Konflik Tak Kunjung Padam

Standar
Oleh : Coen Husain Pontoh
HABIS gelap terbitlah terang. Itulah suasana politik sesudah jatuhnya rezim Presiden Soekarno pada 1960-an. Orang menaruh harap agar zaman segera normal. Antre beras supaya berlalu, inflasi tinggi segera turun, dan kebebasan berpendapat tak lekang. Maka setelah krisis 1965-1966, aktivisme mulai reda dan orang mulai bekerja kembali.
Di antaranya ada sekelompok wartawan muda di Jakarta. Seorang di antaranya baru pulang dari studi lanjut di Brugges, Belgia, dan bergabung dengan Harian Kami. Namanya Goenawan Mohamad. Ia bukan saja wartawan tapi juga dikenal sebagai penyair. Ada juga Fikri Jufri, seorang mahasiswa yang bercita-cita jadi ekonom, tapi bekerja buat harian Pedoman.

Orang-orang muda tak bekerja dalam pengertian kerja yang mengasingkan. Kelompok ini, yang kebetulan adalah seniman dan mantan aktivis antirezim Soekarno, mencari sesuatu yang lebih substansial ketimbang sekadar kerja untuk mencederai kejenuhan.

“Di tahun 1969 beberapa kawan berangan-angan membuat sebuah majalah. Istri saya kemudian menulis di atas map sebuah nama, Perusahaan Awang-awang,” ujar Goenawan Mohamad. “Tapi kali ini,” kata Goenawan dalam majalah Tempo edisi khusus November 1986, “angan-angan itu kami rentang lebih jauh. Saya misalnya menyarankan, kalau mau bikin majalah, kenapa tak mencoba bentuk yang selama ini belum dicoba di Indonesia? Mengapa tidak mencoba mingguan berita model Time dan Newsweek di Amerika Serikat, yang dipakai l’Express di Prancis, Der Spiegel di Jerman Barat, atau Elsevier di Belanda?”

Gagasan yang bertengger di awang-awang itu akhirnya mendarat ke bumi. Pada 1969 Goenawan dan kawan-kawan menerbitkan majalah Ekspres yang dibiayai B.M. Diah, pemilik harian Merdeka yang pernah jadi duta besar Indonesia. Kawan-kawannya menunjuk Goenawan jadi pemimpin redaksi.

Ketika terbit, Taufiq Ismail, seorang penyair kondang, diajak Goenawan ke dapur majalah Ekspres. Ismail tampak antusias dan berkata, “Bung majalah ini mungkin berumur pendek, sebulan dua bulan. Tapi kalau nanti mati, sudahlah, sudah membuat sejarah.”

“Saya senang dengan kata-kata itu,” ujar Goenawan.

Dugaan Ismail ada benarnya. Belum genap setahun terjadilah pertikaian dalam tubuh Persatuan Wartawan Indonesia atau biasa disingkat PWI. Ekspres sebenarnya tak terlibat. Tapi B.M. Diah ditunjuk oleh Ali Moertopo, salah seorang asisten Jenderal Soeharto, untuk jadi ketua PWI. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk mengontrol wartawan. Padahal PWI baru menyelenggarakan kongres dan memilih Rosihan Anwar dari Pedoman sebagai ketuanya yang baru. Terjadilah dualisme kepemimpinan. “Waktu itu saya bikin pernyataan yang tidak mendukung keputusan Moertopo. Saya kemudian dipecat oleh B.M. Diah,” tutur Goenawan.

Kata-kata Taufiq Ismail kembali terngiang di telinga Goenawan. Tapi persoalannya bukan hanya membuat sejarah, tapi bagaimana membikin diri tak menganggur. “Apalagi ketika saya dipecat, teman-teman pada solider dengan turut hengkang dari Ekspres. Saya terharu dengan solidaritas itu,” kata Goenawan.

***

I. PENDIRIAN

MEREKA bertekad memiliki majalah sendiri. Ada tiga hal yang mendorongnya mendirikan majalah baru. Goenawan mengatakan, “Pertama, untuk menampung teman-teman yang sudah solider. Kedua ingin punya majalah dimana modal dari luar itu tidak mendikte. Saya sudah pengalaman dengan Ekspres. Ketiga, untuk mengembangkan kebebasan yang kami cita-citakan dan mengusahakan supaya sensor jangan terlalu ketat.”

Hengkang dari Ekspres tak berarti kematian. Dalam keadaan menganggur tradisi kumpul bareng kembali mereka lakoni. Tempatnya di Balai Budaya, gedung yang sering dijadikan tempat pameran lukisan, dekat sebuah gereja di daerah Menteng, Jakarta.

“Suatu hari Lukman Setiawan mengatakan bahwa ada orang kaya kepingin bertemu di lapangan golf Ancol,” kata Fikri Jufri.

Lukman Setiawan juga seorang wartawan muda. Ia bekerja buat harian Kompas sebagai wartawan olah raga. Namun beberapa saat sebelumnya Setiawan terpaksa angkat kaki dari Kompas karena perbedaan pendapat.

Orang kaya yang dimaksud Setiawan adalah Ciputra, pendiri Yayasan Jaya Raya dan juga direktur utama perusahaan properti PT Pembangunan Jaya yang sebagian sahamnya dimiliki pemerintah daerah Jakarta.

Di tempat lain, Harjoko Trisnadi dari majalah Djaya, juga didatangi Lukman Setiawan. “Katanya, saya diundang oleh Ciputra, untuk membicarakan soal majalah dengan Goenawan Mohamad dan kawan-kawan. Kata Lukman, kelompok Goenawan ingin melanjutkan menerbitkan majalah, setelah mereka pecah dengan Ekspres,” kata Trisnadi.

Harjoko Trisnadi pun mendatangi kantor Ciputra, yang berlokasi di Proyek Senen, Jakarta. “Setelah bercerita tentang rencana Goenawan, Ciputra menyarankan bagaimana kalau Djaja digabungkan saja dengan majalah yang sedang direncanakan.”

Majalah Djaja adalah majalah yang berafiliasi pada pemerintah daerah Jakarta, tempat sebagian besar alumni Star Weekly, termasuk Harjoko Trisnadi bergabung. Majalah Star Weekly pernah jadi yang terbesar di masa rezim Presiden Soekarno.

“Langsung, pada sehelai kertas, ketua Yayasan Jaya Raya itu menuliskan konsep susunan dewan pengawas, dewan direksi, dan dewan redaksi,” ujar Trisnadi. Tak lama berselang, Goenawan dan kawan-kawan datang.

“Pembicaraan dengan Goenawan dan kawan-kawan makan waktu lama, bahkan dilanjutkan dalam pertemuan malam hari,” lanjut Trisnadi.

Fikri Jufri mengatakan rapat cukup alot. “Saya keras, saya bicara panjang. Tapi, kata Ciputra, dia itu sudah sering negosiasi dengan Jepang dan tidak berpanjang-panjang.”

“Saudara-saudara ini siapa sih?” kata Jufri menirukan Ciputra.

Tapi usai negosiasi dengan Ciputra belum berarti urusan beres. Jalan masih panjang. Bur Rasuanto yang sebelumnya bekerja buat harian Indonesia Raya bercerita bahwa saat itu ada peraturan sebuah penerbitan harus punya surat izin terbit (SIT). “Padahal SIT ini hanya mungkin diperoleh jika ada rekomendasi dari PWI,” ujar Bur Rasuanto.

Padahal PWI saat itu dikuasai oleh kelompok B.M. Diah. PWI cabang Jakarta dipimpin oleh Marzuki Arifin, yang punya hubungan dekat dengan Diah, dan pernah terlibat sengketa dengan rombongan Goenawan Mohamad dalam majalah Ekspres. Rekomendasi dari PWI tak bakal diperoleh karena di mata Diah atau Marzuki, Goenawan dan kawan-kawan adalah musuh.

“Soal perizinan kemudian saya yang urus. Saya mendatangi Budiardjo, menteri penerangan saat itu, yang kebetulan saya kenal ketika dia menjadi duta besar di Phnom Penh. Saya to the point saja kepadanya.”

“Menurut Anda perlu tidak hadirnya media baru?”

“Oh perlu dan saya mendukung,” ujar Budiarjo.

“Kalau begitu bantu kami dong.”

“Ya saya bersedia memberikan izin asal persyaratannya dipenuhi dan salah satu persyaratan itu adalah rekomendasi dari PWI Pusat dan PWI Jaya.”

Maka berangkatlah Bur ke kantor PWI Jakarta Raya, atau biasa disingkat PWI Jaya, dan bertemu dengan Marzuki Arifin. Bur Rasuanto mengatakan keinginannya mendirikan majalah baru bersama kelompok Goenawan Mohamad.

“Mendengar nama Goenawan, Arifin langsung menolak,” kata Bur Rasuanto. Tetapi Bur tak kehilangan akal. Surat rekomendasi ternyata sah jika ditandatangani oleh salah satu jajaran ketua PWI. Kepada seorang temannya yang berasal dari Medan dan kebetulan menjadi salah satu wakil ketua PWI Jakarta, Bur dengan mudah memperoleh tanda tangan itu. Begitu tanda tangan diperoleh, urusan selanjutnya menjadi beres.

“Ketika pada Sabtu pagi saya datang ke Departemen Penerangan, dari jauh, Anwar Luthan, sekretaris jenderal Pers dan Grafika, sudah berteriak, ‘Nah ini dia sudah datang.’ Surat izinnya sudah siap, tinggal diambil,” kata Bur pada saya.

Modal sudah beres, perizinan sudah beres, akhirnya dicapai kesepakatan membentuk majalah baru yang diberi nama Tempo. Dengan demikian, Tempo merupakan gabungan dari orang-orang majalah Djaja dengan mantan personel Ekspres.

Majalah baru ini dimodali Yayasan Jaya Raya sebesar Rp 20 juta. Orang yayasan yang ditugaskan mengelola Tempo adalah Eric Samola, waktu itu pejabat bagian hubungan masyarakat PT Pembangunan Jaya.

Dari Jalan Senen Raya 85, pada 1971, terbitlah Tempo nomor perkenalan tanpa tanggal. Dalam masthead nampak nama Goenawan Mohamad sebagai ketua dewan redaksi, Bur Rasuanto sebagai wakil ketua dan Usamah sebagai redaktur pelaksana. Nama-nama seperti Christianto Wibisono, Fikri Djufri, Toeti Kakiailatu, Harjoko Trisnadi, Lukman Setiawan, Sju’bah Asa, Zen Umar Purba, Putu Wijaya, dan Isma Sawitri duduk sebagai anggota dewan redaksi.

Tapi mengapa Tempo?

Ada empat alasan dipilihnya nama Tempo. Pertama, singkat dan bersahaja, enak diucapkan oleh lidah Indonesia dari segala jurusan. Kedua, terdengar netral, tidak mengejutkan dan tidak merangsang. Ketiga, bukan simbol suatu golongan. Dan akhirnya, arti “tempo” sederhana saja: waktu -sebuah pengertian yang dengan segala variasinya lazim digunakan oleh banyak penerbitan di seluruh dunia.

Hal menarik dari nomor perkenalan ini adalah laporan utama mengenai kecelakaan yang menimpa Minarni, pemain badminton andalan Indonesia di arena Asian Games di Bangkok, Thailand. Laporan dan foto Lukman Setiawan yang berjudul “Bunyi ‘Kraak’ Dalam Tragedi Minarni” tak lazim pada saat itu. Judul itu dianggap segar dan renyah sehingga menimbulkan minat baca.

Hasilnya memuaskan. “Tidak untuk menyombongkan diri, tapi dari pilihan angle laporan utama Tempo nomor perkenalan itu ternyata tepat, dan tulisan itu dibicarakan di mana-mana di Jakarta,” kenang Lukman Setiawan.

***

SAAT awal mendirikan Tempo, Goenawan Mohamad dan kawan-kawan yakin majalah ini akan dibaca orang. Yang tak terlalu optimis justru bagian pemasaran. Goenawan ingat, bagaimana mata seorang petugas pemasaran senior memandang mereka dengan keraguan. “Tidak akan laku, tidak akan laku,” ujar Goenawan menirukan gumaman orang itu.

“Sudah saya acung-acungkan di jalanan, dibagikan dengan gratis, orang malah bersungut-sungut: majalah begituan aja dibagi; buat apa? Pokoknya makan hati,” ujar Zainal Abidin dari bagian sirkulasi Tempo.

Tapi Tempo diciptakan oleh tangan-tangan trampil, orang berjiwa seni yang merasa gembira dengan pekerjaannya. Perlahan mereka merebut hati pembaca. Edisi pertama laku 10 ribu eksemplar, edisi kedua terjual 15 ribu eksemplar.

Goenawan pun ingat pengalaman pahit Ekspres. Bukan mustahil sejarah penyingkiran bakal berulang. “Pemecatan itu menjadi bahan pelajaran kami: karyawan harus mempunyai cukup kekuasaan dalam perusahaan agar tak bisa diberhentikan begitu saja,” tutur Goenawan.

Tiga tahun kemudian, pada 1974 didirikan PT Grafiti Pers yang merupakan kolaborasi antara PT Pikatan dan Yayasan Jaya Raya. PT Pikatan sebenarnya hanya perusahaan kertas, artinya tak punya usaha apa-apa, yang dibentuk oleh 17 pendiri Tempo. Di antaranya, Syu’bah Asa, Salim Said, Bur Rasuanto, Yusril Djalinus, Harjoko Trisnadi, dan Harun Musawa. Ketujuhbelas orang ini kemudian mengangkat empat dari mereka jadi direksi PT Pikatan: Goenawan Mohamad, Lukman Setiawan, Fikri Jufri, dan Harjoko Trisnadi.

Jakarta Jakarta mengutip Eric Samola, direktur utama PT Grafiti Pers, mengatakan, “Begitu majalah Tempo berkembang mulai ada perbedaan pendapat. Maklum, mereka berkumpul dari banyak jurusan, ada yang dari majalah Djaja, Ekspres, dan lain-lain.” Setelah melalui rapat-rapat disepakati kalau karyawan boleh memiliki saham. Jadinya, Tempo dimiliki 20 persen oleh para karyawannya, 36,5 persen PT Pikatan, dan 43,5 persen Yayasan Jaya Raya.

Tapi kepemilikan saham individual dalam PT Pikatan tak dirasa adil. “Konflik-konflik pertama mulai muncul justru karena persoalan saham,” ujar Salim Said, salah satu wartawan awal Tempo, pada saya baru-baru ini.

Syu’bah Asa, juga salah satu pendiri Tempo, menyatakan para pemegang saham prioritas juga memegang semua jabatan kunci PT Grafiti Pers. “Jadi, walaupun pekerjaan direktur itu cemerlang atau bobrok, tidak akan diganti. Sampai mati tidak akan tergantikan,” kata Syu’bah Asa pada Jakarta Jakarta edisi 6 Agustus 1987.

Menurut Salim Said, konflik bermula dari keengganan para direksi Tempo untuk membagikan saham kepada teman-teman yang lain. Sikap mereka ditentang oleh mayoritas karyawan. Rapat-rapat pun digelar untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.

“Saya ingat, ketika tiba saat penyerahan saham, Saudara Goenawan memberikan pidato, yang salah satu kalimatnya saya ingat persis, ‘Selamat jadi kapitalis,'” ujar Salim.

“Saya mau jawab pidatonya waktu itu, bukankah kalian yang lebih kapitalis karena tidak mau memberikan kepada kami apa yang sebenarnya menjadi hak kami. Karena kita sama-sama mendirikan, lalu kenapa kalian mengangkat diri kalian menjadi pendiri lalu tidak mau kasih saham pada kita?” ujar Salim dengan nada kesal.

