendidikan tahu-tahu sudah ada ijazah Paket C. Ini perlu dipahami oleh masyarakat bahwa Paket C murni berbeda dengan Paket C persamaan,” jelas Ismiryadi, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Kepulauan Bangka Belitung.

Penggunaan Paket C dalam pencalonan pun diberlakukan juga di Partai Gerindra. Menurut H MA Ramli Sutanegara, Ketua DPD Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada beberapa caleg dari partainya yang mengunakan Paket C untuk merebut kursi DPRD. Namun yang perlu dipahami, status pendidikan bukanlah hal utama, yang penting bagaimana caleg tersebut mampu memberdayakan kemampuannya.

“Tetapi tolak ukur dari caleg tersebut tidak hanya dari status pendidikan saja, tetapi dilihat dari kemampuan dan kemauan yang dimilikinya,” ujar Ramli.

Sepi Komentar       

Berdasarkan UU No 10/2008, sebelum ditetapkan sebagai DCT, calon legeslatif juga harus melewati ‘uji kelayakan’ sebagai calon legeslatif dari masyarakat. Karena itu, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempublikasikan DCS kepada masyarakat pada tanggal 26 September 2008 lalu. KPU juga memberikan tempo 10 hari kepada masyarakat pascapengumuman DCS untuk menanggapi calon-calon yang tertera dalam DCS tersebut. 

Selain diumumkan di beberapa media massa lokal, DCS tersebut juga ditempel di tembok ruang pengumuman Kantor KPUD yang menyerupai gambar garasi mobil. Berbeda dengan di media massa, DCS yang diumumkan di Kantor KPUD dilengkapi dengan kopian foto calon ukuran 4 x 6. Namun tidak seluruh foto bisa dilihat jelas. Ada yang hanya berbentuk guratan hitam dan bahkan seluruh isi fotonya legam tanpa gambar.

Sayangnya sampai hari terakhir perpanjangan, 9 Oktober 2008, DCS tersebut sepi dari tanggapan masyarakat. “Sebenarnya banyak tanggapan dari masyarakat, tapi bentuknya tidak formal seperti melalui SMS dan telepon. Tapi bagaimana kami menindaklanjutinya bila tidak ada dasar yang nyata, akhirnya terpaksa kami abaikan,” kata Djamilah.

Namun begitu, hanya satu tanggapan yang melalui surat dengan disertai identitas yang bernama nama Muhamad Nor warga Toboali yang mengindikasikan ijazah salah satu calon palsu. “Selain itu ada juga beberapa surat tanggapan yang masuk namun tanpa identitas,” kata Djamilah.

Sedangkan Ibrahim menilai, minimnya tanggapan masyarakat tentang caleg yang diumumkan KPU dikarenakan beberapa hal. Pertama, masyarakat sudah jenuh tentang hal-hal yang berbau pemilu. Masyarakat jenuh lanjut Ibrahim, timbul karena hampir setahun sekali diadakan pemilu. “Bahkan dalam konstelasi pesta demokrasi di Indonesia, pilkada dilaksanakan tiga hari sekali. Selain itu politik sendiri tidak mampu memberikan perubahan dalam kehidupan masyarakat,” kata Ibrahim.

Yang kedua, karena DCS yang diumumkan KPU tidak secara mendetail. “Bagaimana masyarakat akan berkomentar jika hanya nama saja tanpa track record yang lain. Nah ini yang membuat masyarakat apatis terhadap DCS,” terang Ibrahim.

Kuota Perempuan

Secara totalitas, pencalonan legeslatif tingkat provinsi diakui KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah memenuhi kuota 30 persen perempuan. Tetapi tidak semua partai mempunyai calon legeslatif dari kaum perempuan yang rata-rata partai baru. Sehari setelah  pengumuman DCS beberapa waktu lalu, KPU mempublikasikan partai politik yang belum memenuhi kuota 30 persen perempuan yang selalu ada di setiap dapil. Kota Pangkalpinang sebagai dapil I terdapat 10 partai yang belum memenuhi kuota 30 persen perempuan, yaitu PKPB, PPPI, Partai Barnas, PKB, PNBKI, Partai Patriot, PKNU, PSI, dan Partai Buruh.

Kabupaten Bangka sebagai dapil II terdapat 17 partai, yaitu PKPB, PPPI, PPRN, Partai Gerindra, Partai Barnas, PKPI, Partai Kedaulatan, PKB, PNI Marhainisme, PDP, PDK, PDS, PBR, PKNU, PNUI,  dan Partai Buruh. Kabupaten Bangka Tengah sebagai dapil III terdapat 9 partai, yaitu, PKPB, PPPI, Partai Gerindra, Partai Barnas, PPIB, PKB, PNI Marhainisme, PKP, dan Partai Buruh.

