Jadi Anggota Dewan Modal Ijazah Paket C

Standar

Sekitar 30 persen calon legislatif (caleg) di Bangka Belitung menggunakan ijazah Paket C untuk lolos seleksi menjadi anggota dewan. Banyak kalangan menganggap, mereka terpilih dengan Paket C ini tak akan mampu mengemban amanat rakyat.

 

Menurut Djamilah Mahari SH, Anggota KPUD Bangka Belitung, latar belakang pendidikan calon legeslatif (caleg) di Bangka Belitung untuk pemilu 2009 ini sangat beragam. Mulai dari jenjang SMA sampai pascasarjana (S2), dan ada juga yang hanya bermodalkan ijazah Paket C. “Sekitar 30 persen calon legeslatif berijazah Paket C,” kata Djamilah kepada Metro Bangka Belitung, di ruang kerjanya, pekan lalu.

Uniknya, dari yang beberapa calon yang bermodalkan pendidikan Paket C  ini, ada yang hanya berbekal surat keterangan dari Diknas. “Ini terjadi karena ijazahnya belum diterima. Karena itu kami minta surat keterangan dari Diknas untuk menerangkan bahwa yang bersangkutan  memang benar telah lulus ujian hanya ijazahnya saja yang belum ke luar,” terang Djamilah.

Sementara itu Ibrahim, pengamat politik dari Universitas Bangka Belitung, menilai, caleg yang berbekal Paket C ini tak akan membawa perubahan bagi suatu daerah jika ia telah menjadi anggota dewan. Ibrahim mengatakan, jika mereka terpilih menjadi anggota dewan, maka tak akan mengerti tentang mekanisme kerja. Ia menjadi pendengar pasif dan tak mampu membaca arah kebijakan dari eksekutif.

“Yakinlah bahwa kualitas kontrol dari lembaga legeslatif tidak akan berjalan secara maksimal, karena anggotanya tidak mengerti mekanisme kerja mereka,” kata Ibrahim sembari mengharapkan ke depannya minimal anggota legeslatif harus berpendidikan sarjana.

Tak jauh berbeda dengan Ibrahim, Dharma Sutomo, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menilai, seorang caleg haruslah berkualitas dan mampu menerjemahkan konsep intelektualnya untuk menjalankan roda pemerintahan.

“Saat ini, kualitas caleg menjadi pertimbangan dalam menghadapi pemilu 2009. Kini yang berperan menjalankan roda pemerintahan ini adalah eksekutif dan legislatif. Keduanya harus kuat. Jadi yang dibutuhkan orang-orang yang dapat menterjemahkan konsep intelektual dan memiliki keberpihakan kepada rakyat,” ujar Dharma.

Dalam penetuan caleg sendiri, Partai Gokar membuat kebijakan bahwa persyaratan caleg untuk tingkat II menimal memiliki ijazah SLTA dan caleg tingkat I ijazah S1.

Sementara itu H Haryadi, SE, MBA, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Bangka Belitung mengatakan, dalam perenkrutan caleg di partainya, diperbolehkan menggunakan ijazah Paket C. Namun dari keseluruhan caleg Hanura yang menggunakan ijazah Paket C hanya satu orang, yang berasal dari daerah pemilihan Bangka Barat.

Di PDIP pun, kebijakan partai tidak mempermasalahkan pencalonan caleg menggunakan ijazah Paket C. “Berdasarkan aturan yang ada minimal pendidikannya SMA/sederajat, namun sekarang caleg-caleg dari PDIP banyak yang S1 bahkan melebihi dari 30 persen dari jumlah caleg yang ada. Juga ada yang tamat dari Paket C, akan tetapi bukan Paket C murni, melainkan Paket C persamaan.

Artinya mereka menjalani pendidikan selama 3 tahun, tetapi tidak lulus. Maka mereka melakukan tes persamaan di Paket C, berbeda dengan Paket C murni kebanyakan tidak ikut pendidikan tahu-tahu sudah ada ijazah Paket C. Ini perlu dipahami oleh masyarakat bahwa Paket C murni berbeda dengan Paket C persamaan,” jelas Ismiryadi, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Kepulauan Bangka Belitung.

Penggunaan Paket C dalam pencalonan pun diberlakukan juga di Partai Gerindra. Menurut H MA Ramli Sutanegara, Ketua DPD Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada beberapa caleg dari partainya yang mengunakan Paket C untuk merebut kursi DPRD. Namun yang perlu dipahami, status pendidikan bukanlah hal utama, yang penting bagaimana caleg tersebut mampu memberdayakan kemampuannya.