“Hanya saya ingat Goenawan pernah membujuk juru runding kami, Zen Umar Purba, karena ia ahli hukum, bahwa sebaiknya kami tidak usah memperoleh saham. Yang penting kalian mendapat keuntungan. Tapi bujukan ini kami tolak, karena ini bukan persoalan keuntungan tetapi, saham itu semacam rasa memiliki,” ujar Salim.

Penyataan Salim Said ini dibantah Goenawan. “Keterangan itu sungguh menggelikan,” katanya. “Justru sejak mula, cita-cita para pendiri Tempo adalah mempunyai saham (posisi politis) dalam pengambilan keputusan. Lalu kami mendesak pihak Yayasan Jaya Raya agar PT didirikan, dan karyawan dapat saham,” lanjut Goenawan.

Tapi Goenawan tak mengelak bahwa ada kekeliruan dalam kepemilikan saham itu. Kekeliruannya terletak pada kebijakan bahwa saham bisa dimiliki oleh individu. Model ini tak menguntungkan perusahaan. “Masalahnya, pertama, saham itu ternyata bisa dibawa keluar. Jadi kalau saya mati atau saya keluar dari Pikatan, saham itu bisa saya bawa atau saya jual. Menurut saya ini berbahaya. Kedua, model seperti ini saya anggap tidak adil karena yang bekerja kok nggak dapat-dapat. Tapi waktu kami mulai itu, kami nggak terpikir. Problemnya baru terasa kelak dalam pertumbuhan,” ujar Goenawan.

Bur Rasuanto membenarkan penyataan Goenawan. “Saat itu kami tidak menyadari hal itu. Kami tidak punya pikiran apa-apa, selain mencegah agar pemilik modal tidak intervensi,” ujar Bur.

***

KETIKA Tempo terbit edisi ketiga, Ientje Nurhaty, mahasiswa Universitas Padjajaran Bandung, menulis surat, “Tidak berlebihan kalau dikatakan Tempo dalam segalanya meniru Time.” Apa yang dikatakan Nurhaty tak mendapat tanggapan dari redaksi. Tapi dalam terbitan 26 Juni 1971, Tempo mengiklankan dirinya, “Tempo meniru Time? Benar Tempo meniru waktu, selalu tepat, selalu baru.”

Goenawan mengatakan ia memang tertarik dengan gaya penulisan majalah Time. “Dalam hati muncul pertanyaan, mengapa bahasa Indonesia tak menjadi seperti bahasa Inggris di majalah Time?”

Karena adanya kesamaan, tak aneh jika banyak tuduhan penjiplakan yang dialamatkan pada majalah ini. Dugaan itu jadi nyata ketika pada 1973, seorang pengacara dari kantor pengacara Widjojo alias Oei Tat Hway, yang mewakili Time, memasukkan berkas gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Dalam berkas gugatan itu disebutkan Tempo “… membuat dan memasarkan majalah dengan merek TEMPO dalam segi empat dengan pinggiran merah, yang pada penglihatan sepintas lalu pada pokoknya dan keseluruhannya sama dengan majalah TIME.”

Gugatan itu serius. Menurut Harjoko Trisnadi, mereka menunjuk pengacara Sudargo Gautama. Tapi perkara ini ternyata tak berlanjut. Pada pertengahan 1974, pihak penggugat mencabut berkas gugatannya. Ada apa? Rupanya ada miskoordinasi antara Time Inc. yang berkantor pusat di New York, Amerika Serikat, dengan kantor pengacara Widjojo. Time Inc. pada 15 Juni 1974 mengirim telegram ke kantor pengacara Widjojo, yang menyatakan gugatan terjadi karena “kesalahan” dan “tanpa instruksi dari Time Inc.”

“Waktu saya ke majalah Time, saya punya teman di majalah itu, ternyata ia kaget. ‘Kita nggak ngerti itu,’ katanya pada saya,” ujar Goenawan.

Lepas dari masalah Time, para awak Tempo kini dihadapkan pada persoalan internal yang baru. Kali ini mengenai hubungan dan kebijakan kerja antara pemimpin redaksi Goenawan Mohamad dengan wakil pemimpin redaksi Bur Rasuanto.

Menurut Bur Rasuanto, antara dirinya dengan Goenawan ada semacam pembagian kerja. Goenawan sebagai pemimpin redaksi berurusan dengan masalah eksternal. Sedangkan penanggung jawab sehari-hari adalah Bur Rasuanto. Pembagian kerja antara kedua orang ini dipandang tepat: Bur seorang yang sangat perfeksionis dan bekerja berdasarkan deadline, sedangkan Goenawan adalah pemikir dan konseptor yang sangat telaten.

“Suatu hari, Goenawan berkata pada saya bahwa ia sangat mengagumi Bur,” ujar Sori Siregar, mantan koresponden Tempo di Medan. Kekaguman Goenawan terutama pada kemampuan Bur dalam menguasai literatur. Sori Siregar tak habis mengerti mengapa kedua serangkai ini berpisah jalan?

Dalam kacamata Salim Said, salah satu pendiri Tempo yang sejak 1960-an kumpul-kumpul dengan Goenawan, pada dasarnya secara kimiawi antara Bur dan Goenawan memang berbeda. “Bur, sebagai orang Sumatra sangat temperamental, cepat marah. Sedangkan Goenawan orangnya mutungan. Anda bisa bayangkan, pada saat rapat tiba-tiba Goenawan mematikan lampu ruangan atau membanting pintu jika pendapatnya tidak didengar,” kata Salim Said.

Budiman S. Hartoyo, mantan wartawan Tempo asal Solo yang kini bekerja di majalah Gamma dan dikenal sebagai ketua Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi, mengatakan Bur dan Goenawan memiliki perbedaan konseptual mengenai isi majalah. “Goenawan ingin Tempo menjadi majalah berita Time, sedangkan Bur lebih condong ke news,” ujar Hartoyo, mengacu pada kegemaran Time yang sering menurunkan laporan yang tak newsy tapi lebih pada feature.

Lukman Setiawan, wartawan olah raga yang membantu menghubungkan Goenawan dan Ciputra dan menulis laporan soal Minarni, mengatakan konflik terjadi karena dalam satu kapal ada dua nakhoda. “Sangat sering bahwa apa yang diusulkan oleh Goenawan ditolak oleh Bur, demikian sebaliknya,” ujar Setiawan.

Budiman S. Hartoyo menambahkan, jika Goenawan keluar negeri, maka yang digunakan adalah konsepnya Bur. Sebaliknya, jika Bur yang pergi keluar maka konsep Goenawanlah yang dipakai.

Ketika saya konfirmasikan, Bur Rasuanto mengatakan suasana kantor saat itu sangat tak kondusif dengan kebutuhan kerja sebuah majalah yang harus setia pada deadline. “Ruangan kerja saat itu sangat sederhana, tak ada perbedaan antara redaksi dan wartawan. Semua duduk dalam satu ruangan, yang hanya memiliki satu mesin pendingin udara. Padahal semua orang merokok. Jadi betul-betul sumpek. Pada sisi yang lain, begitu sulit mengatur jadwal kerja yang ketat dan rapi, karena kebanyakan latar belakang wartawan Tempo adalah seniman. Jadi ego masing-masing tinggi. Kadang saya membutuhkan mereka, ternyata mereka tidak ada di tempat. Deadline sudah dekat, orangnya masih asyik ngobrol sambil tidur-tiduran. Anda bayangkan saja! Bagaimana kita tidak saling konflik? Tapi konfliknya adalah konflik profesional, bukan konflik pribadi,” ujar Bur.

“Tapi kami selalu berhasil memenuhi deadline. Dan bagi saya itu ajaib,” Bur melanjutkan.

Suatu hari ketegangan memuncak. Hari itu Bur kesal karena berita yang masuk tak sesuai dengan kebutuhan. Segelas kopi meluncur deras dari tangan Bur Rasuanto menuju Goenawan. Rupanya Bur bukan pelempar yang baik. Gelas berisi kopi itu tak tepat sasaran. Peristiwa lempar gelas itu, menurut Bur, adalah akumulasi dari kondisi kerja yang tak kondusif.

Tindakan Bur sulit diterima Goenawan. “Saya menganggap ini sebuah insubordinasi yang kelewatan. Maka saya minta Eric Samola untuk memutuskan, apakah saya yang keluar atau Bur yang keluar. Bur kemudian mengundurkan diri,” ujar Goenawan.

“Tetapi, apa persoalan yang sebenarnya?” tanya saya pada Goenawan.

“Ceritanya begini,” tutur Goenawan, “Kasusnya dimulai ketika Saudara Bur, yang mewakili saya sehari-hari, bersengketa dengan Saudara Syu’bah Asa dan Saudara Zen Umar Purba. Syu’bah adalah redaktur pelaksana yang mengelola rubrik hukum. Saudara Zen jadi penanggung jawab rubriknya. Pada suatu hari ada satu berita yang langsung diturunkan oleh Saudara Bur yang tak diketahui oleh kedua teman tadi-berita yang tidak disetujui oleh mereka. Ini memang tak sesuai dengan prosedur dan kurang baik buat semangat kolegial. Maka saya menegur Bur, dan Bur marah. Dia kemudian melempar saya dengan gelas berisi kopi.”

Akan tetapi, Bur mengatakan ia keluar bukan karena konflik pribadinya dengan Goenawan. Menurut Bur, ia memutuskan keluar karena tindakan para pemimpin Tempo yang dinilainya sewenang-wenang dan tak demokratis.

Kisahnya, pada sekitar 1978, Bur berniat membentuk majalah baru Obor. Majalah ini diharapkan bisa jadi bacaan alternatif selain Tempo. Ia percaya monopoli pemberitaan tak baik buat pembaca. Rencana ini gagal karena dilawan kawan-kawannya di Tempo. Caranya dengan menyebar isu bahwa Bur Rasuanto menampung orang-orang yang ekstrim, kiri maupun kanan.

“Mereka mendatangi kantor menteri penerangan untuk meminta agar saya tidak boleh diberikan SIT. Dengan perlakuan ini, saya akhirnya memutuskan keluar dari Tempo, sebab telah bergeser dari misinya yang semula: memperjuangkan kebebasan pers,” ujar Bur.

Sebab lain adalah kekhawatiran manajemen Tempo bahwa Bur bakal mengambil sumber daya manusia Tempo. “Mereka tahu sayalah yang paling mengerti soal-soal rekrutmen. Dan lucunya, wartawan yang saya rekrut untuk Obor seperti Max Wangkar, kemudian diangkat menjadi wartawan Tempo,” ujar Bur.

Sori Siregar memberikan penjelasan lain. Suatu hari Bur memasang iklan di satu koran nasional, yang isinya mencari reporter Obor tanpa lazimnya kartu tanda bebas komunis. “Dengan iklan itu dia secara terbuka menantang kekuasaan. Jadi, saya tidak yakin ada unsur kesengajaan dari pihak Tempo untuk mematikan gagasan Bur,” ujar Siregar.

***

SEMAKIN tinggi pohon semakin kencang angin berhembus. Nasib pahit dialami Tempo ketika menteri penerangan Ali Moertopo mengeluarkan keputusan pada 12 April 1982 yang isinya membekukan surat izin terbit Tempo karena melanggar kode etik pers bebas dan bertanggung jawab.

Banyak orang percaya alasan utamanya karena Tempo memberitakan kampanye partai Presiden Soeharto, Golongan Karya atau Golkar, di Lapangan Banteng, Jakarta, yang berakhir dengan kerusuhan. Pemerintah rupanya keberatan dengan pemberitaan itu, mengingat Golkar adalah mesin politiknya yang paling dibanggakan.

Goenawan Mohamad bercerita sebenarnya ada yang lucu di balik keputusan itu. Ide membredel Tempo tidak datang dari departemen penerangan, tapi justru dari kantor PWI yang kala itu dinakhodai Harmoko dari harian Pos Kota. Harmoko mendesak pemerintah menertibkan Tempo. Menteri penerangan Ali Moertopo sendiri sedang bepergian keluar negeri.

Tempo untuk sementara menghilang dari pasar. Tapi tidak berarti kesempatan terbit lagi sudah tertutup. Bunyi surat keputusan itu sendiri hanya membekukan. Maka dilakukanlah proses lobi untuk mencairkan izin tersebut. Ternyata, syaratnya sangat mudah, yakni sekadar menandatangani surat penyataan maaf atas segala kesalahan dan kesediaan untuk “dibina” oleh pemerintah.

Goenawan Mohamad sebagai pemimpin redaksi membubuhkan tanda tangan di sehelai kertas, dan pada 7 Juni 1982, izin terbit Tempo dicairkan kembali. “Waktu itu kami tidak punya pilihan lain,” kata Goenawan.

Lima tahun sesudahnya Tempo kembali diguncang prahara. Sabtu 13 Juli 1987, majalah berita terbesar di Asia Tenggara ini, dilanda ketegangan. Sekelompok orang berbondong-bondong muncul di lantai delapan gedung Tempo yang terletak di kawasan bisnis Kuningan, Jakarta. Mereka adalah karyawan Tempo yang dipimpin Saur Hutabarat, kepala biro Jakarta. Mereka bermaksud menghadap direksi dan diterima di ruang rapat direksi.

Direksi yang hadir adalah Eric Samola, Fikri Jufri, Harun Musawa, Yusril Djalinus, dan Lukman Setiawan. Goenawan tak nampak karena cuti tiga minggu di Amerika Serikat. Dalam pertemuan dadakan itu, Fikri Jufri melontarkan pertanyaan kepada Syu’bah Asa.

“Apa betul mau keluar?” tanya Jufri.

“Bagaimana kalau tidak?”

“Itu sebabnya mengapa saya tanya. Supaya ada ketegasan.”

“Kami semua akan datang untuk pamitan, besok. Segala utang kepada koperasi dan perusahaan, akan dilunaskan besok juga, jam satu,” ujar Edy Herwanto, penanggung jawab rubrik Ekonomi dan Bisnis, sambil sesekali membasahi bibir.

Rupanya perbedaan sudah sedemikian dalam. Hari itu juga Syu’bah Asa dan Edy Herwanto, atas nama 31 karyawan, termasuk 22 wartawan, menyatakan mundur dari Tempo. Mereka hendak mendirikan majalah baru dengan nama Editor.

Peristiwa eksodus ini jadi santapan hangat media ibukota. Tak ada yang membayangkan bahwa Tempo, yang selama ini dianggap majalah yang paling solid di semua lini, akhirnya terbelah juga.

“Setelah 16 tahun, mitos itu tiba-tiba runtuh, pekan lalu. Kekompakan dan kemandirian itu, ternyata telah menyimpan berbagai dendam dan luka, bahkan musuh dalam selimut. Maka, ketika bisul yang terasakan selama ini meledak, semua orang terkejut. Kita semua terkejut. Dan pers Indonesia umumnya terkejut,” demikian bunyi editorial Jakarta Jakarta.

Separah dan sebusuk itukah bisul yang diderita Tempo? Gerangan apa yang terjadi? Ketika saya mewancarai Marah Sakti Siregar, salah satu dari rombongan eksodus, dia mengatakan eksodus disebabkan oleh push factor (faktor pendorong) dan pull factor (faktor penarik).

Pendorong utama adalah kesejahteraan karyawan. “Dalam masalah kesejahteraan ini, Tempo kami nilai pelit. Akibatnya, kami merasa tidak nyaman bekerja di sana karena masa depan kesejahteraan masih tanda tanya,” tutur Achmad Luqman yang ikut mendirikan Editor.