Kabupaten Bangka Barat sebagai dapil IV terdapat 11 partai, yaitu PKPB, PPPI, Partai Barnas, Partai Kedaulatan, PNI Marhainisme, PDP, PKP, PDK, PKDI, PKNU, dan PSI. Kabupaten Bangka Selatan sebagai dapil V terdapat 9 partai, yaitu Partai Hanura, PKPB, PPPI, PPRN, Partai Gerindra, Partai Kedaulatan, PKB, PKP, dan PSI. Dan Belitung dan Belitung Timur sebagai dapil VI terdapat 11 partai, yaitu PKPI, PPIB, PPD, PNI Marhainisme, PKP, PDK, Partai RepublikaN, PDIP, PBR, PKDI, dan PSI.

Berdasarkan peraturan, seharusnya partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan harus menyampaikan alasan kepada KPU dalam bentuk  surat keterangan. “Namun belum satu partai pun yang mengirimkan surat tersebut,” kata Djamilah.

Dengan itu kata Jamilah, partai itu sudah melanggar UU No 10/2008 Pasal 57. “Tapi sayang tidak ada sanksi yang tegas untuk mengatur hal itu. Jadi meskipun mereka tidak melayangkan surat keterangan tersebut dianggap tidak masalah,” papar Djamilah.

Sebagai anggota KPU yang kebetulan perempuan, Djamilah mengakui bahwa kualitas perempuan masih sangat kurang. “Banyak perempuan yang alergi terhadap politik, sehingga apabila mereka dilibatkan dalam politik terkadang tidak lebih dari  hanya sebagai pelengkap penderita saja,” katanya.

Djamilah juga menganggap peraturan yang mengharuskan kuota 30 persen perempuan dalam Pemilu 2009 masih setengah hati. “Kaum perempuan yang dilibatkan dalam pemilu 2009 nanti saya ibaratkan baru direstui satu kaki, sedangkan kaki yang lainnya masih diikat,” kata Djamilah.

Menurut Djamilah, ketika kaum perempuan mau menerobos masuk posisinya masih lemah karena suaranya minoritas. “Pembuat UU di DPR itu kebanyakan laki-laki sehingga perempuan tidak bisa berbuat banyak,” kata Djamilah.

Selain itu katanya, ada beberapa caleg perempuan yang memang sudah matang dalam dunia politik, malah ditempatkan di nomor urut bawah. “Itukan menandakan kesempatan perempuan masih dikebiri,” kata Djamilah.

Biar begitu, Djamilah menolak peraturan kuota 30 persen perempuan dikategorikan penghinaan terhadap perempuan. “Saya pikir itu merupakan bentuk perjuangan bagi kaum perempuan, hanya saja semestinya peraturan tersebut harus dibuat lebih tegas, misalnya bagi suatu partai politik yang tidak memenuhi kuota perempuan dikenakan sanksi tidak boleh ikut pemilu, karena itu bagi caleg perempuan saya himbau agar jangan sia-siakan kesempatan ini,” pinta Djamilah.

Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap sesama perempuan, Djamilah berniat untuk memberikan pembekalan kepada seluruh caleg perempuan tentang dunia politik dengan menghadirkan pembicara dari Jakarta. “Saat ini ini saya lagi mencari dana untuk mewujudkan acara itu. Tapi perlu dicatat dalam hal ini saya tidak dalam kapasitas sebagai anggota KPU, tetapi sebagai pribadi perempuan yang ingin meningkatkan kualitas kaum perempuan di bidang politik,” kata Djamilah.

Menanggapi keinginan Djamilah untuk mengadakan pembekalan terhadap caleg perempuan, Ibrahim menyambut baik ide tersebut. “Artinya sudah ada kepedulian dari kaum perempuan untuk mengubah paradigma berpikir bahwa mereka bukan hanya sebagai pelengkap saja, tetapi sudah bisa berbicara masalah program kerja,” kata Ibrahim.

Ibrahim berpendapat, ide yang dilontarkan Djamilah sudah tepat, memang menyelesaikan permasalahan politik perempuan itu tidak cukup dengan yuridis tetapi juga dengan kultural/budaya. (M-102/M-103/M-105/M-EDR)

Daun-daun itu mencium tanah. Tanah yang lembab sejak hujan dua pagi lalu. Desir angin lirih mengibas jauh. Di belakang rumah itu, Bik Minah tersandar di bawah pohon jambu. Semakin rindang. Sejak ditinggal anak gadisnya lima tahun lalu.

Di pohon itu lah, Dayang, anaknya, belajar memanjat dan sering memanjat. Sering pula ia terjatuh. Menangis tak henti-henti. Namun tak pernah menyesal untuk berhenti memanjat. Jika pohon itu memusim buah, ada tambahan untuk beli belacin, sasa, garem, bahkan tuk beli beras. Apalagi musimnya bertepatan dengan puasa, semakin banyaklah rezeki yang didapat Bik Minah.