“Tetapi tolak ukur dari caleg tersebut tidak hanya dari status pendidikan saja, tetapi dilihat dari kemampuan dan kemauan yang dimilikinya,” ujar Ramli.

Sepi Komentar       

Berdasarkan UU No 10/2008, sebelum ditetapkan sebagai DCT, calon legeslatif juga harus melewati ‘uji kelayakan’ sebagai calon legeslatif dari masyarakat. Karena itu, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempublikasikan DCS kepada masyarakat pada tanggal 26 September 2008 lalu. KPU juga memberikan tempo 10 hari kepada masyarakat pascapengumuman DCS untuk menanggapi calon-calon yang tertera dalam DCS tersebut. 

Selain diumumkan di beberapa media massa lokal, DCS tersebut juga ditempel di tembok ruang pengumuman Kantor KPUD yang menyerupai gambar garasi mobil. Berbeda dengan di media massa, DCS yang diumumkan di Kantor KPUD dilengkapi dengan kopian foto calon ukuran 4 x 6. Namun tidak seluruh foto bisa dilihat jelas. Ada yang hanya berbentuk guratan hitam dan bahkan seluruh isi fotonya legam tanpa gambar.

Sayangnya sampai hari terakhir perpanjangan, 9 Oktober 2008, DCS tersebut sepi dari tanggapan masyarakat. “Sebenarnya banyak tanggapan dari masyarakat, tapi bentuknya tidak formal seperti melalui SMS dan telepon. Tapi bagaimana kami menindaklanjutinya bila tidak ada dasar yang nyata, akhirnya terpaksa kami abaikan,” kata Djamilah.

Namun begitu, hanya satu tanggapan yang melalui surat dengan disertai identitas yang bernama nama Muhamad Nor warga Toboali yang mengindikasikan ijazah salah satu calon palsu. “Selain itu ada juga beberapa surat tanggapan yang masuk namun tanpa identitas,” kata Djamilah.

Sedangkan Ibrahim menilai, minimnya tanggapan masyarakat tentang caleg yang diumumkan KPU dikarenakan beberapa hal. Pertama, masyarakat sudah jenuh tentang hal-hal yang berbau pemilu. Masyarakat jenuh lanjut Ibrahim, timbul karena hampir setahun sekali diadakan pemilu. “Bahkan dalam konstelasi pesta demokrasi di Indonesia, pilkada dilaksanakan tiga hari sekali. Selain itu politik sendiri tidak mampu memberikan perubahan dalam kehidupan masyarakat,” kata Ibrahim.

Yang kedua, karena DCS yang diumumkan KPU tidak secara mendetail. “Bagaimana masyarakat akan berkomentar jika hanya nama saja tanpa track record yang lain. Nah ini yang membuat masyarakat apatis terhadap DCS,” terang Ibrahim.

Kuota Perempuan

Secara totalitas, pencalonan legeslatif tingkat provinsi diakui KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah memenuhi kuota 30 persen perempuan. Tetapi tidak semua partai mempunyai calon legeslatif dari kaum perempuan yang rata-rata partai baru. Sehari setelah  pengumuman DCS beberapa waktu lalu, KPU mempublikasikan partai politik yang belum memenuhi kuota 30 persen perempuan yang selalu ada di setiap dapil. Kota Pangkalpinang sebagai dapil I terdapat 10 partai yang belum memenuhi kuota 30 persen perempuan, yaitu PKPB, PPPI, Partai Barnas, PKB, PNBKI, Partai Patriot, PKNU, PSI, dan Partai Buruh.

Kabupaten Bangka sebagai dapil II terdapat 17 partai, yaitu PKPB, PPPI, PPRN, Partai Gerindra, Partai Barnas, PKPI, Partai Kedaulatan, PKB, PNI Marhainisme, PDP, PDK, PDS, PBR, PKNU, PNUI,  dan Partai Buruh. Kabupaten Bangka Tengah sebagai dapil III terdapat 9 partai, yaitu, PKPB, PPPI, Partai Gerindra, Partai Barnas, PPIB, PKB, PNI Marhainisme, PKP, dan Partai Buruh.