Menurut Luqman, saat itu kinerja Tempo berada di puncaknya. Pada 1984, oplah Tempo mencapai angka 103.700 eksemplar. PT Grafiti Pers juga memiliki saham harian Jawa Pos, memiliki percetakan PT Temprint, majalah Medika, sebuah vila di Puncak, majalah Swa, majalah Matra, dan penerbit buku PT Pustaka Utama Grafiti.

“Jadi menurut kami, adalah wajar jika kesejahteraan karyawan ditingkatkan. Tapi, keuntungan itu hanya dinikmati oleh segelintir individu,” ujar Luqman.

“Kesimpulan kita waktu itu, sebenarnya kalau perusahaan mau baik, berikanlah kita kesejahteraan yang lebih dan tidak melakukan penghematan yang berlebihan. Jika ini dipenuhi, persoalannya bisa selesai. Untuk teman-teman di daerah misalnya, mengapa sudah tiga sampai empat tahun kerja tidak diangkat saja?” tutur Marah Sakti Siregar.

Rasa keadilan yang terusik ini, melahirkan kesimpulan bahwa sebagai manusia mereka tak dipandang sebagai aset perusahaan yang dihargai secara profesional. Mereka dianggap sebagai faktor produksi. “Kalau saya menanyakan oplah yang menurun, mereka tidak mau membicarakannya secara terbuka. Membenarkan tetapi tidak menyebut jumlah. Jadi, pada dasarnya, karyawan tidak boleh tahu kecuali yang dituntut untuk diketahui. Misalnya, gaji. Tak ada lagi open management di Tempo,” ujar Syu’bah Asa.

Pola manajemen yang mementingkan wibawa inilah yang dianggap sebagai sumbernya. Memang, ketika Tempo makin berkembang, muncul kebutuhan bahwa majalah ini harus ditangani lebih profesional. “Saya lalu mulai mempelajari industri pers. Saya bertanya ke sana kemari, kepada teman-teman, tentang dunia pers. Lalu saya membaca Time, Newsweek. Dan saya usulkan organisasi yang teratur. Kita bikin pola, bikin job description,” ujar Eric Samola dalam Tempo edisi khusus November 1986.

Pada dasarnya tak ada yang menolak usul Samola. Goenawan juga percaya Tempo tak boleh mengandalkan kemampuan orang per orang, tapi membangun sebuah tim kerja yang tangguh. Kebutuhan tim inilah yang menyebabkan tuntutan akan manajemen yang profesional tak mungkin ditunda.

Konsekuensi dari manajemen yang profesional, selain job description adalah munculnya hiearki. Seseorang memulai kariernya di Tempo sebagai reporter, lalu penanggung jawab rubrik, redaktur, redaktur pelaksana, dan seterusnya. Pola kerja ini sulit diadopsi awak Tempo yang umumnya sastrawan atau seniman.

Bagi para seniman yang penting hasilnya. Buat apa manajemen profesional tapi tulisan jelek? Perubahan manajemen ini mengganggu semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Perubahan yang mengganggu misalnya, ketika Tempo mulai berkantor di Kuningan. Tiap pukul enam sore, office boy membunyikan lonceng pertanda waktu pulang. “Anak-anak itu sampai bilang diancuk, ya udah kita tinggal aja,” kata Marah Sakti Siregar.

“Tempo sudah berubah dari organisasi yang berbentuk paguyuban jadi berbentuk patembayan. Jika di Senen kita masih paguyuban, di Kuningan kita menjadi patembayan,” ujar Siregar, mengacu pada lokasi kantor pertama dan kantor kedua majalah Tempo.

Perubahan watak organisasi itu dibenarkan oleh Salim Said. “Jika kita ingin ketemu Goenawan, harus menunggu waktu yang dijadwalkan oleh sekretaris. Padahal, kita cuma ingin ngomong beberapa patah kata. Kita ini sesama pendiri. Sebaliknya, bila dia mendatangi tempat kita kerja, walaupun kita sedang diburu deadline toh kita masih bisa meluangkan waktu.”

Saur Hutabarat tak tahan dengan perubahan ini. “Saya muak dengan manajemen Tempo,” ujarnya pada Jakarta Jakarta.

Orang yang disalahkan adalah Zulkifly Lubis, seorang mantan wartawan Sendi Yogyakarta yang bergabung dengan Tempo beberapa saat setelah berdiri. Lubis dalam manajemen baru dipercaya memimpin biro pengembangan manajemen. “Zul kan orangnya agak kaku, dia nggak sumeh kalau menghadapi orang. Padahal di mata mereka yang selevel dengannya, prestasinya biasa-biasa saja. Hanya karena dekat dengan petinggi-petinggi maka ia diberi kekuasaan,” ujar Marah Sakti Siregar.

“Zul kalau melakukan diagnosa semua dipukul rata sehingga heart to heart talking kurang. Kita kan bukan lagi bicara sama Goenawan dan Fikri, tapi kita bicara sama Zul,” ujar Siregar.

Menghadapi tuduhan kelompok eksodus ini, pihak manajemen Tempo mencoba menghadapinya dengan dingin. “Kami akui ada ketidakpuasan di perusahaan ini. Memang ada kanker kecil, yang sejak dini kami biarkan berkembang. Seharusnya kami periksakan sejak dulu. Sekarang sudah terlambat,” tutur Fikri Jufri.

“Seharusnya mereka bisa menggunakan Dewan Karyawan untuk menumpahkan unek-uneknya,” ujar Goenawan. “Di Tempo juga selalu diadakan rapat strenght, weakness, opportunity, and threat (SWOT), kemudian ada Dewan Karyawan. Soal tidak puas iya, tapi kan masih bisa dinegosiasikan,” jawab Goenawan.

Goenawan membantah tuduhan Tempo menelantarkan nasib karyawan, khususnya koresponden di daerah. “Mengenai koresponden daerah, saya kira kok itu tidak terlalu serius, sebab selalu diperbaiki,” katanya. Mereka juga mengatakan apa yang dikerjakan Zulkifly Lubis adalah keputusan manajemen.

Fikri Jufri menambahkan pada 1987 itu, karyawan memperoleh 18 bulan gaji setahun, ditambah bonus dan dividen. Pengobatan diganti seluruhnya.

Mahtoem Mastoem, mantan wakil direktur pemasaran Tempo yang berpisah jalan dengan rekan-rekannya saat Tempo dibredel pada 1994 dengan membentuk majalah Gatra, menjelaskan pada saya, bahwa persoalan utama di balik eksodus 1987 itu karena ada tawaran yang menggiurkan dari pihak luar.

“Saya coba mempelajari peristiwa itu kemudian saya tuangkan dalam paper. Kesimpulan saya, sebuah perusahaan ketika makin lama jenderalnya makin banyak, jika tidak diatur bisa-bisa menyebabkan non job general. Jenderal itu jadi nggak punya jabatan, fungsi, dan kerjaan yang baik lagi. Kariernya mentok dan hal ini tidak bisa lagi dikompensasi dengan uang. Dalam kondisi kayak gitu dan kebetulan dari luar ada unsur penariknya yang luar biasa, jadilah eksodus. Saya ingat betul, ketika mereka pindah ke Editor, itu ada uang transpor dan mendapat tawaran gaji empat kali lipat. Bahkan ada yang katanya terima uang Rp 50 juta. Bayangkan Rp 50 juta pada waktu itu. Terima mobil bahkan terima rumah. Apa itu tidak menggiurkan?” ujar Mahtoem.

“Tidak benar itu. Kami keluar murni karena persoalan manajemen,” Luqman membantah.

“Saya sedih dengan kejadian itu,” tutur Goenawan.

“Waktu itu kami semua memandang mereka sebagai musuh, pengkhianat,” ujar Mahtoem.

Sesal kemudian tak ada gunanya. Perbaikan segera dilakukan di sana-sini. Proses penjenjangan karyawan jadi transparan, kesejahteraan juga membaik. Beberapa koresponden daerah segera diangkat. Konflik dipandang sebagai momentum untuk membenahi kekurangan yang ada. Konflik dilihat sebagai kritik keras terhadap mekanisme dan fungsi organisasi yang terkadang birokratis.

“Yang bagus bukanlah organisasi yang sempurna, tapi organisasi yang selalu dengan teratur dan dengan tak terlalu sulit disempurnakan, diperbaiki,” ujar Goenawan.

“Saya melihat Tempo kemudian makin memperbaiki kinerjanya,” ujar Marah Sakti Siregar.

***

EKSODUS itu segera diikuti terbitnya Editor. Persaingan pun jadi hal yang niscaya yang ternyata menjurus pada hal-hal yang kurang patut. Wartawan Tempo yang bergabung dengan Editor menahan geram karena praktik persaingan ini.

Menurut Marah Sakti Siregar, persaingan itu terjadi dalam bentuk tekanan maupun bujukan pada agen suratkabar untuk menahan distribusi Editor. Padahal agen merupakan bagian paling vital dalam sebuah rantai distribusi.

Caranya macam-macam. Ada banyak cerita soal bagaimana Tempo menghambat distribusi Editor. Misalnya, Tempo sengaja mengajak anak-anak pengedar koran untuk piknik pada hari Editor terbit. Untuk wilayah distribusi Jawa Timur, menurut Achmad Luqman, ia pernah menyaksikan sendiri bagaimana majalahnya dikembalikan oleh agen dalam keadaan masih terikat rapi.

“Saya dulu tak percaya bahwa Tempo melakukan praktik-praktik bisnis yang nggak fair di pasar. Saya baru ngerti ketika diberitahu oleh Mahtoem Mastoem. Kalau mau tahu Anda musti ketemu Mahtoem,” ujar Siregar.

Ketika itu saya konfirmasikan pada Mahtoem Mastoem, orang yang dikenal bertangan dingin dalam pemasaran suratkabar, spontan ia membantah. “Saya tetap menjunjung etika itu sampai sekarang. Katakanlah ada suara bahwa Editor tidak dijual karena didudukin orang. Ada agen tidak boleh jualan Editor. Itu sama sekali tidak pernah ada,” ujarnya.

Tempo mengantisipasi munculnya Editor dengan melakukan pendekatan secara intensif pada agen. Bukan untuk menjegal peredaran Editor tapi diskusi untuk menumbuhkan saling pengertian yang erat antara Tempo dan agen. Promosi makin ditingkatkan dengan memasang iklan di mana-mana. Ketepatan waktu hadir ke tangan pembaca juga ditingkatkan. “Apa yang kami lakukan ini biasa dalam memenangkan persaingan di pasar,” tambah Mahtoem.

Persoalan yang mendera Tempo seakan tak kunjung padam. Seperti sebuah spiral, setelah melewati persoalan organisasi, putarannya kembali pada persoalan individu. Kali ini adalah Salim Said, seorang seniman dan juga pendiri Tempo.

Suatu ketika, Salim bertolak ke Amerika Serikat untuk studi doktoral. Setelah menempuh studi enam tahun di Universitas Ohio, Salim meraih gelar doktor dengan disertasi soal militer Indonesia. Salim pulang dengan tujuan kembali bekerja pada Tempo. “Saya begitu bersemangat pulang dari Amerika, sebab saya ingin menunjukkan ini doktor yang menjadi wartawan atau wartawan yang menjadi doktor,” ujar Salim pada saya.

Tapi Salim merasa dibohongi. Pasalnya, sewaktu Salim masih belajar di Ohio, Goenawan pernah menjanjikan jika sepulang dari studinya, Salim akan memimpin lembaga penelitian dan pengembangan Tempo. Kenyataan yang dihadapi sungguh berbeda. “Goenawan dengan gampangnya mengatakan jabatan itu tidak jadi diadakan,” kata Salim. Bahkan dalam satu rapat tahunan, Goenawan memutuskan membuat perubahan-perubahan yang makin menjengkelkan Salim, “Semua pekerjaan yang dipercayakan pada saya sejak pulang, misalnya mengelola kolom, semua dicabut sehingga saya nggak ada pekerjaan lagi.”

“Saya juga merasa aneh. Ketika Goenawan main tenis, semua karyawan ikut-ikutan main tenis. Saya melihat keadaan memang telah berubah.”

Salim melayangkan surat kepada Goenawan. “Saya katakan, tolong Anda beli saham saya,” kata Salim. Surat itu tidak pernah dijawab hingga terjadi eksodus besar-besaran ke Editor. Sialnya, Salim merasa dirinya dituduh dalang eksodus dan ia diteror lewat telepon dan surat kaleng. “Sampai sekarang saya nggak mengerti apa itu disengaja atau kamuflase,” ujarnya.

“Saya memutuskan keluar dari Tempo. Saya pamit baik-baik dan seluruh saham saya jual kepada Samola. Sedih meninggalkan Tempo. Dan sejak saat itu hubungan saya dengan Goenawan rusak. Dulu kami akrab, sangat akrab. Saya menganggap Goenawan adalah kakak saya. Sayang semua itu berubah,” tutur Salim.

Tapi penjelasan Salim ini dibantah beberapa orang Tempo. Menurut Lukman Setiawan, ketika Salim belajar di Amerika Serikat, posisinya sebagai redaktur luar negeri dan koresponden film diganti orang lain. “Sebab tidak mungkin membiarkan posisi itu lowong,” kata Setiawan. Sementara itu, di lingkungan internal Tempo mulai dirancang beberapa perubahan manajemen termasuk proses penjenjangan karier. Orang naik atau turun bukan berdasarkan kedekatan personal, tapi melalui seleksi yang ketat dan transparan.

“Di Tempo setiap promosi dipertimbangkan oleh setidaknya tiga orang, apalagi buat jabatan yang penting,” ujar Goenawan. Rezim meritokrasi mulai dibudayakan.

Nah, ketika kembali dari Amerika Serikat, Salim diminta mulai dari bawah lagi. “Sebab tidak mungkin mencopot redaktur yang ada, karena hal itu akan mengganggu proses serta mekanisme yang ada,” ujar Budiman S. Hartoyo, wartawan Tempo yang kini bekerja di Gamma.

Proses ini mungkin pahit karena di Indonesia belum banyak organisasi media yang memisahkan jenjang pangkat dan jabatan. Keduanya selalu dijalankan seiring. Makin senior seorang wartawan biasanya makin tinggi jabatannya. Padahal bisa saja makin senior seorang wartawan, jabatannya tetap reporter.

Goenawan sendiri berharap Salim memperoleh posisi yang baik di Tempo, misalnya jadi redaktur pelaksana. “Tapi sepulangnya dari Amerika Serikat, jabatan itu belum segera diberikan kepadanya. Saudara Salim seorang wartawan yang baik dan analisanya bagus, dan itu dasar ukuran di Tempo, bukan karena dia seorang Ph.D. Tapi siapa pun perlu waktu adaptasi, apalagi di masa lalu, Saudara Salim sering terlibat konflik yang besar dengan teman sekerja. Akan tetapi, nampaknya Saudara Salim tak sabar,” kata Goenawan.

***

PADA 1990 eksodus kembali terjadi. Tidak kurang dari 20 orang spontan keluar dari Tempo. Eksodus gelombang kedua ini terdiri atas dua kelompok. Kelompok pertama membentuk majalah Prospek yang dimodali oleh Sutrisno Bachir, pengusaha asal Pekalongan, Jawa Tengah. Kelompok kedua bergabung dengan harian Berita Buana.

Kali ini masalahnya bukan karena kesejahteraan kurang atau konflik antarpersonal. Menurut Agung Firmansyah, salah satu wartawan yang ikut keluar dan bergabung dengan Prospek, penyebab utama karena ada tawaran pendapatan yang lebih tinggi. “Waktu itu kami diiming-imingi gaji yang lebih besar. Kamu kalau pindah gajimu lebih besar, kesempatanmu lebih baik. Jadi redaktur, dapat mobil, dan sebagainya,” ujarnya.