Dayang lah yang memetiknya. Ia pula yang menusuk jambu itu dengan sebatang lidi kelapa. Lalu dijualnya dengan tampah keliling kampung. Jika musim puasa, Dayang tak perlu berlama-lama. Sebentar saja jambu itu habis terjual. Orang membelinya untuk berbuka. Manis pula rasanya.

Namun, di puasa ini jambu itu tak berbuah. Kembangnya pun tak ada. Hanya daun-daun tua saja yang setiap saat jatuh dan jatuh ke tanah. Setelah disapu, jatuh lagi dan jatuh lagi. Namun sejak pagi tadi, daun itu belum sekali pun disentuh dengan penyapu.

Bik Minah masih tersandar di bawah pohon jambu itu. Ia rindu sekali dengan Dayang. Tak terasa, pipi Bik Minah basah karena tetes air matanya. Sudah lima puasa ia tak bersama Dayang. Telaga kenangannya menyeruak. Lima tahun sudah ia tak melihat lentik bulu mata anaknya. Tak menyisir rambutnya. Tak membelainya. Dulu ia sering merapi dan menguncit rambut Dayang di bawah pohon jambu itu. Kadang ia beri minyak kemiri biar berkilau. Dayang tak pernah protes dan selalu bahagia bila Bik Minah menyentuh rambutnya.

Di bawah pohon jambu itu pula, lima tahun lalu Dayang mengutarakan niatnya kepada Bik Minah. Ia ingin ke Jakarta. Mencari kerja. Setahun lepas SMK, Dayang tak ada kerja. Entah berapa lamaran sudah diserahkannya ke tempat usaha. Namun tak pernah ada panggilan. Sementara untuk berdagang baju ia tak punya modal. Ia ingin ke Jakarta mengadu nasib. Ingin membantu emak. Apalagi Yuk Yana, tetangga mereka menawarkan kepadanya untuk ikut ke sana.

Sebenarnya Dayang berat meninggalkan emak yang sudah tua. Tapi ia ingin beli itu dan beli ini. Tak mungkin selalu terus minta ke emak. Dimana emaknya dapat duit untuk selalu memenuhi permintaannya.

Bik Minah saat itu melarang. Melarang keras. Ia tak ingin anak perempuannya harus pergi jauh untuk mencari uang. Ia ingin Dayang di Bangka saja. Membantunya. Makan dengan apa adanya. Baju seadanya.

Sebenarnya Bik Minah ingin mengajak Dayang ngabik upah. Ngerumbut atau mutik sahang. Tapi ya hanya tapi. Sekarang harga sahang turun. Harga pupuk  melambung. Junjong lah payah dicari. Jadi sudah tak banyak orang yang bertanam sahang lagi.

Telaga kenangannya menyeruak. Dulu saat harga sahang tinggi, Bik Minah selalu ngambik upah. Di kebun Haji Sahrun di kampung Munggu. Luas sahang Haji Sahrun dua puluh ribu batang. Di kebun Haji Sahrun itu lah Bik Minah bertemu dengan Mang Hasan, ayahnya Dayang. Di sanalah cinta mereka bersemi, di bawah batang sahang. Di bawah sarang burung perebak. Kini, kebun Haji Sahrun sudah jadi belukar. Batang sahang lah mati. Hanya tinggal bedaru tua yang ia biarkan. Sementara Mang Hasan telah lama berpulang.

Akhirnya Bik Minah mengalah. Ia pasrah. Ia izinkan Dayang ke Jakarta. Air matanya tak tertahan saat Kapal Srikandi meninggalkan Pelabuhan Pangkalbalam. Dayang pun begitu. Sebenarnya ia tak sampai hati meninggalkan emak yang semakin tua. Tapi ia ingin mendapat kerja. Wajah mereka lembab kala itu.

***

Bik Minah masih tersandar di bawah pohon itu. Ia begitu rindu dengan Dayang. Begitu mengental kerinduan itu. Sesekali ia mengusap pipinya. Ia membayangkan sedang apa anaknya kini. Apakah anaknya sedang berpuasa atau sedang halangan. Apakah rambut anaknya masih dikuncit atau sudah dipotong pendek. Ia berharap setelah lima tahun Dayang tak berubah. Selalu menghatam Alquraan di saat puasa.

“Lebaran ini Emak harap kaubisa pulang Nak. Emak rindu denganmu. Emak ingin kaubisa membantu membuat rintak dan sempet. Kue kesukaanmu. ”

Bik Minah tersedu. Perasaannya jauh dan riuh akan anak gadisnya yang cantik itu. Begitu jauh. Membayangkan Dayang di Jakarta sana. Membayangkan siapa yang akan ngerok Dayang jika ia gelugut. Ia tahu anaknya memang tak begitu kuat bergeluat dengan cuaca yang kadang berubah. Saat kecil, Dayang sering batuk, panas, bahkan pernah sekali kejang.