Kabupaten Bangka Barat sebagai dapil IV terdapat 11 partai, yaitu PKPB, PPPI, Partai Barnas, Partai Kedaulatan, PNI Marhainisme, PDP, PKP, PDK, PKDI, PKNU, dan PSI. Kabupaten Bangka Selatan sebagai dapil V terdapat 9 partai, yaitu Partai Hanura, PKPB, PPPI, PPRN, Partai Gerindra, Partai Kedaulatan, PKB, PKP, dan PSI. Dan Belitung dan Belitung Timur sebagai dapil VI terdapat 11 partai, yaitu PKPI, PPIB, PPD, PNI Marhainisme, PKP, PDK, Partai RepublikaN, PDIP, PBR, PKDI, dan PSI.

Berdasarkan peraturan, seharusnya partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan harus menyampaikan alasan kepada KPU dalam bentuk  surat keterangan. “Namun belum satu partai pun yang mengirimkan surat tersebut,” kata Djamilah.

Dengan itu kata Jamilah, partai itu sudah melanggar UU No 10/2008 Pasal 57. “Tapi sayang tidak ada sanksi yang tegas untuk mengatur hal itu. Jadi meskipun mereka tidak melayangkan surat keterangan tersebut dianggap tidak masalah,” papar Djamilah.

Sebagai anggota KPU yang kebetulan perempuan, Djamilah mengakui bahwa kualitas perempuan masih sangat kurang. “Banyak perempuan yang alergi terhadap politik, sehingga apabila mereka dilibatkan dalam politik terkadang tidak lebih dari  hanya sebagai pelengkap penderita saja,” katanya.

Djamilah juga menganggap peraturan yang mengharuskan kuota 30 persen perempuan dalam Pemilu 2009 masih setengah hati. “Kaum perempuan yang dilibatkan dalam pemilu 2009 nanti saya ibaratkan baru direstui satu kaki, sedangkan kaki yang lainnya masih diikat,” kata Djamilah.

Menurut Djamilah, ketika kaum perempuan mau menerobos masuk posisinya masih lemah karena suaranya minoritas. “Pembuat UU di DPR itu kebanyakan laki-laki sehingga perempuan tidak bisa berbuat banyak,” kata Djamilah.

Selain itu katanya, ada beberapa caleg perempuan yang memang sudah matang dalam dunia politik, malah ditempatkan di nomor urut bawah. “Itukan menandakan kesempatan perempuan masih dikebiri,” kata Djamilah.

Biar begitu, Djamilah menolak peraturan kuota 30 persen perempuan dikategorikan penghinaan terhadap perempuan. “Saya pikir itu merupakan bentuk perjuangan bagi kaum perempuan, hanya saja semestinya peraturan tersebut harus dibuat lebih tegas, misalnya bagi suatu partai politik yang tidak memenuhi kuota perempuan dikenakan sanksi tidak boleh ikut pemilu, karena itu bagi caleg perempuan saya himbau agar jangan sia-siakan kesempatan ini,” pinta Djamilah.

Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap sesama perempuan, Djamilah berniat untuk memberikan pembekalan kepada seluruh caleg perempuan tentang dunia politik dengan menghadirkan pembicara dari Jakarta. “Saat ini ini saya lagi mencari dana untuk mewujudkan acara itu. Tapi perlu dicatat dalam hal ini saya tidak dalam kapasitas sebagai anggota KPU, tetapi sebagai pribadi perempuan yang ingin meningkatkan kualitas kaum perempuan di bidang politik,” kata Djamilah.

Menanggapi keinginan Djamilah untuk mengadakan pembekalan terhadap caleg perempuan, Ibrahim menyambut baik ide tersebut. “Artinya sudah ada kepedulian dari kaum perempuan untuk mengubah paradigma berpikir bahwa mereka bukan hanya sebagai pelengkap saja, tetapi sudah bisa berbicara masalah program kerja,” kata Ibrahim.

Ibrahim berpendapat, ide yang dilontarkan Djamilah sudah tepat, memang menyelesaikan permasalahan politik perempuan itu tidak cukup dengan yuridis tetapi juga dengan kultural/budaya. (M-102/M-103/M-105/M-EDR)

About sahang

Mammaqdudah. Terlahir di Desa Lampur, Bangka Tengah. Meninggalkan Lampur pada kelas 5 SD dan menetap di Pangkalpinang. Lalu terdampar di Bandung selama 6 tahun dengan hidup nomaden. Kini berprofesi sebagai wartawan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s