Tawaran ini sangat menggiurkan bagi wartawan muda seperti Firmansyah. Ada semacam tantangan membuat majalah baru yang bisa jadi bacaan alternatif. Prospek didesain jadi majalah berita ekonomi. Dan membentuk majalah sendiri, maka ada kesempatan membangun dan berkreasi. Suatu hal yang tak mungkin dilakukan di Tempo yang sudah mapan.

Zaim Uchrowi, yang memilih Berita Buana, mengatakan hal yang sama. “Saya merasa bosan dan jenuh di Tempo. Saya ingin pengalaman dan tantangan baru,” katanya pada saya di kantor harian, Republika tempatnya kini bekerja.

“Di Tempo harus antre beberapa tahun untuk mendapatkan jatah. Tetapi jika kami ikut keluar, kami ditawari plafon Rp 20 juta per bulan. Untuk tahun 1990, jumlah itu sangat lumayan,” tutur Firmansyah.

Ada alasan lain yang bergerak liar di balik eksodus 1990 ini. Menurut Goenawan Mohamad, salah satu isu yang dilontarkan, di Tempo terjadi Kristenisasi. “Isu agama ini antara lain disampaikan oleh Agus Basri, karena saat itu Saudara Margana yang beragama Katolik diangkat sebagai koordinator liputan,” tutur Goenawan.

“Saya sampai bilang pada Kartono, kakak saya, bahwa saya nggak mau kompromi soal ini, hanya karena di situ ada Margana yang Katolik. Mereka itu selalu menyangka bahwa kalau ada persoalan itu nggak pernah dibicarakan bersama,” ujar Goenawan kesal.

Beredarnya isu dibenarkan Zaim Uchrowi. “Orangnya saya tahu, tapi nggak enak ngomongnya karena teman sendiri. Tapi setahu saya mereka itu tidak ikut keluar.”

Tapi seingat Budiman S. Hartoyo, salah satu orang yang ikut melontarkan isu agama itu adalah Zaim Uchrowi.

Mana yang benar?

Agus Basri sendiri, setelah saya cari di lingkungan Gatra maupun Gamma, di tempat teman-temannya berada, tak berhasil juga saya temui.

“Sejak digunakannya isu agama maka internal Tempo mulai tidak sehat,” kata Goenawan dengan wajah muram.

“Lalu apa sikap Anda melihat kenyataan itu?” tanya saya.

“Saya coba mengontrol itu. Tapi, saya kan mulai menarik diri pelan-pelan, saya nggak ingin campur tangan terlalu banyak. Nanti gimana?” Goenawan balik bertanya.

***

II. PEMBREDELAN

DALAM Tempo edisi khusus 1986, Syu’bah Asa menuliskan pengantar untuk kepergian rekan-rekannya yang menuju alam fana. “Ada kematian dengan cara biasa, ada kematian dengan cara tidak biasa. Keduanya sama harganya, meski daya kejutnya bisa berbeda.”

Pergolakan demi pergolakan yang terjadi di Tempo justru membuat majalah ini tumbuh kokoh. Karyawan datang dan pergi, dengan cara biasa maupun tidak biasa, tak juga membuat Tempo merana. Begitu pula kala sang penantang unjuk diri, mencoba merobek-robek pasar, Tempo tak bergeming. Ia terus tumbuh dan berlari, meninggalkan yang lain.

Pada saat bersamaan, kekuasaan rezim Orde Baru makin berkibar. Konsolidasi kekuasaan yang otoriter itu makin tak terlawankan. Yang mencoba bersikeras dilumpuhkan. Yang memujanya makin kuasa. Oportunisme dan avonturisme jadi nabi baru dalam meraih prestise. Kejujuran dekat-dekat dengan kebodohan dan kepintaran dekat-dekat dengan kelicikan. Dalam arena ini Tempo berkiprah menorehkan peran.

Gengsi Tempo ditentukan antara lain oleh kemandirian sikap dan pemihakannya pada si lemah kala berhadapan dengan kekuasaan. Pemihakan itu terkadang memang samar, terhalang oleh bahasanya yang santun, terkadang juga oleh kenaifan reporternya.

Menurut Janet Steele, profesor dari George Washington University, Washington D.C., yang kini sedang menulis buku sejarah Tempo, kemandirian itu membuat jengkel musuh-musuh Tempo dalam rezim Presiden Soeharto. Kejengkelan bahkan kemarahan itu wajar, karena orang mafhum bahwa negara ingin mengontrol dan mengarahkan seluruh aspek kehidupan rakyat demi suksesnya “pembangunan.” Dan pers adalah salah satu target agar mau membela kekuasaan. Siapa menolak bersiaplah untuk dibredel.

Keadaan ini disadari para pemimpin Tempo. Karena itu, dilakukanlah dua jurus berkelit untuk menghindari benturan dan tindakan langsung dari negara. Pertama, seluruh fakta dan informasi yang diperoleh Tempo dibungkus dengan kalimat yang indah, penuh kesantunan. “Di Tempo itu walau sering ada kutipan jenderal, tapi ada hidden message. Terkadang jenderal itu omong dengan jargon stabilitas nasional, ada tindakan tegas. Walaupun Tempo mengambil kutipan dari jenderal, tapi Tempo ingin pembaca jangan tertipu dengan ucapan jenderal itu,” ujar Steele.

Kedua, secara sengaja membangun lobi dengan pemimpin puncak republik. Keputusan untuk membentuk tim lobi ini tidak lain didasarkan pada peristiwa ketika Tempo dibredel pada 1982. “Setelah Tempo dibredel pertama kali, itu kami tahu bahwa kami kekurangan lobi di pemerintahan,” ujar Goenawan Mohamad.

Maka dibentuklah tim lobi tingkat tinggi. Goenawan jadi teman bermain tenis Moerdiono, menteri sekretaris kabinet dan orang dekat Soeharto. Fikri Jufri sebagai wakil pemimpin redaksi bergandeng mesra dengan Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang secara kelembagaan dekat dengan Jenderal Benny Moerdani, panglima militer yang disebut-sebut sebagai orang kedua terkuat di Indonesia setelah Soeharto. Eric Samola mendekat ke arah Sudharmono, juga orang kepercayaan Soeharto yang sempat jadi ketua Golkar dan wakil presiden. Kedekatan itu malah membuat Samola jadi bendahara Golkar.

Ketika Prabowo Subianto, putra ekonom Sumitro Djojohadikusumo yang lantas jadi menantu Soeharto, makin besar pengaruhnya di kalangan militer, Tempo tidak melepaskan peluang ini. Jadilah Amran Nasution sebagai orang Tempo untuk berdekatan dengan Prabowo. Ketika pendulum politik rezim Soeharto mulai bergerak ke arah Islam, Agus Basri masuk ke dalamnya.

Dua jurus berkelit ini terbukti tak sanggup menahan gempuran rezim Orde Baru. Pada Juni 1994, majalah berita paling bergengsi ini dibredel oleh pemerintahan Soeharto. Bersama Tempo, media yang turut dibredel adalah saudara tirinya Editor dan tabloid mingguan yang tengah menjulang Detik.

Pembredelan dilakukan setelah Tempo menurunkan laporan utama tentang pembelian kapal perang eks- Jerman Timur. Pembelian dilakukan oleh menteri riset dan teknologi B.J. Habibie, orang kepercayaan Soeharto yang juga memimpin Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, sebuah organisasi Islam yang sangat berpengaruh. Tapi pembelian ini tak menyenangkan para pejabat militer, terutama angkatan laut, karena merasa otoritasnya dilangkahi.

Menurut Janet Steele ada dua teori di balik pembredelan itu. Teori pertama mengatakan pembredelan itu dilakukan sebagai akumulasi ketidaksukaan Presiden Soeharto terhadap majalah Tempo. Laporan soal kapal hanya picu dari sekian banyak laporan yang membuat Soeharto dan kalangan dekatnya geram.

Teori kedua, lanjut Steele, pembredelan itu merupakan akibat dari konflik internal dalam rezim Soeharto. Majalah ini dibredel karena dianggap terlalu dekat dengan Jenderal Benny Moerdani, salah satu pendukung awal Soeharto namun pada 1994 sudah pensiun dari jabatannya sebagai panglima militer Indonesia. Moerdani tidak disenangi oleh kalangan politisi Islam karena orang Katolik yang dianggap bertanggung jawab terhadap pembunuhan banyak rakyat Indonesia, banyak di antaranya Muslim. Para pendukung awal Soeharto macam Moerdani ini berbenturan dengan pendukung Soeharto dari kalangan Islam, baik yang dekat dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia pimpinan menteri Habibie maupun lingkaran Prabowo Subianto, menantu Soeharto, yang juga membangun hubungan dengan kalangan politisi Islam.

Zaim Uchrowi, wartawan Tempo yang pindah ke Berita Buana pada 1990 dan kini direktur operasi harian Republika, berpendapat dalam satu periode, ada kesalahan yang dibuat Goenawan. Ia menyerahkan tanggung jawab redaksional sehari-hari kepada Fikri Jufri. Padahal, Fikri Jufri dikenal dekat dengan Jenderal Benny Moerdani. Pada saat bersamaan, dalam rangka mendapatkan kepercayaan dari Soeharto, kelompok Prabowo Subianto tengah menciptakan musuh bersama yang harus mereka hadapi. “Musuh bersama itu, tidak lain adalah kelompok Moerdani,” tutur Uchrowi.

Upaya lobi Tempo tampaknya jadi senjata makan tuan. Tidak lain karena majalah ini merupakan majalah terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dalam analisa politik yang konspiratif, hitungan-hitungan politiknya jadi sederhana. Artinya, siapa yang menguasai Tempo maka ia yang memenangkan pertarungan opini.

Itu sebabnya, Agus Basri pernah disuruh oleh menteri penerangan Harmoko, yang sebelumnya jadi ketua Persatuan Wartawan Indonesia, untuk mengadakan pemberontakan dari dalam. “Tapi Agus menolak anjuran Harmoko,” ujar Goenawan.

Demikianlah, ketika Tempo menurunkan laporan dengan kulit muka berjudul “Habibie dan Kapal itu” pada 11 Juni 1994, tak lebih sebulan kemudian, tepatnya 21 Juni 1994, Tempo dibredel.

Siapa yang berperan di balik keputusan itu? Banyak orang menyangka B.J. Habibie. Bambang Harymurti, wartawan Tempo sejak 1982 yang saat pembredelan memimpin biro Washington D.C., membenarkan bahwa Habibie yang merupakan anak emas Soeharto, marah besar dengan laporan utama itu. “Saya dengar, kepada salah satu koran Jepang, Habibie mengatakan bahwa dia tidak bisa tidur akibat pemberitaan Tempo,” ujar Harymurti.

“Dan saya juga akan membuat mereka tak bisa tidur,” kata Harymurti menirukan Habibie.

Tapi Harymurti tak yakin pembredelan itu disebabkan desakan Habibie. “Saya mengecek kepada Adnan Buyung Nasution, sebagai pengacara Habibie, soal desas-desus itu. Menurut Buyung, Habibie tidak pernah meminta Soeharto untuk membredel. Yang dilakukannya adalah mengajukan gugatan hukum kepada Tempo melalui pengadilan. Tapi sebelum gugatan itu dimasukkan, keputusan bredel terlanjur jatuh,” lanjut Harymurti.

Di sini Zaim Uchrowi berpendapat bahwa laporan utama itu merupakan entry point untuk mengontrol Tempo. Uchrowi berteori seandainya Tempo sehari-hari dipegang oleh Goenawan, bukannya Fikri Jufri, maka pembredelan itu tak akan terjadi. “Karena walaupun GM itu bisa jadi lebih keras, tapi ketika GM bikin tulisan, hanya dicap sebagai orang jengkel yang nggak ngapa-ngapain. GM itu dianggap tidak punya kepentingan. Fikri bisa jadi tidak punya interest. Tapi kalau Fikri nulis itu pasti kepentingan Benny. Karena itu institusi ini harus diselesaikan,” ujar Uchrowi.

Lima hari setelah Tempo dibredel, tepatnya 26 Juni 1994, beberapa anggota direksi Tempo -Mahtoem Mastoem, Eric Samola, dan Harjoko Trisnadi- diundang Hasyim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto, ke sebuah hotel bintang lima di Jakarta. Dalam pertemuan itu, seperti diceritakan Mahtoem, Djojohadikusumo menawarkan pada mereka apakah Tempo ingin terbit lagi. “Kita bilang, ya mau, mosok nggak mau terbit?” ujar Mahtoem.

Djojohadikusumo mengajukan beberapa syarat. Pertama, berita-beritanya harus diketahui oleh keluarga Soeharto, sebuah keluarga yang sangat berpengaruh karena keenam anak Soeharto sudah dewasa, punya bisnis di mana-mana, belum lagi menantu-menantu Soeharto, termasuk Prabowo Subianto, yang memegang peran penting di berbagai tempat. Kedua, pemimpin redaksi harus ditentukan oleh pihak mereka. Dan ketiga, mereka akan membeli saham Tempo.

Tawaran Djojohadikusumo itu dibawa pulang oleh Samola untuk dibicarakan dengan direksi yang lain. Mereka sepakat, mulai dari Samola hingga Goenawan Mohamad, untuk menolak tawaran Hasyim Djojohadikusumo. Mereka rela bila Tempo tak pernah terbit kembali. Ini persoalan integritas diri.

“Ada kematian dengan cara biasa, ada kematian dengan cara tidak biasa. Keduanya sama harganya, meski daya kejutnya bisa berbeda,” tulis Syu’bah Asa.

***

SOEHARTO ternyata salah hitung. Semula jenderal tua ini berharap dengan memberangus tiga mingguan maka segala kegiatan yang merongrong kewibawaan kekuasaannya akan melemah. Kenyataannya perlawanan rakyat bukannya mengkerut. Justru tindakan bredel itu ibarat menyiram bensin pada api yang tengah menyala pada gerakan prodemokrasi.

Di lain pihak, gelombang pasang demokratisasi tengah melanda dunia. Keruntuhan rezim Stalinis di Uni Sovyet dan negara-negara satelitnya di Eropa Timur, dinilai sebagai kemenangan demokrasi terhadap otoritarianisme dan totalitarianisme.

Protes terhadap pembredelan Tempo, Detik, dan Editor muncul di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Padang, Semarang, Salatiga, Makassar, dan sebagainya. Ledakan dukungan terhadap tiga media itu dari rakyat jelata, mahasiswa, buruh, intelektual dan kalangan profesional yang selama berbilang tahun menikmati kue pertumbuhan ekonomi. Para awak Tempo pun tak menduga bahwa dukungan sedemikian besar, hal mana memaksa mereka turun ke jalan, berbaris menantang terik matahari dan ancaman kekerasan dari aparat keamanan yang berdiri congkak dengan pentungan dikepal.

Protes dan demonstrasi meletus di berbagai tempat termasuk yang berdarah pada 27 Juni 1994 di Jakarta ketika sekitar 300 demonstran berkumpul di seberang gedung Departemen Penerangan. Mereka bersiap-siap melakukan orasi ketika tentara tanpa seragam, hanya memakai kaos hitam, menyerang secara membuta. Saya mendengar banyak cerita tentang kejadian itu dari Dita Indah Sari, seorang aktivis buruh yang berafiliasi dengan Partai Rakyat Demokratik. Dita ada di sana saat demonstrasi berlangsung. Dita dan kawan-kawannya terjebak dalam kepungan polisi dan tentara yang membentuk formasi huruf U ketika menyerang. Pelukis terkenal Semsar Siahaan mengalami patah tulang kaki akibat besutan pentung tentara. Ratusan lainnya menderita luka memar dan beberapa bagian badan biru lebam.