Ia takut Dayang akan diterpa panas dan badannya menggigil. Ia tak akan bisa memeluk anaknya jika ia menginginkan kehangatan cinta. Hati Bik Minah mendesu akan rindu.

“Emak menangis?” kata si bungsu.

“Ya, emak rinduk ayukmu.”

“Mak tadi ada orang mengantarkan surat ini. Katanya, dari Yuk Dayang,” si bungsu menyerahkan surat itu ke Bik Minah.

Bik Minah menerima amplop itu. Dibukanya. Angin berhembus jauh. Ia dekatkan kertas putih bertuliskan itu ke matanya. Dibacanya. Daun jambu satu dua jatuh. Diderai angin lalu mencium tanah.

Menjumpai

Mak, dan Bujang (adikku sayang)

Assalamualaikum,

Dayang berharap keadaan Mak, dan Bujang di Bangka dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulilah, saat menulis surat ini keadaan Dayang pun masih tetap sehat. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada keluarga kita. Amin.

Apa kabar Mak. Mak sehatkan? Dayang harap Mak selalu sehat. Mak, Dayang rindu sekali dengan Mak. Sangat rindu. Saat menulis surat ini kerinduan itu semakin tak tertahan. Saat menulis surat ini Dayang meneteskan air mata, karena rasa rindu Dayang kepada Emak dan Bujang.

Mak, banyak sekali yang ingin Dayang ceritakan ke Emak. Oh ya, alhamdulliah sampai kini Dayang masih berpuasa dan masih melakukan tadarus. Dayang rindu sekali ingin berpuasa bersama Mak dan Bujang. Menikmati sahur dan taraweh dengan Emak. Rindu dengan lempah kuning Emak, rindu dengan tumis kangkung Emak, pokoknya rindu sekali semua yang ada di Bangka.

Mak, mohong maaf. Mungkin Lebaran ini Dayang tak bisa pulang. Tak bisa berlebaran bersama keluarga. Dayang tak bisa membantu  Emak membuat kue. Padahal Dayang ingin sekali bersujud di pangkuan Emak pada Lebaran ini. Dayang mohon maaf jika tak bisa melepaskan kerinduan Emak ke Dayang.

Sekali lagi mohon maaf Mak, karena ini yang kelimanya Dayang tak bisa pulang. Perusahaan tempat Dayang bekerja tak memberi cuti untuk Dayang. Padahal sudah jauh-jauh hari Dayang sudah mengajukannya, namun tak bisa juga. Begitu banyak alasan yang perusahaan sampaikan. Sebenarnya Dayang ingin marah, tapi Dayang tak sanggup. Dayang ingin berhenti saja dari pekerjaan ini dan pulang untuk berlebaran bersama Emak. Tapi Dayang sayang dengan pekerjaan Dayang. Kalau Dayang behenti, tentunya Dayang tak bisa lagi mengirimkan uang buat sekolah Bujang.

Oh ya Mak bagiamana keadaan Bangka sekarang. Semakin ramai ya Mak. Katanya di Bangka sekarang banyak banyak TI ya Mak. Katanya kulong-kulong kek sungai airnya sudah keruh ya Mak. Sayang ya Mak. Mungkin tak ada lagi ya Mak ikan seluang, tepuring, dan ikan tebelang.

Oh ya Mak sekarang di kampung musim ape. Jambu di belakang rumah, berbuah dak Mak. Mungkin sekarang musim durian ya Mak. Lah lama Dayang tak makan durian Mak. Di Jakarta harganya mahal. Mungkin Mang Supri sekarang tidur di Bukit Tenggiling ya Mak jaga durin. Salam ya Mak dengan Mang Supri, dari Dayang.

Oh ya Mak bagaimana dengan sekolah Bujang. Ranking berapa di sekolah. Kalau bisa jangan suruh Bujang main bedil Mak, bahaya.

Mak, Dayang rasa ceritanya cukup di sini dulu. Lain kali Mina sambung lagi. Dayang minta Mak selalu menjaga kesehatan dan jangan terlalu letih berkerja. Emak tak perlu sedih harus memikirkan Dayang. Anakmu akan selalu bisa menjaga diri. Mohon doanya ya Mak agar Dayang diberikan Allah kemudahan dan selalu ditunjukkan-Nya jalan yang lurus. Sekali lagi Dayang Mohon maaf jika tak bisa pulang pada Lebaran ini.  

Wassalam,

Sembah sujud anakmu,

Minah.

***

Daun-daun dua tiga jatuh, lalu mencium tanah. Angin semakin berhembus jauh. Membawa kerinduan seorang ibu kepada anaknya. Air mata Bik Minah semakin deras menetes, sederas kerinduannya kepada Dayang, anaknya.