Solidaritas tanpa pamrih itu mengharukan awak Tempo. Goenawan Mohamad memaknai dukungan itu dengan berikrar, “Saya berutang budi pada mereka. Saya harus membayarnya dengan meninggalkan kemungkinan untuk punya jabatan itu di majalah yang akan datang.”

Sejak peristiwa itu, para awak Tempo menemukan kesadaran baru bahwa kebebasan pers tak bisa digantungkan pada elit penguasa yang otoriter. Politik lobi tingkat tinggi yang diperankan pada masa lalu, gagal meredam angkara penguasa. Kebebasan hanya akan terwujud dalam sistem pemerintahan yang demokratis yang memungkinkan perbedaan pendapat dihargai dan kontrol terhadap kekuasaan dihormati. Tapi karena pemerintahannya otoriter, langkah pertama yang mesti dilakukan adalah merebut kebebasan yang ditelikung penguasa. “Kami sendiri semakin sadar: ada sesuatu yang lebih berharga ketimbang nafkah dan kepuasan profesional-yakni kemerdekaan dan harga diri,” demikian tulis editorial edisi perdana Tempo pasca bredel 6-12 Oktober 1998.

Pembredelan ketiga mingguan itu juga mendorong ratusan wartawan muda mendeklarasikan berdirinya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang menolak tunduk pada Persatuan Wartawan Indonesia yang hidup di bawah ketiak penguasa. Para aktivis AJI segera menuai badai. Mereka yang masih bekerja di industri pers yang selamat dari pembredelan dipaksa mundur atau dipecat. Penguasa berharap, jika peluang kerja dimatikan, maka perlawanan menyurut. Lagi-lagi, penguasa menampakkan kebodohannya. Perlawanan bukannya menyurut, malah semakin keras dan kreatif. Tak lama berselang, wartawan-wartawan mbalelo itu menerbitkan majalah yang menyajikan berita-berita independen mengenai segala rupa wajah kekuasaan. Suara Independen bergerak di bawah tanah.

Suara Independen berhasil merebut hati pembaca muda yang tengah gandrung akan kebebasan. Walaupun dicetak sekitar 10 ribu, majalah ini diam-diam jadi rujukan banyak kalangan dan kemudian disebarkan dalam bentuk fotokopi. Juga membuat media lain jadi lebih berani melawan sensor.

Saya punya pengalaman pribadi dengan majalah ini. Saya pernah menjual 10 eksemplar Suara Indenpenden di acara ulang tahun Subadio Sastrosatomo, tokoh senior dari Partai Sosialis Indonesia, dengan harga Rp 10 ribu. Suara Independen laku keras. Karena takut akan pengaruhnya yang kian meluas, tangan-tangan kotor penguasa kembali memberangus majalah ini dan memenjarakan tiga orang pengelolanya. Ketika dipenjara di Surabaya, saya diberitahu Dita Indah Sari bahwa Ahmad Taufik itu adalah mantan wartawan Tempo biro Bandung. Taufik waktu itu dipenjara tiga tahun karena dalam kapasitasnya sebagai ketua presidium Aliansi Jurnalis Independen, ia yang bertanggung jawab atas penerbitan Suara Independen.

Tempo pun punya cara tersendiri untuk dihidangkan pada pembaca. Pada 1996 Tempo meluncurkan sebuah majalah berita internet pertama di Indonesia, Tempo Interaktif beralamat . Karena beredar di dunia maya, majalah ini lolos dari jangkauan kekuasaan Departemen Penerangan. Ia seperti hantu yang menakutkan tapi tak bisa diapa-apakan.

Lagi-lagi, kenangan saya melayang ke penjara Kalisosok, Surabaya. Saat setiap jam besuk, Senin dan Kamis, saya selalu menanti kiriman Suara Independen dan Tempo Interaktif.

Tak semua awak Tempo sanggup bertahan dalam medan perjuangan yang berat itu. Dengan beragam alasan, sebagian besar wartawan Tempo justru memilih membentuk majalah baru dan melakukan kompromi. “Saya bukan orang idealis seperti Goenawan. Saya pragmatis saja. Saat itu banyak karyawan yang tak tahan hidup tanpa penghasilan,” ujar Lukman Setiawan.

“Bagi saya, untuk memperjuangkan kebebasan pers hanya mungkin jika kita memiliki industri pers. Tanpa itu, perjuangan kita tak banyak maknanya,” imbuh Mahtoem Mastoem.

Setiawan, Mahtoem, Harjoko Trisnadi, dan Herry Komar, beserta beberapa redaktur macam Amran Nasution dan Agus Basri mendirikan majalah Gatra yang dicukongi oleh Bob Hasan, seorang pengusaha besar dan salah seorang kepercayan Soeharto.

***

PERJUANGAN meruntuhkan kediktatoran Soeharto memang tak berlangsung mulus. Namun perjuangan itu ibarat bunga yang merambati tembok-tembok kekuasaan. Suatu saat tembok itu pasti hancur.

Menjelang pemilihan umum 1997, rezim Soeharto menganggap Megawati Soekarnoputri, putri sulung almarhum Presiden Soekarno dan pemimpin oposisi dari Partai Demokrasi Indonesia, sebagai gangguan utama. Kebiasaan lama pun dipakai. Soeharto menyingkirkan Megawati dari kursi nomor satu Partai Demokrasi Indonesia. Ini jadi momentum penting apalagi setelah Soeharto minta tentara, polisi, dan preman mengambil alih Partai Demokrasi Indonesia.

Sesaat setelah penyerbuan itu, kerusuhan meledak di Jakarta. Masyarakat ibukota disuguhi pemandangan langit yang menghitam. Di beberapa tempat, mobil-mobil digulingkan lalu dibakar, gedung-gedung hangus dilalap si jago merah. Peristiwa itu dikenal dengan Peristiwa 27 Juli 1996.

Pemerintah Orde Baru mencari kambing hitam atas perbuatannya yang nista. Propaganda hitam pun ditebar ke seluruh penjuru angin, bahwa kerusuhan itu disebabkan perilaku “setan gundul” atau “organisasi tanpa bentuk” atau Partai Rakyat Demokratik tempat saya ada di dalamnya.

Para wartawan muda dari Aliansi Jurnalis Independen, di dalamnya termasuk awak Tempo yang tersisa, dengan gigih merekam gerakan rakyat yang kian bergelombang menentang kekuasaan Soeharto. Pukulan terakhir terhadap rezim yang tua ini datang dalam bentuk krisis moneter pada Juli 1997. Kejatuhan nilai tukar rupiah terhadap dolar ini memicu krisis ekonomi yang parah. Kisah sukses pertumbuhan ekonomi ternyata rapuh, keropos, tak tahan uji.

Perpaduan antara gerakan rakyat yang kian membesar dengan krisis ekonomi yang parah, akhirnya mengantar kekuasaan Soeharto ke liang lahat. Pada 21 Mei 1998, rakyat Indonesia menyaksikan seorang tua dengan wajah letih membacakan pidato pengunduran dirinya. Sungguh akhir yang tragis.

Jatuhnya Soeharto, meluapkan kegembiraan di mana-mana. Dari layar televisi yang terpampang di sudut kamar tahanan saya di Surabaya, saya menyaksikan bagaimana para mahasiswa yang menduduki gedung parlemen melakukan sujud syukur kepada Tuhan. Perjuangan penuh darah dan merenggut nyawa akhirnya menuai sukses. Radio-radio swasta Surabaya, tak henti-hentinya menyiarkan kabar kegembiaraan itu, di sela komentar-komentar bernada bahagia. Ada sejumput harapan yang kian mengental, semoga zaman kegelapan tak lagi datang menerpa.

***

KEBEBASAN, ya kata yang begitu mahal harganya pada masa Soeharto, kini telah menjadi nyata. Partai-partai bermunculan dalam bilangan ratusan, media tumbuh bak cendawan di musim hujan. Tak terkecuali Tempo. Wakil Presiden B.J. Habibie, yang otomatis menggantikan Soeharto sebagai presiden, membuka keran demokrasi dan mengizinkan penerbitan kembali Tempo.

Tawaran itu tak serta merta diterima awak Tempo. Beberapa minggu sesudah jatuhnya Soeharto, sekitar 40 orang berkumpul di Teater Utan Kayu, Jakarta, membicarakan kemungkinan Tempo terbit kembali. Dalam pertemuan itu, yang dipimpin Putu Setia dan Yusril Djalinus, dua wartawan senior Tempo, diputuskan menerbitkan kembali majalah Tempo. Memang tidak semua setuju dengan ide itu. Ada yang tak setuju mengingat PT Grafiti Pers, penerbit majalah Tempo, sejak 1996 sudah menerbitkan majalah D&R. Mingguan itu digarap oleh gabungan awak Tempo lama dan wartawan muda yang direkrut khusus untuk D&R.

Hambatan lain adalah banyak kader Tempo yang sudah mencar ke mana-mana. Ada yang bekerja di majalah Gatra, majalah Forum maupun tabloid Kontan. Di tempat yang baru mereka menduduki posisi-posisi strategis. “Kami memang meminta bantuan mereka, misalnya kepada teman-teman di Kontan untuk membantu rubrik ekonomi,” kata Toriq Hadad, redaktur eksekutif Tempo. Seruan untuk pulang tak banyak gayung bersambut walau redaktur-redaktur senior Tempo, mulai dari Goenawan Mohamad hingga Bambang Harymurti setuju bergabung lagi dengan Tempo.

Karena layar sudah dipancangkan maka pantang surut langkah. Setelah dirasa cukup, di bawah bendera PT Arsa Raya Perdana, diadakan jumpa pers pada Minggu, 4 Oktober 1998. Dalam pertemuan yang mendapat perhatian luas wartawan dalam dan luar negeri itu, Goenawan Mohamad mengatakan bahwa yang hendak dikembangkan Tempo adalah jurnalisme bermutu yang dilandasi semangat tak ingin memonopoli kebenaran.

“Kami sadar, kebenaran itu juga ada di tempat-tempat lain yang mungkin tidak kami sukai. Lebih dari itu, prinsip jurnalisme itu kan tidak untuk menemukan kebenaran, tapi mengetuk-ngetuk pintu bagi munculnya kebenaran. Untuk itu kemandirian dalam kerja jurnalistik sangat penting,” ujar Goenawan.

Fikri Jufri selaku pemimpin umum Tempo pascabredel -menggantikan posisi Eric Samola yang sakit-sakitan- mengatakan bahwa investasi awal penerbitan ini sebesar Rp 5 miliar sampai Rp 6 miliar. Jufri mengatakan sebagian besar awak majalah ini adalah mereka yang menolak bergabung ke Gatra. Dalam nomor perkenalan itu, nama Goenawan Mohamad muncul sebagai pemimpin redaksi, Bambang Harymurti wakil pemimpin redaksi dan Zulkifly Lubis didapuk sebagai pemimpin perusahaan, menggantikan Harjoko Trisnadi dalam Tempo versi prabredel. Edisi perdana direncanakan beredar pada Selasa, 6 Oktober 1998.

***

TEMPO bertekad merebut hati pembacanya yang selama empat tahun berlabuh ke majalah lain. Promosi besar dianggarkan. Sejumlah pembaruan dilakukan. Penampilan nomor contoh memang berbeda dibandingkan Tempo lama. Garis merah di sekeliling halaman depan-yang jadi ciri khas majalah Time dan ditiru Tempo -kini tidak ada lagi. Yang benar-benar baru adalah rubrik Opini yang mirip dengan rubrik editorial majalah The Economist terbitan London. Bambang Harymurti mengatakan rubrik Opini memang mencangkok rubrik Leader dalam The Economist.

“Dulu kita mengambil jarak, menjadi observer. Sedangkan sekarang terlihat lebih partisan, ada bau politik di sana dan berani mengeluarkan opini,” ujar Marah Sakti Siregar, yang keluar dari Tempo untuk mendirikan Editor pada 1987.

Dalam Tempo lama pembelaan terhadap si tertindas, tersamar dalam permainan kata-kata. Harymurti mengatakan pembaca sekarang diajarkan untuk berani berpendapat, berani berbeda asalkan argumentatif. Tempo memperkaya argumentasi itu dengan model pemberitaan yang analitis dan laporan yang investigatif.

“Tujuan akhirnya, agar pembaca bisa menilai mana yang benar dan mana yang tidak,” tandas Harymurti. Perubahan ini menunjukkan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan sekarang yang serba terbuka. Di era keterbukaan ini, yang lebih dibutuhkan adalah keberanian dan ketegasan dalam mengemukakan pendapat. Bersikap samar atau sok bijaksana bisa dituduh oportunis.

“Opini adalah rubrik yang paling saya sukai,” ujar Nirwan Dewanto, redaktur jurnal kebudayaan Kalam.

Dalam hal akurasi, Tempo baru masih sering kedodoran. Misalnya, salah nama Hasyim Muzadi menjadi Wachid Hasyim. Dua tokoh yang berbeda. Kesalahan fatal ini dikutip mentah-mentah harian Jawa Pos Surabaya. Suratkabar itu diduduki warga Nahdlatul Ulama, dan tidak terbit sehari, gara-gara kemarahan warga yang antara lain disebabkan tuduhan yang keliru terhadap Hasyim Muzadi, ketua Nahdlatul Ulama. Ini hanya satu dari puluhan, bila tidak ratusan, ketakakuratan Tempo.

“Tapi akurasi yang lemah juga disebabkan oleh petingginya. Kalau Goenawan mau kerja, dia sangat telaten dan tekun. Sementara Bambang memang pintar dan cerdas, cuman tidak intens, tidak tekun karena semua mau dikerjain. Dan itulah yang menyebabkan error,” kata Marah Sakti Siregar.

Zed Abidien, koordinator Tempo News Room di Surabaya, mengatakan penyebab ketakakuratan itu karena ada perubahan sistem penilaian koresponden. “Dulu sebelum Tempo dibredel,” menurut Abidien, “sistem penilaian laporan koresponden di antaranya segi akurasi, deskripsi, jumlah sumber, deadline, sangat ketat. Penilaian dilakukan kepala biro. Masalahnya, saat ini selain biro Jakarta, tidak ada lagi biro daerah. Hal ini ditambah dengan redaktur harian yang tidak selektif. Sebagai koordinator TNR, saya belum mendengar ada redaktur yang mengkritisi berita koresponden. Paling-paling kalau dianggap tak menarik ya tidak dimuat.”

Jika benar kritik yang disampaikan Abidien, maka salah satu solusinya adalah menghidupkan kembali keberadaan biro-biro daerah?

Tetapi Bambang Harymurti menyatakan keberadaan biro-biro itu saat ini tidak lagi relevan karena pesatnya perkembangan tekonologi komunikasi. “Lebih baik uang untuk menyewa gedung, peralatan tetek-bengek dan sejumlah pegawai, kami pergunakan untuk membeli peralatan yang canggih dan meningkatkan gaji mereka,” ujar Harymurti.

Pendapat yang berbeda datang dari Toriq Hadad. Menurutnya, biro daerah di masa depan tetap dipikirkan. Masalahnya, bicara biro adalah bicara kemampuan dana. “Nah modal itu yang masih seret. Jadi, untuk saat ini kami belum memikirkan kemungkinan mendirikan biro daerah,” ujar Hadad sambil tersenyum.

***

MEMBUKA lembar demi lembar Tempo, akan terasa nuansa perbedaannya dengan Tempo lama. Jahitan kata yang membuai, yang terus-menerus menggerus nurani pembaca, mulai pudar. “Kekuatan majalah ini tidak lagi bertumpu pada kata-kata, tetapi lebih menonjolkan fakta sehingga unsur ceritanya lemah. Tempo lebih terasa sebagai majalah berita,” ujar Nirwan Dewanto dari jurnal kebudayaan Kalam.

“Yang dulu, Tempo itu bukan hanya memperbaiki bahasa jurnalistik kita, juga memberi semacam hiburan,” tulis Umar Kayam dari Universitas Gadjah Mada.

Menurut Nirwan Dewanto, kesalahan yang sering terjadi adalah kesalahan gramatikal. “Misalnya, tapi ini tak persis sama, ‘Negara-negara Arab yang berjanji membantu Palestina ternyata hanya di bibir saja.'”

“Salahnya di mana?” tanya saya.

“Ya negara Arab di bibir. Yang di bibir kan janjinya, bukan negara Arab-nya,” ujar Nirwan sambil tergelak.

Hal lain yang juga nampak dari Tempo adalah dominasi jargon. Nirwan Dewanto merujuk rubrik seni sebagai rubrik yang nuansa jargonnya sangat kental. Terutama sekali penggunaan analisis filsafat dalam kritik seni. Jargon-jargon ini muncul karena dua hal. Pertama, para penulis kritik seni itu adalah mereka yang banyak membaca khazanah filsafat dan kemudian mengoperasikan konsep-konsep itu dalam kritik seni. Sehingga mengira proses berkesenian itu bisa dipahami hanya dari sudut logika kering yang mutlak. Padahal, masalah seni bukan hanya soal kekayaan teoritik tetapi juga soal rasa, soal kepekaan. Kedua, proses berkesenian itu adalah juga pergulatan, sementara para penulis kritik seni itu hanya menghafal segumpal teori lantas menerapkannya dalam peristiwa kesenian yang ada.

“Di sinilah pentingnya fungsi editorial untuk mencairkan tulisan itu atau bahkan menolaknya. Tetapi fungsi itu tidak saya lihat. Saya kira redakturnya selain agak malas berkomunikasi dengan penulis juga agak malas mengedit,” tutur Nirwan Dewanto.

“Saya menduga bahwa persepsi kualitas (perceived quality) Tempo baru ini tak setinggi dan tak semengkilap Tempo lama,” ujar Yuswohady dari Mark Plus & Co.

Ikhwal menurunnya kualitas Tempo juga disayangkan Erik Prasetya, dosen fotografi Institut Kesenian Jakarta. Prasetya menilai kualitas foto Tempo menurun mutunya dibandingkan Tempo lama. Para fotografer Tempo hanya mencari gampangnya saja, yang penting gambarnya jadi. Tak ada usaha lebih keras untuk menghasilkan foto yang lebih berkualitas.

“Pada dirinya sendiri, foto itu harus berbicara,” ujar Prasetya. Contohnya, dari seluruh foto yang dipajang pada Tempo edisi 2-8 Juli 2001, yang gemilang hanya foto perancang busana Harry Dharsono, dalam rubrik Pokok dan Tokoh. “Dengan menyimak foto Dharsono itu, kita jadi mengerti siapa dia. Bandingkan dengan foto Titiek Puspa, Yasmin Muntaz, dan Kris Dayanti, yang sama sekali tidak menyatakan sesuatu. Kecuali sehelai gambar,” katanya.

“Secara keseluruhan, saya memberi nilai C terhadap kualitas foto Tempo. Bahkan ada foto yang umurnya sudah tahunan masih direpro. Standar foto layak pakai maksimal waktu pemotretannya dua bulan,” tambah Prasetya.

Dari mana sumber penurunan kualitas itu? Menurut pengamatan Yuswohady dari Mark Plus & Co, penyebabnya ada dua. Pertama, faktor sumber daya manusia yang rendah. Pembredelan mengakibatkan banyak wartawan Tempo pindah kerja ke tempat lain. Mereka yang masuk, masih baru, atau kalau lama, jenjangnya dinaikkan untuk mengisi posisi redaktur. Kedua, karena kultur dan spirit Tempo lama beda dengan majalah Tempo baru.

Menurut Zaim Uchrowi dari Republika, pangkalnya adalah masa 1980-an saat proses rekrutmen Tempo mulai bergeser. Pada awal 1970-an wartawan Tempo adalah orang dengan kemampuan menulis yang hebat. Siapa yang meragukan keindahan kata Putu Wijaya, Goenawan Mohamad, Bur Rasuanto, Syu’bah Asa, atau Sanento Juliman? Menjelang 1980-an, persyaratan kemampuan menulis tak lagi dinomorsatukan selain juga adanya pergeseran motivasi antara para wartawan awal dengan mereka yang melamar belakangan.

“Wartawan Tempo generasi pertama, betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan dunia jurnalistik. Generasi tahun 1980-an lebih masuk Tempo sebagai sarana mencapai jenjang karier di dunia pers. Dengan Tempo yang telah jadi industri, jadi wartawan juga jaminan untuk penghidupan yang layak. Ini tak bisa disalahkan, tetapi produk akhirnya berbeda,” ujar Zaim Uchrowi.

Celakanya, ketika Tempo dibredel para wartawan senior yang merupakan kekuatan inti lebih memilih untuk berkarier di luar. Yang tertinggal adalah mereka yang pada saat pembredelan masih menjadi reporter.

“Dilihat dari sisi ini saja bisa dimaklumi kekurangan itu,” ujar Mahtoem Mastoem dari Glodok Standar.

“Kita memang kekurangan sumber daya di lapisan menengah. Kita coba merekrut dari luar tapi, sulit untuk menemukan seperti yang diminta oleh standar Tempo. Dulu, setiap rubrik punya penanggung jawabnya sendiri tetapi sekarang dirangkap-rangkap semua. Kita mestinya punya penanggung jawab rubrik 16 sampai 25 orang, kenyataannya kita mungkin hanya punya lima atau enam orang. Kita lagi mencoba promote dari bawah tetapi mereka belum memenuhi syarat jadi tak bisa dipaksakan,” ungkap Bambang Harymurti.

“Karena itu saya juga tidak menyalahkan para redaktur, sebab mereka umumnya orang-orang baru dan beban pekerjaannya cukup tinggi,” kata Zed Abidien memaklumi.

Tetapi, Bambang Harymurti menolak jika Tempo dikatakan menurun kualitasnya. “Menurun dari segi apa dan berbanding siapa? Jika dibandingkan dengan Tempo lama, ya tidak fair. Tempo lama hadir sesuai nafas zamannya dan kita hadir pada zaman yang berbeda sehingga perlakuannya pun beda. Jika Tempo sekarang meniru mentah-mentah konsep lama, ia tidak lagi kontekstual,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Mahtoem Mastoem. Saat ini terjadi perubahan peta konsumen yang cukup drastis dan celakanya perubahan itu sulit ditebak. Misalnya, Tempo ketika terbit 1970-an, orang masih suka dengan sastra dan jurnalisme, kini hal itu berubah. Sehingga menurut Mahtoem, tidak tepat membandingkan kualitas Tempo baru dengan Tempo lama. “Justru kalau Tempo tetap berpegang pada pola lama, belum tentu hebat,” tambah Mahtoem.

Perbandingan yang tepat adalah dengan majalah berita sejenis. Masalahnya, dalam pengamatan Mahtoem, hampir semua media cetak saat ini semakin tidak berkualitas. Kemerosotan kualitas itu, selain karena euphoria kebebebasan, trend menjamurnya jurnalisme statemen dan ketatnya persaingan juga karena kualitas sumber daya wartawan yang lemah.

“Penguasaan teknik-teknik dasar jurnalistik sangat lemah. Banyak wartawan yang payah. Saya sedih karena itu melecehkan profesi wartawan,” ujar Bur Rasuanto, yang ikut mendirikan Tempo pada 1971.

Jadi kalau ingin tetap dibandingkan, maka hasilnya bukan ukuran nilai yang sesungguhnya. Tapi, sudahlah, mari dengar komentar Kayam, “… dibolak-balik, Tempo sekarang, ya, masih lebih baik dan enak dibaca dibandingkan dengan majalah berita lain.”

***

BELUM genap setahun membenahi penampilannya, Tempo mengadakan serah terima jabatan pemimpin redaksi. Goenawan Mohamad, sosok yang selama 30 tahun jadi pemimpin redaksi Tempo, bahkan menjadi icon Tempo, menyerahkan jabatannya kepada Bambang Harymurti, mantan kepala biro Washington D.C. Pergantian ini tidak istimewa, karena sudah disiapkan sejak lama, tapi jadi preseden baru di tengah keyakinan publik bahwa wajar jika jabatan pemimpin redaksi dijabat sepanjang hayat.

Goenawan mengisahkan sejak tahun 1980-an ia menyiapkan Harymurti sebagai penggantinya. Ada beberapa alasan mengapa Harymurti. Pertama, pemimpin redaksi sebaiknya dari kalangan muda. Posisi itu menuntut kerja keras, ketekunan, kegesitan, dan keberanian mengambil risiko. Orang muda selalu dicitrakan seperti itu. Kedua, Harymurti dinilainya sebagai orang yang sukses ketika diserahi tugas sebagai pemimpin. “Sebagai kepala biro Bandung, dia sukses. Juga ketika menjadi kepala biro Jakarta hingga menjadi kepala biro di Amerika Serikat,” kata Goenawan. Ketiga, dengan mundur dari jabatan pemimpin redaksi, ia mau mencontohkan bahwa budaya mundur bukan hal yang jelek. Menurut Goenawan, saat itu wartawan muda berpotensi besar sedang antre untuk masuk ke posisi-posisi setingkat redaktur dan redaktur pelaksana. Tapi, gerbong ini tidak bisa bergerak cepat karena yang di atas masih di sana, sehingga menyebabkan proses dan mekanisme penjenjangan terhambat yang ekornya memicu keresahan di kalangan bawah.

“Dalam rencana saya, setelah saya mundur dari pemimpin redaksi, posisi itu diisi oleh Fikri Jufri selama dua tahun. Setelah itu, Fikri diganti Yusril Djalinus selama setahun dan kemudian yang naik adalah Bambang. Sementara saya dan rekan-rekan yang mundur akan menempati posisi wartawan senior, biar tak malu,” ujar Goenawan.

Rencana itu gagal dengan dibredelnya Tempo. Setelah kesempatan terbit lagi datang, buru-buru Goenawan mengatakan bahwa ia tak ingin berlama-lama jadi pemimpin redaksi. “Ini permintaan teman-teman. Nanti dalam waktu setahun atau kurang dari itu, Bambang yang akan naik,” kata Goenawan. Rencana lama itu terpenuhi pada Rabu, 21 Juli 1999. Dalam pertemuan dengan wartawan di Teater Utan Kayu, Jakarta, Goenawan menyerahkan jabatannya kepada Harymurti.

Lalu ke mana Goenawan berlabuh setelah pensiun dari Tempo? Kepada Kompas, Goenawan menjawab, “Teater Utan Kayu.” Goenawan mendirikan apa yang biasa disebut sebagai Komunitas Utan Kayu, termasuk sebuah teater, beberapa bulan setelah Tempo dibredel Juni 1994.

***

SEJARAH memang bukan untuk ditangisi. Juga tidak untuk dikambinghitamkan. Sejarah hanya menyediakan bahan baku buat dipelajari dan diambil hikmahnya. Dari sanalah orang meretas jalan panjang menuju masa depan yang lebih baik. Dan inilah tugas Tempo kini, termasuk menjawab soal penurunan kualitas.

Dalam kesempatan wawancara dengan Leonardi Kusen, direktur utama PT Tempo Inti Media Tbk, perseroan yang menerbitkan Tempo, di ruang kerjanya lantai 10 Gedung Jaya, Jakarta, dia mengatakan bahwa sumber daya terpenting dari Tempo adalah wartawan. Jika wartawan baik maka produknya pasti baik.

Jika mengikuti logika Kusen, maka satu-satunya jalan tol yang tersedia untuk meningkatkan kualitas Tempo adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Peningkatan kualitas menyangkut perbaikan kesejahteraan karyawan, kepastian jenjang karier, dan pendidikan terus-menerus.

Dalam kesejahteraan, jika diukur dari sisi pendapatan Tempo masih bersaing dengan media sejenis. Menurut perkiraan Adi Prasetya, wartawan Tempo biro Jakarta, saat ini gaji reporter terendah berkisar pada Rp 1,4 juta, sedangkan aras redaktur pelaksana atau redaktur eksekutif bisa mencapai angka Rp 30 juta. Gaji ini masih ditambah dengan tunjangan kesehatan dan tunjangan pensiun. Bambang Harymurti memberi ancar-ancar bahwa perbandingan antara gaji terendah dengan gaji tertinggi adalah satu banding tujuh. Jika angka dari Prasetya dijadikan rujukan, maka gaji tertinggi Rp 9,8 juta.

“Mana yang benar,” tanya saya pada Kusen.

“Saya tidak ingat pasti. Lagi pula apa pentingnya itu buat PANTAU?” ujarnya.

Jawaban mirip saya terima dari Toriq Hadad. “Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab,” katanya, tertawa.

Dengan standar gaji seperti itu, wartawan Tempo bergerak menembus sumber berita dan menuangkannya dalam kata. Apakah itu cukup? Zed Abidien melalui email bercerita pada saya bahwa saat ini setelah bekerja hampir 13 tahun, gajinya sebesar Rp 2,5 juta. Pendapatan bersih yang diterimanya di bawah Rp 2 juta per bulan, karena dipotong kredit komputer. Koresponden Tempo harus beli alat sendiri dari pinjaman koperasi. “Dibanding gaji koresponden media di daerah, pendapatan saya cukup lumayan,” ujar Abidien.

Raihul Fadjri, koresponden Tempo Yogyakarta, punya pendapat lain. “Sebagai staf redaksi (penulis), gaji saya sekarang Rp 3 juta. Untuk saya yang tinggal di Yogyakarta, uang sebesar itu habis untuk memenuhi kebutuhan hidup satu istri, dua anak, dan dua pembantu. Dari gaji itu saya tidak bisa menabung yang berarti, apalagi untuk bersenang-senang. Saya baru bisa menabung sekitar Rp 1 juta kalau dapat bonus. Untung saya sudah punya rumah kecil milik sendiri. Kalau tidak, bisa dibayangkan betapa repotnya saya harus menabung untuk membayar kontrakan rumah setiap tahun.”

Romy Fibri, wartawan Tempo biro Jakarta, mengatakan tinggi rendahnya gaji bisa diperdebatkan. Bisa saja seseorang menyatakan gaji segitu sudah cukup, tapi yang lain merasa belum. Setiyardi, juga dari Jakarta, mengatakan secara umum gaji Tempo memadai. Bagi Setiyardi, berkarya di Tempo tak semata mengejar imbalan yang tinggi, tetapi juga kepuasan kerja.

“Yang jelas bisa kukatakan,” ujar Fibri, “sistem penggajian di Tempo itu sudah baku dan semua bisa dipertanyakan. Sangat transparan. Dari deal awal ketika masuk Tempo itu berapa kemudian dihitung dengan perhitungan prestasi maka dia naik sekian ruang. Nah sekian ruang ini berkorelasi dengan nominal.”

Di mata koresponden daerah, apa yang dikemukakan Romy Fibri dan Setiyardi tidak bisa diterapkan di daerah. Zed Abidien mengatakan wartawan Jakarta punya tempat kerja lengkap dengan fasilitasnya, sedang mereka yang di daerah bekerja tanpa kantor (kecuali Yogyakarta). Artinya, komputer, mesin faks, dan printer, adalah milik pribadi.

Ini belum menyentuh koresponden lepas Tempo yang berstatus kontributor. Status mereka bukan karyawan. Perlakuan Tempo terhadap kontributor berbeda. Dalam soal penggajian misalnya, para kontributor tidak mendapatkan gaji tetap bulanan. Gaji mereka dihitung berdasarkan produktivitas kerja atau banyaknya berita yang dikirim ke Jakarta dan dimuat.

Menurut Rofiqi Hasan, kontributor dari Denpasar, sebelumnya untuk tiap berita yang dimuat Tempo Interaktif, mereka dibayar Rp 35 ribu. Kini dengan adanya Koran Tempo, sejak April 2001, honornya meningkat jadi Rp 50 ribu. Mereka juga memperoleh honor basis dan subsidi peralatan. “Ini tidak termasuk berbagai ragam tunjangan, karena statusnya sebagai kontributor kami tidak mendapat tunjangan,” ujar Hasan.

Dengan penggajian seperti ini, semakin produktif para kontributor itu maka pendapatan mereka akan semakin besar. “Bisa saya pastikan bahwa pendapatan kontributor di daerah konflik seperti Aceh dan Maluku, jauh lebih besar dari gaji wartawan. Bahkan saat ini kami baru memberikan alat yang canggih, namanya Personal Digital Assistance produksi Ericsson MC218 ,” ujar redaktur eksekutif Tempo Toriq Hadad.

“Benar peralatan ini separuhnya disubsidi Tempo, tetapi sisanya harus kami cicil,” ujat Verianto Madjowa, kontributor Tempo di Manado, Sulawesi Utara.

***

PERBEDAAN wartawan Jakarta dengan koresponden di daerah juga menyangkut masalah karier. “Karier tertutup bagi koresponden daerah, kecuali dia mau pindah ke Jakarta,” ujar Zed Abidien.

“Di daerah,” ujar Rofiqi Hasan, “problem utamanya adalah hubungan kerja yang tidak jelas antara Tempo dengan kontributor.”

Hasan menjelaskan lebih lanjut, karena status mereka yang bukan karyawan maka hubungan kerja lebih berdasar berita atau laporan yang ditugaskan lalu dibayar kalau dimuat. Jika tida dimuat, ya tidak dibayar. Posisi sebagai kontributor memang memberikan kesempatan pada mereka untuk menambah penghasilan atau bekerja di tempat lain. Tapi, sebagai bagian dari keluarga besar Tempo mereka merasa dianaktirikan. Pendidikan yang tidak teratur dan tidak tersistematisir menyebabkan munculnya keresahan di kalangan kontributor ini. Di lain pihak kepada wartawan khususnya yang mukim di Jakarta, Tempo selalu memberi beasiswa untuk mengikuti pendidikan, kursus atau penataran baik di dalam maupun di luar negeri.

“Salah satu contohnya adalah Irfan Budiman, yang kami kirim mengikuti pelatihan jurnalistik. Hal lain, kalau Anda lihat di bawah, di sana ada papan pengumuman yang memuat kritik otokritik yang merupakan tradisi Tempo sejak dulu. Kita juga ada forum evaluasi, mengundang orang luar dan diskusi-diskusi internal,” ujar Harymurti pada saya di ruang kerjanya di lantai empat.

Tapi, bagaimana dengan koresponden daerah? “Seumur-umur di Tempo, saya belum pernah mengikuti kursus atau pelatihan yang diadakan Tempo. Jadi, kalau mau berkualitas ya mengikuti pelatihan dasar di luar Tempo, entah di AJI (Aliansi Jurnalis Independen) atau aktif di lembaga swadaya masyarakat,” tukas Abidien.

Dengan model manajemen seperti ini, maka Tempo seperti membuka catatan lama mengenai tudingan para wartawan yang eksodus secara besar-besaran ke Editor pada 1988. Bahwa perseroan telah menempatkan mereka hanya sebagai faktor produksi bukan sebagai aset. Sebagai faktor produksi jelas penghargaan hanya diberikan sejauh ukuran produktivitas saja. Rajin, tekun, dan loyal pada lembaga akan berbuah imbalan besar dan fasilitas yang lengkap. Sebaliknya jika produktivitas kian merosot, penghargaannya pun kian menipis untuk kemudian dicampakkan.

Seharusnya sejarah kelam itu tak usah dilakoni Tempo, utamanya ketika berurusan dengan para kontributor. Walaupun statusnya hanya kontributor, mereka adalah ujung tombak Tempo di daerah. Jika kualitas mereka rendah, maka otomatis mutu beritanya pun pas-pasan. Lebih dari segalanya para kontributor itu adalah cermin dari tubuh dan watak Tempo.

Tetapi Harymurti punya jawaban untuk mengantisipasi hal ini. “Dalam waktu ke depan, kami akan menempatkan wartawan Tempo Jakarta di daerah. Dari segi kualitas mereka terpenuhi, mereka telah terbiasa dengan kontrol ketat tapi demokratis. Tapi jangan lupa, kami selalu memberi kesempatan pada kontributor daerah untuk ikut tes menjadi karyawan Tempo sesuai dengan prosedur dan standar yang ada. Yang lulus kami tarik ke Jakarta, seperti Adi Prasetya,” kata Harymurti.

“Tapi untuk saat ini kami tidak akan menambah karyawan baru,” ujar Kusen.

“Mengapa, itu kan menutup peluang kontributor menjadi karyawan?” tanya saya.

“Lho kalau karyawan yang ada telah mencukupi, buat apa menambahnya lagi?”

Ini memicu para kontributor mendirikan organisasi sendiri yang dinamakan Forum Komunikasi Antar Koresponden Daerah Tempo atau disingkat ForkoT. Raihul Fadjri yang turut memfasilitasi pembentukan ForkoT bercerita bahwa, pada mulanya para kontributor ini saling mengeluh lewat mailing list di kalangan mereka, mengenai perlakuan Tempo yang kurang menarik terhadap kontributor. Dari komunikasi via mailing list itu, terbetiklah gagasan mendirikan kelompok apapun bentuknya yang bisa digunakan untuk memperjuangkan hak-hak kontributor yang sudah bekerja bagi Tempo sejak terbit kembali. Masalahnya, bagaimana mendatangkan kontributor dari luar Jawa, seperti Zainal Bakri dari Lhokseumawe dan Verrianto Madjowa dari Manado, Sulawesi Utara.

“Mana punya duit untuk itu?” tulis Fadjri dalam emailnya pada saya.

Akhirnya setelah terkatung-katung sekian lama, melalui lobi pertemanan di Southeast Asia Press Alliance, sebanyak 18 orang kontributor Tempo berkumpul di Jakarta dengan menunggangi acara workshop yang dilakukan South East Asia Press Alliance. “Pertemuan di Jakarta itu 75 persen mem-fix-kan apa yang sudah disiapkan di mailing list dan 25 persen untuk saling menatap wajah masing-masing yang sebagian besar belum pernah saling ketemu,” lanjut Fadjri.

“Kami perlu membuat forum ini karena ada semacam keresahan di antara teman-teman yang tidak terjembatani ketika berhadapan dengan manajemen Tempo. Mulai soal hubungan kerja antara Tempo dengan kontributor sampai soal teknis seperti, pembayaran honor, penghitungan berita dan lain-lain,” ujar Rofiqi Hasan yang menjabat sekretaris ForkoT.

“Mengapa Anda tidak masuk Dewan Karyawan Tempo (Dekat)?” tanya saya.

“Kami mendirikan forum ini karena kami sempat ditolak masuk ke Dekat dengan alasan kami belum karyawan dan suara kami dianggap telah diwakili oleh koordinator liputan,” ujar Hasan.

“Kalau begitu Anda merasa tidak terwakili oleh koordinator liputan?” tanya saya lagi.

“Ya, kami sendiri menganggap selama ini belum terwakili. Untuk soal hubungan dengan Dekat, kami juga sudah membicarakan dengan manajemen Tempo, dan ternyata manajemen menganggap tidak ada masalah bila kami kemudian masuk ke Dekat,” jawabnya.

“Dekat itu menurut saya tidak memperjuangkan nasib koresponden. Dekat dibuat oleh karyawan di Jakarta dan untuk memperjuangkan kepentingan orang Jakarta,” ujar Abidien.

Rendahnya perhatian terhadap koresponden itu, masih menurut Abidien, karena bentuk Dekat yang belum sepenuhnya serikat dan sifat kerjanya masih reaktif. Abidien berkesimpulan Dekat tidak mempunyai platform yang jelas untuk menyejahterakan karyawan Tempo, baik yang sudah diangkat maupun yang belum.

Ketika penilaian ini saya konfirmasikan pada Setiyardi, salah satu pengurus Dekat 2001-2003, dia mengatakan Dekat telah cukup berusaha memperjuangkan hak-hak anggotanya. Romy Fibri membenarkan pernyataan ini. Contohnya, pembelaan Dekat pada rencana pemecatan beberapa karyawan Tempo nonwartawan. “Kini mereka ada yang ditampung di Koran Tempo. Jadi Dekat ini punya preseden yang cukup positif,” ujar Fibri.

***

KETIKA media sudah jadi industri, kemampuannya bertahan hidup tak melulu digantungkan pada redaksi. Dalam logika ini, walaupun kualitas isi majalah sangat bagus, tetapi jika tak diserap pasar maka umur majalah tersebut tinggal menghitung hari. Antara redaksi dan bisnis ibarat dua sisi dari satu keping mata uang. Berbeda tapi tak dapat dipisahkan.

Dua sisi ini juga dijalani Tempo. Jika dari segi kualitas isi banyak yang memberikan penilaian miring, apakah hal itu mempengaruhi maju mundurnya bisnis Tempo? Atau jika bisnisnya semakin berkibar, seberapa besar pengaruhnya pada redaksi?

Pada saya, Leonardi Kusen menjelaskan perkembangan bisnis Tempo sangat prospektif. Dalam waktu dua tahun terakhir, berdasarkan riset Survey Research Indonesia, Media Index 1999, Tempo merupakan majalah berita mingguan dengan sirkulasi terbesar di antara empat majalah lainnya -Gatra, Forum, Panji Masyarakat, dan Gamma. “Hasil sirkulasi memberikan kontribusi sebesar 45,21 persen pada pendapatan perseroan,” ujar Kusen.

“Saat ini, oplah kita mencapai 65 ribu per minggu,” ujar Bambang Harymurti.

“Apakah itu sudah memenuhi target?” tanya saya.

“Sebetulnya sih menyedihkan. Tapi, dari hasil survei kita, 65 ribu itu kira-kira 43 persen sampai 50 persen dari total pasar majalah berita yang berjumlah sekitar 125 ribu,” jawab Harymurti.

Dalam kompetisi merebut kue iklan, Tempo memimpin di puncak klasemen. Hasil riset AC Nielsen 1999 menunjukkan kue iklan yang diraup Tempo sebesar 41 persen, Gatra 23 persen, Gamma 14 persen, Forum 11 persen, Panji 8 persen, dan Tajuk 3 persen.

Kusen menambahkan hingga Juni 2000, posisi klasemen tak berubah. Perolehan iklan Tempo bahkan meningkat menjadi 58 persen, jauh meninggalkan lawan-lawannya. Peningkatan pemasukan iklan ini juga ditunjukkan oleh penambahan halaman iklan. Hingga pertengahan 2000 rata-rata halaman iklan berwarna Tempo 35 halaman.

“Sekarang porsi iklan menyita 35 sampai 65 halaman,” ungkap Harymurti dari total 140 halaman.

Kusen menambahkan hingga 2005, porsi kontribusi dari iklan atas pendapatan keseluruhan perseroan akan mencapai sekitar 70 persen. Asumsinya, peningkatan tarif iklan setiap tahunnya mencapai sekitar 15 persen.

Melihat keadaan bisnis ini, perseroan memutuskan menerbitkan Tempo edisi bahasa Inggris pada 12 September 2000. Menurut Harymurti, dari segi bisnis, target komposisi pembaca edisi Inggris adalah 60 persen orang asing yang berada di Indonesia (eksekutif perusahaan asing, kedutaan asing) dan 40 persen pembaca lokal. Adanya globalisasi juga pertimbangan utama penerbitan bahasa Inggris. Tempo bisa dibeli di luar Indonesia.

Seperti edisi bahasa Indonesia, edisi bahasa Inggris terbit satu minggu sekali. Edisi bahasa Inggris terbit dua hari setelah edisi bahasa Indonesia. Tenggang waktu tersebut dibutuhkan untuk menerjemahkan berita Tempo. Menurut Richard Bennet, editor edisi bahasa Inggris, kendala terbesar bagi tim penerjemahnya yang berjumlah 16 orang adalah sempitnya waktu.

Bagaimana hasilnya? Menurut Leonardi Kusen, sejak edisi perdana edisi bahasa Inggris ini laku terjual 7.500 eksemplar per minggu. Rata-rata halaman iklan delapan halaman dengan tarif iklan per halaman Rp 11 juta.

Pendapatan yang meningkat itu tak cukup menjadikan Tempo sebagai yang terbesar di bidangnya. Para kompetitor tak pernah diam untuk meruntuhkan kedigdayaan Tempo. Maka hukum bisnis pun bekerja. Untuk tetap nomor satu, maka modal pun haruslah nomor satu.

Menurut Kusen dan Harymurti, jika pangsa pasar seluruh majalah saat ini disatukan, tetap belum sanggup mencapai prestasi Tempo prabredel. Artinya, pasar majalah sudah jenuh sehingga sulit mendapatkan dana segar. Maka pandangan mata diarahkan pada bursa saham untuk mengakumulasi dana segar.

Kusen memutuskan Tempo akan menjual sebagian sahamnya di pasar bursa. Keputusan ini menjadikan Tempo sebagai majalah pertama yang masuk pasar bursa.

Persiapan pun segera dirancang. Mula pertama adalah mengganti nama PT Arsa Raya Perdana yang didirikan pada Agustus 1996 menjadi PT Tempo Inti Media pada 29 September 2000. Nama baru dianggap lebih mudah dikenal di bursa saham. Setelah semua persiapan beres, pada 6 November 2000 pernyataan pendaftaran dimulai. Dalam penawaran perdana, perseroan melakukan penawaran saham perdana maksimal 200 juta saham (25 persen) disertai maksimal 100 juta waran, guna meraih dana Rp 75 miliar.

Menurut Harymurti, dana sebesar Rp 75 miliar itu setelah dikurangi biaya-biaya, digunakan untuk ekspansi bisnis perseroan. Kusen mengatakan 60 persen dari dana itu digunakan untuk menerbitkan Koran Tempo, melalui penyertaan modal pada PT Karsa Muda Laksana; 25 persen untuk pelunasan hutang anak perusahaan dan penambahan modal kerja melalui penambahan setoran modal ke PT Temprint; dan 15 persen untuk penambahan modal kerja perseroan.

PT Karsa Muda Laksana adalah penerbit Koran Tempo dan anak perusahaan PT Tempo Inti Media. PT Temprint adalah percetakan milik PT Tempo Inti Media.

Di samping itu, Tempo berambisi mendirikan radio, kantor berita, dan juga televisi. “Tapi itu semua tergantung kekuatan money,” tukas Kusen, tersenyum lebar.

Setelah masuk pasar bursa, komposisi kepemilikan saham berubah. Sebelum masuk bursa, Tempo dikuasai 20 persen oleh PT Grafiti Pers, 30 persen Yayasan Jaya Raya, 30 persen Yayasan 21 Juni 1994, dan 20 persen Yayasan Karyawan Tempo.

Setelah penawaran saham, komposisi kepemilikan saham berubah: PT Grafiti Pers menguasai 16,6 persen; Yayasan Jaya Raya 24,8 persen; Yayasan 21 Juni 1994 24,8 persen; Yayasan Karyawan Tempo 16,6 persen; dan publik menguasai 17,2 persen.

Dengan menilik persentase komposisi pemilikan saham ini, maka jumlah saham terbesar dimiliki oleh karyawan, yakni 41,4 persen lewat Yayasan Karyawan Tempo dan Yayasan 21 Juni 1994. Goenawan Mohamad berkali-kali mengatakan bahwa dalam komposisi ini tak terlihat adanya kepemilikan saham individual.

“Tetapi Saudara Leo menguasai 50 persen saham, yakni gabungan dari 20 persen PT Grafiti Pers dan 30 persen Yayasan Jaya Raya,” ujar Mahtoem Mastoem.

“Tidak benar! Saudara Leo tidak memiliki saham individual. Saya memang tidak setuju ada saham individu, karena berdasarkan pengalaman masa lalu, saham individual merupakan salah satu biangnya masalah,” ujar Goenawan.

Ketika ini saya konfirmasikan pada Leonardi Kusen, dia membenarkan. “Benar saya mewakili 50 persen saham. Sekali lagi, mewakili bukan menguasai,” katanya sembari tersenyum.

“Apakah karyawan sebagai pemegang saham terbesar dilibatkan dalam memutuskan untuk go public atau tidak?” tanya saya pada Setiyardi.

“Ya diwakilkan, tapi tidak secara langsung. Suara karyawan diwakili oleh pengurus yayasan,” jawab Setiyardi.

“Termasuk soal penentuan gaji karyawan dan honor kontributor?” tanya saya lebih lanjut.

“Oh saya kira tidak sampai sedetail itu,” ujar Setiyardi.

***

NIAT menerbitkan Tempo harian terwujud pada ulang tahun ke-30 majalah Tempo pada 2 April 2001. Saat peluncuran, perseroan melakukan kampanye iklan besar-besaran setiap hari, baik di koran, televisi, dan internet. Dalam seluruh iklan-iklannya, Tempo menghadirkan tokoh-tokoh dari beragam profesi: artis, budayawan, intelektual, dan politisi. Dalam iklan itu, para tokoh itu semuanya menyatakan pujian terhadap sukses majalah Tempo dan berharap kesuksesan itu akan merambah ke Koran Tempo.

Menurut Bambang Harymurti, secara umum Koran Tempo ingin mengembalikan prinsip-prinsip jurnalisme harian yang kini terabaikan: cepat, lugas, tajam, dan ringkas.

Kok berani-beraninya Tempo mendirikan Koran Tempo? Dari segi nama, menurut Mahtoem Mastoem, sejak awal dia mempertanyakan mengapa sama-sama menggunakan nama Tempo? “Soalnya di dunia ini belum ada yang seperti itu. Majalah Time misalnya, nama grupnya adalah Time Life, yang memproduksi selain majalah Time juga Life.” Secara tidak langsung Mahtoem mengatakan Tempo satu majalah satu koran. “Kalau sukses kita semua bisa belajar dari sana, tapi kalau gagal maka akan terjadi kanibalisme,” ujar Mahtoem.

Rasa kaget juga dirasakan Amarzan Loebis, redaktur pelaksana Gatra, “Gila, menurut saya Tempo sedang berjudi.”

Namun tak semua khawatir dengan penerbitan Koran Tempo. Yuswohady dari Mark Plus & Co. mengatakan nama Tempo sengaja dipakai merebut pangsa pasar. “Dalam pemasaran, utilisasi merek Tempo dari majalah ke koran disebut sebagai ekstensi merek. Aset mereka yang sangat berharga di majalah coba ditransfer ke kelas produk lain yaitu koran,” tutur Yuswohady.

Bambang Harymurti punya beberapa alasan mengapa berani mendirikan Koran Tempo. Jika Tempo terlalu dominan di pasar dan pertumbuhannya juga sulit, jelas tidak mudah buat Tempo menambah kesejahteraan karyawan. “Katakanlah, jika pendapatan majalah setahun 40 miliar dengan jumlah karyawan 200 orang, maka kita bisa menggaji karyawan rata-rata sekian. Anda bayangkanlah, begitu kami masuk koran, pendapatan majalah setahun di bidang iklan sama dengan pendapatan koran dalam sebulan,” kata Harymurti.

Harry Puspito dari Marketing Research Indonesia, seperti dikutip Warta Ekonomi, mengatakan Koran Tempo harus berjuang keras dan berani berkorban untuk memenangkan persaingan. Dari penelitiannya, Puspito menunjukkan 98,8 persen pembaca Tempo juga membaca koran, khususnya Kompas 60 persen, Pos Kota 22 persen, Suara Pembaruan 18 persen, Terbit 14 persen, dan Media Indonesia 12 persen.

“Agar pembaca pindah ke Koran Tempo, maka Tempo harus berani memberi hadiah yang signifikan dan menarik, seperti diskon kepada pelanggan sebesar 50 persen atau memberi Koran Tempo gratis kepada pelanggan Tempo,” tutur Puspito.

Zaim Uchrowi dari Republika mengatakan dari sudut perolehan iklan antara Kompas dengan Republika, maka pilihan menerbitkan Koran Tempo tepat. Ruang itu memang masih cukup lebar. “Tetapi hal itu tidak cukup. Untuk bisa bertahan, koran harus punya basis pembaca. Basis pembaca Koran Tempo itu siapa?” tutur Uchrowi.

Jika menyimak pilihan media iklan dan tokoh-tokoh yang diminta pendapatnya, bisa diduga sasaran pembaca yang dibidik Koran Tempo adalah lapisan menengah atas. Para awak Koran Tempo berambisi mengisi ruang kosong yang terbentang antara Kompas dengan Republika dan Media Indonesia.

“Kami memang membidik pangsa pasar itu,” kata Toriq Hadad.

Menurut Harymurti, dipilihnya pangsa pasar tersebut karena data yang ada menunjukkan bahwa pembaca Kompas berjumlah 624 ribu orang sedang koran yang menempati urutan kedua, jumlah pembacanya hanya 300 ribu orang. “Dari riset yang kami buat, ditemukan bahwa pelanggan Kompas yang loyal itu hanya sekitar 20 persen. Tapi saya sulit menyatakan bahwa kita ingin bersaing dengan Kompas karena pelanggan Kompas sendiri mampu berlangganan lebih dari satu koran,” tambah Harymurti.

Hasilnya? Harymurti menyatakan dengan oplah yang sudah core sekitar 80 ribu sampai 90 ribu ditambah dengan 30 ribu yang angin-anginan, pada bulan pertama (April 2001) mereka setiap hari merugi hampir sebesar Rp 50 juta. Pada pertengahan bulan kedua hingga memasuki bulan ketiga, yang negatif tinggal modal investasi, sedangkan modal operasional sudah tertutupi.

Menurut Harymurti, dari prediksi yang mereka lakukan semuanya masih on the track. “Ketika kita bikin proyeksi, kita pikir negative cash flow-nya puncaknya pada bulan keempat baru kemudian turun. Ternyata kita lihat belum sampai full dua bulan sudah mulai turun. Melihat performance itu, untuk tahun ini kita berani mengambil risiko menaikan gaji karyawan rata-rata total budget-nya naik 27 persen,” tambah Harymurti.

“Saat ini di Jakarta, kami sudah berhasil menduduki peringkat kedua setelah Kompas,” ujar Kusen dengan paras ceria.

***

DENGAN adanya Koran Tempo, perseroan memutuskan mendirikan Tempo News Room (TNR), yang berfungsi sebagai kantor berita, sebagai clearing house, untuk semua berita buat Tempo, Koran Tempo, dan Tempo Interaktif . Dan jumlah reporter yang dibutuhkan majalah dan koran bisa lebih sedikit tapi dengan gaji lebih tinggi. Saat ini, jumlah karyawan majalah dan koran masing-masing sekitar 200 orang.

Zed Abidien menilai pendirian TNR patut didukung. Hanya saja, dalam waktu setahun ke depan harus ada evaluasi. Sebab orang di majalah dan harian masih belum satu kata. Dia mencontohkan, kalau ada berita yang turun bersamaan di majalah dan harian, redaktur majalah pasti mengeluh. Adanya dua nakhoda dalam manajemen TNR juga membingungkan. Tiba-tiba orang majalah dan orang harian memberi penugasan pada korespondennya pada saat yang bersamaan.

“Tetapi ide ini akan lebih berhasil jika memiliki nilai tambah bagi karyawan. Seperti perbaikan gaji, fasilitas, dan jenjang karier,” ujar Abidien.

Harapan Abidien agaknya tak bertepuk sebelah tangan. Harymurti mengatakan dengan adanya TNR maka kerja reporter jadi lebih efisien. Dia mencontohkan, jika seorang wartawan bekerja di satu tempat, maka dia kerja ekstra 10 persen atau 20 persen. Tapi perusahaan membayarnya 100 persen lebih tinggi.

Masalahnya, TNR ini menurut Raihul Fadjri, masih meniru model kerja Jawa Post News Network yang hanya membayar jurnalisnya sekali meski beritanya dimuat lebih dari sekali. Model kompensasi ini, menyebabkan seseorang apakah itu wartawan atau kontributor bekerja double untuk satu grup tetapi diupah sekali.

“Harapan saya, kalau berita dimuat tiga kali di tiga media, mestinya ada tiga kali pembayaran. Ternyata Tempo menerapkan prinsip kerja sekali dibayar sekali, tidak peduli berapa kali dimuat,” keluh Rofiqi Hasan.

Sistem penggajian ini secara diam-diam diboikot reporter majalah. “Saya dengan para reporter dan redaktur majalah di Jakarta, menolak bekerja double untuk TNR,” tulis Abidien.

“Saya juga sejak dulu menolak menulis untuk Tempo Interaktif , dan hingga kini belum pernah menulis untuk Koran Tempo,” ujar Fadjri.

Ketika hal ini saya tanyakan pada beberapa reporter Jakarta mengapa mereka tak menulis di Koran Tempo. Jawabnya karena beban kerja di majalah sangat tinggi meski sebenarnya manajemen mewajibkan mereka untuk menyumbang berita di harian.

“Berita-berita majalah itu kan banyak waste-nya karena tidak terpakai. Nah, berita semacam itu bisa menjadi bahan untuk TNR,” ujar Harymurti.

***

DENGAN hadirnya Koran Tempo, para pemain lama segera pasang kuda-kuda. Nama besar Tempo membuat mereka cukup ketar-ketir. Strategi bertahan dan menyerang segera disusun. Media Indonesia, misalnya, sebagai pemegang oplah terbesar kedua di Jakarta setelah Kompas, menyambut kehadiran Koran Tempo dengan melakukan aliansi strategis bersama Kompas. Mereka membantu pembentukan koperasi para agen suratkabar.

Menurut Djafar Assegaf, wakil pemimpin umum Media Indonesia, aliansi itu dilakukan bukan karena apriori terhadap Koran Tempo, “Tetapi kami justru terpikir bagaimana menjaga kehadiran kami. Mereka masuk dengan modal yang sangat besar.”

Yang paling diuntungkan persaingan ini adalah para agen. Para pengelola media berlomba-lomba mengeluarkan jurus-jurus pamungkas untuk memikat dan memuaskan selera agen. Kepada Warta Ekonomi, Assegaf mengatakan Media Indonesia dan Kompas memberi donasi kepada setiap agen sebesar Rp 2 juta. “Dana itu untuk membantu meningkatkan kesejahteraan 100 agen yang di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Tujuannya agar mereka memiliki loyalitas pada kami,” ujar Assegaf.

Gencarnya promosi yang dilakukan dua koran besar itu, menyebabkan Harymurti naik pitam. Dia menduga ada “dua koran” yang melakukan praktik-praktik persaingan usaha yang tak sehat. Caranya memberikan insentif kepada para loper koran jalanan sebesar Rp 25 ribu per hari dengan syarat mereka tak menjajakan Koran Tempo. Bahkan hasil temuan tim Koran Tempo, menunjukkan bahwa di agen koran satu-satunya di kawasan Cut Mutiah dijual semua koran dan majalah, kecuali Koran Tempo.

“Saya tidak mau menyebutkan nama media itu, karena saat ini sedang menyiapkan berkas gugatan ke komisi persaingan usaha. Yang jelas kami memiliki buktinya bahkan merekamnya dalam kamera video,” ujar Bambang Harymurti, nadanya gusar.

Terhadap tudingan Harymurti itu, Assegaf dengan tegas menepisnya. “Saya pikir koran besar yang dimaksud itu adalah koran yang ingin diincar dan diserang Koran Tempo. Jadi, kalau mau menyerang, jangan pura-pura melihat ke kiri padahal mau memukul bagian kanan,” ujar Assegaf pada Warta Ekonomi.

Lukman Setiawan dari Bisnis Indonesia juga bercerita pada saya bahwa suatu ketika ia menelepon Fikri Jufri untuk mengkritik pola pemasaran Koran Tempo yang sering telat. Katanya, “Telat datang di pasar dan telat pergi dari pasar. Masak sampai jam tiga sore Koran Tempo masih saja dijajakan di jalanan? Itu kan mencitrakan bahwa ia tidak laku?”

Soal telat datang di pasar juga dikatakan Raherman Purba, pemilik Raherman Agency dan Saragih Agency di daerah Cikini, Jakarta. Purba mengatakan dari 500 eksemplar yang ia terima, yang laku hanya 150 eksemplar. “Habis datangnya siang. Padahal kalau barang terlambat, berarti sulit dijual,” ujarnya.

Persaingan tak hanya antara Koran Tempo dengan harian lain. Antara majalah Tempo dengan Koran Tempo juga terjadi persaingan. Bukan untuk memperebutkan pasar, tapi soal gaji yang diterima. Persaingan itu dipicu desas-desus bahwa gaji karyawan Koran Tempo lebih besar dari gaji Tempo.

“Saya dengar gaji wartawan harian tingkat menengah ada yang digaji Rp 1,7 juta dan ada yang Rp 2 juta lebih. Sementara ada wartawan Tempo yang bekerja dua tahun, masih digaji Rp 1,4 juta sampai Rp 1,6 juta,” tutur Zed Abidien.

“Jika memang gaji karyawan harian lebih besar, saya bersyukur karena menunjukkan bahwa kawan-kawan di Koran Tempo mendapat perlakuan yang baik. Tetapi, jika perbedaan itu memang ada semakin menambah alasan bagi jurnalis di Tempo untuk tidak menulis di Koran Tempo,” tambah Fadjri.

“Kabar soal perbedaan gaji itu memang kami dengar. Terus-terang itu meresahkan,” ujar Romy Fibri.

“Kami saat ini sedang mencari bukti-bukti otentik, slip gaji misalnya. Sebab, tak mungkin kami datang kepada manajemen tanpa bukti. Masalahnya mencari bukti itu tidak mudah, sebab itu menyangkut privacy,” tutur Fibri.

Tetapi, desas-desus ini dengan tegas dibantah oleh Harymurti dan Kusen. “Informasi dari mana itu?” tukas Harymurti.

“Ah, Anda ini terlalu mendengar informasi orang. Siapa yang mengatakan itu?” ujar Kusen sambil bertanya.

Menurut keduanya, sistem penggajian di Tempo dan Koran Tempo tak berbeda. “Pada level yang sama dengan pengalaman sama, gajinya juga sama. Tetapi, jika pada level yang sama dengan pengalaman berbeda, jelas gajinya juga berbeda,” kata Kusen menjelaskan.

Hingga kini, karyawan Tempo belum memperoleh bukti otentik, sementara manajemen yakin mereka bertindak adil. Akibatnya, desas-desus meresahkan itu tetap hidup entah sampai kapan.

Dari awal berdirinya hingga sekarang api konflik di Tempo terus berkecamuk dan belum juga menunjukkan tanda-tanda akan padam. “Saat ini, kami masih terus berjuang,” ujar Toriq Hadad. ***

Majalah PANTAU, edisi Agustus 2001

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s